TWK Anggota KPK, Sekjen Mahutama: Upaya Pelemahan dan Mematikan KPK Secara Sengaja


TintaSiyasi.com -- Menanggapi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H. mengatakan, hal itu merupakan upaya pelemahan dan mematikan KPK secara sengaja.

“Terjadinya upaya pelemahan KPK, mematikan secara sengaja KPK,” tuturnya dalam Insight #30 PKAD – TWK, Modus Operandi Pemberantasan Korupsi kah? Di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Rabu (2/6/2021).

Ia mengatakan, KPK telah menjadi utopia karena pelan-pelan dikubur, termasuk dengan adanya fenomena akrobatik hukum Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Cacat Hukum

Ia menegaskan bahwa terdapat beberapa cacat hukum dengan adanya TWK untuk KPK itu, diantaranya;

Pertama, terkait TWK , (Peraturan Pemerintah) PP 41/2020 harusnya diperuntukkan sebagai tes spesialis dalam penyusunan regulasi kepegawaian KPK. Karena itu, ia mengatakan, perlaksanaan TWK berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisioner (Perkom) KPK No. 1 tahun 2021 tentang tatacara pengalihan kepegawaian KPK menjadi substansi TWK, juga cacat karena basis penilaiannya dari pertanyaan yang irasional, misoginis, tidak berhubungan dengan tugas, pokok, dan fungsi pegawai dalam menjalankan mandatnya di KPK.

Kedua, status non-aktif bagi 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 70/PUU-XVII/2019. Ia menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut, menyebutkan pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. 

"Maka, dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan dalam UU KPK," imbuhnya

Ketiga, keputusan Pimpinan KPK No 652/ tahun 2021 yang menyebut bahwa pegawai-pegawai dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS), diminta menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada atasan (nonjob). Ia mengatakan hal itu sama sekali tidak dikenal dalam UU KPK. Bukan tidak diatur dalam PP No. 41 tahun 2020, Perkom No 1 tahun 2021, dan Perkom 7 tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja KPK yang ditunjuk dalam keputusan tersebut.

Keempat, status non aktif bagi 75 pegawai KPK dengan dalih gagal lolos TWK adalah tindakan yang melanggar aturan mengenai manejemen Sumber Daya Manusia (SDM) KPK. Seperti diatur dalam pasal 19 PP 14 tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. Serta lanjutnya Standar Prosedur Baku (SOP) Nomor, SOP 39/50-54/2014 yang merupakan turunan dari Perkom SDM KPK. 

"Sebab dalam aturan tersebut pemberhentian atau pembebas tugasan Pegawai KPK bersifat linimatif yaitu: memasuki usia pensiun, melanggar disiplin dan kode etik, meninggal dunia atas permintaan sendiri atau tuntutan organisasi," terangnya.

Kelima, tindakan pimpinan KPK menonaktifkan 75 pegawainya merupakan perbuatan yang masuk kualifikasi pasal 70 ayat (1) huruf a UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

"Artinya, Pimpinan KPK sebagai pejabat telah mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang melampaui batas kewenangan dan melanggar peraturan perundang-undangan," jelasnya.

“Presiden sudah sampaikan TWK tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian KPK. Jika dianggap ada kekurangan maka adanya peluang untuk melakukan perbaikan salah satunya melalui pendidikan kedinasan wawasan kebangsaan,” tambahnya.

Ia mengatakan bahwa hal itu termasuk sikap pembangkangan terhadap Presiden. Karena, lanjutnya pernyataan Presiden Jokowi tidak berpengaruh bagi pimpinan KPK terhadap pemberhentian 51 pegawainya, katanya berdasarkan penilaian asesor. 

“Akhirnya terjadi paradoks antara pernyataan Presiden dengan kenyataan karena TWK ternyata menjadi dasar pemberhentian. Kontroversi TWK yang mengusik nurasi berbagai lapisan masyarakat karena melanggar nilai agama, konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya,” tandasnya [] Alfia Purwanti

Posting Komentar

0 Komentar