TWK KPK Pilih Al-Qur'an atau Pancasila, Prof Suteki: Muslim Taat Harus Pilih Al-Qur'an



TintaSiyasi.com-- Menanggapi soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pertanyaan pilih Al-Qur'an atau Pancasila, Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum. menegaskan sebagai Muslim yang taat harus memilih Al-Qur'an.

"Jika dipaksa memilih, maka sebagai Muslim taat harus pilih Al-Qur'an," tuturnya dalam Diskusi Online Media Umat: Pancasila atau Al-Qur'an (Mengkritisi TWK KPK), Ahad (13/6/2021) di kanal Youtube Media Umat.

Menurutnya ketika Al-Qur'an yang dipilih dan mengamalkan semua isinya dalam kehidupan berbangsa dan negara maka dengan sendirinya nilai-nilai dalam Pancasila itu telah terlaksana.

"Jika sebaliknya, kita pilih Pancasila, maka tidak ada jaminan dapat menjalankan dan menaati aturan Allah dalam Al Qur'an. Bahkan sebaliknya kita bisa tersesat karena lebih mementingkan kemaslahatan umum dibandingkan syariat Allah dan Rasul-Nya. Padahal kitab suci itu di atas konstitusi, termasuk Pancasila," jelasnya.

Ia mengatakan, seharusnya tidak perlu membenturkan Pancasila dengan Al-Qur'an seperti ditanyakan, pilih Pancasila atau Al-Qur'an? Karena menurutnya pertanyaan seperti itu cacat secara logika dan dipenuhi intrik politik berbalut kesesatan berpikir.

"Lebih khusus lagi antara Pancasila dan Al-Qur'an. Keduanya merupakan sumber dalam proses pembentukan, penerapan atau penegakan hukum di Indonesia. Mempertentangkannya berarti berpikir secara ateis, ahitoris dan anomis," lanjutnya. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan, jika membaca bentuk relasi antara negara dan agama di Indonesia, maka mustahil mempertentangkan atau menghadap-hadapkan antara agama dan negara.

"Inilah titik krusial terkait relasi antara negara dan agama, khususnya terkait ajaran agama tertentu. Seperti keyakinan Islam  terhadap sistem pemerintahan yang dinilai sesuai sunah Rasulullah (Khilafah Islamiyah). Seharusnya kaum intelektual mau membuka pikiran dalam memahami fakta sistem pemerintahan ini dan tidak mengedepankan sentimen/intimidasi," terangnya.

Di sisi lain, ia mengatakan konstitusi bukanlah harga mati. Karena menurutnya perubahan internal dan eksternal suatu bangsa memungkinkan terjadinya perubahan konstitusi. Wacana mengubahnya pun tidak terlarang. "Ini adalah hak rakyat/kelompok rakyat untuk melakukan kritik membangun. Bukankah Indonesia tergolong the open society?" pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar