Resolusi PBB untuk Palestina, Advokat: Solusi Dua Negara Justru Melanggengkan Penjajahan



TintaSiyasi.com-- Menanggapi resolusi PBB terhadap Palestina, Advokat Muslim Ahmad Khozinuddin, S.H. mengungkapkan bahwa tawaran solusi dua negara (two state solution), justru akan melanggengkan penjajahan.

"Apalagi melegitimasi dengan mengikuti solusi proposal Amerika dengan two state solution, solusi dua negara itu. Itu solusi yang justru melanggengkan penjajahan,” tuturnya dalam Insight ke-25 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Mengutuk Tapi Mengeluarkan Calling Visa WNA Israel, Ada Apa? di saluran live Youtube PKAD, Rabu (19/05/2021).

Ia mengatakan, masalah yang ada di Palestina tidak relevan dengan menawarkan solusi dua negara atau normalisasi hukum. “Itu sama saja Belanda menjajah kita, kemudian ya udahlah kita dua negara solusinya Jawa untuk Belanda, luar Jawa untuk Indonesia. Kan itu bukan solusi, itu namanya melegitimasi penjajahan,” terangnya.

Ia mengingatkan agar umat Islam jangan tertipu dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), karena faktanya Israel itu hadir dibidani oleh PBB. Padahal, lanjutnya, PBB tugasnya adalah menjaga perdamain, tapi justru dialah yang melahirkan penjajahan di bumi Palestina. 

“Yang bertanggung jawab Inggris, Amerika, dan sampai hari ini kekuasaan Israel dimanfaatkan oleh Amerika untuk terus menimbulkan masalah di Timur Tengah agar kawasan tersebut tetap tegang. Sehingga legitimasi Amerika untuk melakukan intervensi dengan alasan menjaga perdamaian dunia, padahal mengokohnya liberalisme,” bebernya.

Akhmad menunjukkan, secara substantif PBB itu bukan lembaga yang menjaga perdamaian, justru lembaga yang menjaga penjajahan baik secara de facto maupun de jure. 

De facto, ketika PBB mendukung Israel, berarti PBB yang melakukan penjajahan terhadap bumi Palestina. De jure Israel hadir sebagai entitas sebuah negara, itu sebuah pelanggaran hukum,” paparnya.

Ia memaparkan, solusi dua negara itu sama saja melegitimasi eksistensi Israel disamping Palestina. Padahal, lanjutnya, wilayah Palestina hanya tinggal beberapa wilayah kecil saja, di jalur Gaza dan Eufrat serta beberapa daerah kecil lainnya.

“Jauh beda dengan Palestina di awal-awal Israel berdiri. Sekarang sudah 90 persen wilayah Palestina di duduki oleh Israel. Jadi kita jangan terbawa narasi Amerika seolah-olah untuk damai solusi dua negara, tidak ada jalan lain bagi penjajahan. Seharusnya itu di usir,” tegasnya.

“Saya kembalikan kepada fakta histori, berapa kali resolusi PBB dibuat dan berapa kali resolusi itu dilanggar oleh Israel. Terus kita mendorong hal-hal yang sudah gagal berulang, dan belum tentu juga apa yang kita dorong, dilakukan oleh PBB. Karena PBB juga meminta restu dari Amerika. Amerika hanya akan memberikan restu jika sejalan dengan konsep yang dia gariskan. Kalau ya tidak tidak diberikan izin,” tambahnya.

Ia menjelaskan, konsekuensi ketika memberikan legitimasi pada entitas penjajah Israel sebagai sebuah negara yang legal, sama dengan berkhianat. 

“Ya kita berkhianat! Berkhianat dalam konteks konstitusi kita. Konstitusi kita juga mengatakan bahwa kita harus turut aktif menjaga perdamaian dunia. Diantara aksi nyata menjaga perdamaian dunia itu adalah tidak mendukung penjajahan. Lah wong kita juga merasakan bagaimana rasanya dijajah,” terangnya.

Ia menegaskan, pada akhirnya hukum internasional itu hanya dimanfaatkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat untuk manufer politiknya menguasai dunia. 

“Jadi alasannya menjalankan resolusi PBB, padahal dia melakukan intervensi militer, berdalih menjaga perdamain. Setelah seluruh daerah kawasan harus tunduk kepada kepentingan Amerika agar mereka bisa selamat dari ancaman Amerika. Dagang-dagang Amerika seperti inilah, dagang dengan ancaman,” jelasnya. 

Karena itu, ia mengingatkan lagi, entitas negara mustahil bisa dikalahkan oleh entitas milisi. Makanya, ia menegaskan bahwa solusi satu-satunya bagi Palestina adalah mengerahkan pasukan kaum muslimin. 

Menurutnya, hari ini tidak ada pasukan kaum muslimin karena negara-negara saat ini sekuler semua. Ia mengungkapkan, mereka diikat dengan ikatan kebangsaan, tidak mau semua berangkat untuk membantu saudara-saudaranya yang Muslim. Karena, konstitusi negara bangsa juga membelenggu mereka. "Hanya boleh menggerakkan pasukan atau militer itu, hanya boleh untuk melindungi bangsanya. Palestina itu tidak dianggap sebagai satu kepentingan nasional dari negara bangsa,” pungkasnya.[] Sri Nova Sagita

Posting Komentar

0 Komentar