Bantuan Luar Negeri Berupa Hibah, Akademisi: Bentuk Grant Trap Negara Kapitalis



TintaSiyasi.com – Menyoal bantuan luar negeri yang berupa hibah, Akademisi Dr. (Cand) Arief Firmansyah, S. E., M.M. mengatakan, itu merupakan bentuk grant trap (jebakan hibah) yang ditawarkan negara kapitalis kepada negara berkembang. 

“Hibah, bentuk grant trap yang menjadi salah satu paket yang diberikan oleh negara-negara kapitalis, mereka menawarkan bantuan kepada negara berkembang seperti Indonesia,” tuturnya dalam Insight-46 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Bantuan Luar Negeri Atasi Covid-19, Bagaimana Independensi Indonesia? Jumat (09/07/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD).

Ia menjelaskan bahwa hibah yang merupakan bantuan luar negeri adalah bantuan yang tidak gratis, mengingat sistem perekonomian Indonesia adalah liberal, no free lunch.

“Logikanya negara pemberi hibah dia akan memberikan bantuan dalam bentuk non tunai misalnya Indonesia mau membangun project kereta api cepat. Ternyata kalau kita cermati menggunakan dua kontraktor yang berasal dari Cina. Perjanjian yang dibuat pemerintah Indonesia dengan Cina adalah hibah artinya memang tidak ada uang dan Indonesia tidak perlu mengembalikan duit tapi ada konsesi yang lain,” paparnya.

Ia mengatakan, memang bentuk hibah yang diberikan pada saat pengembalian tidak berupa uang namun, negara pengutang harus siap dengan konsesi yang lain seperti sumber daya alam (SDA), harus siap diberikan kepada asing untuk dikuras habis-habisan.

“Kalau kita meminta bantuan luar negeri itu menunjukkan bahwasannya memang kita sedang mengalami kelemahan secara ekonomi. Posisi negara yang lemah harus setuju dengan klausul-klausul yang diberikan oleh pihak kreditur,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwasannya ekonomi Indonesia sudah berdarah-darah, total utang luar negeri saat ini April 2021 5.977,4 triliun, namun total utang Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri 6.527,9 triliun, utang luar negeri menempati porsi yang paling banyak.

“Inilah yang menjadikan kekhawatiran dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan utang pemerintah semakin jor-joran akibat merebaknya pandemi virus Covid-19. Kalau BPK ibarat dia pengawas keuangan negara sudah menyampaikan seperti itu, berartikan sudah lampu merah di mana pertumbuhan utang dan biaya bunga yang ditanggung pemerintah ini sudah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional,” jelasnya.

Ia menjelaskan, cadangan devisa Indonesia sampai bulan Mei 2021 US$136,4 miliar turun dari April 2021. Penurunan tersebut karena dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah. 

Ia menilai, posisi utang luar negeri sekarang lebih tinggi dibandingkan cadangan devisa. Walaupun utang luar negeri bisa menambah cadangan devisa, namun faktanya utang luar negeri yang begitu tinggi, tidak banyak dalam bentuk dana segar, sehingga bisa mempengaruhi cadangan devisa yang ada.

“Harusnya kalau utang luar negeri dalam bentuk dana segar, maka itu akan meningkatkan cadangan devisa, artinya Indonesia tentu akan kesulitan keuangan,” pungkasnya.[] Alfia Purwanti

Posting Komentar

0 Komentar