Rencana Pemerintah PPN Sembako dan Sekolah, Rizal Ramli: Ini Jelas Tidak Benar dan Zalim



TintaSiyasi.com-- Mencermati dan menyikapi rencana pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sembako dan Sekolah, Mantan Menteri Koordinator Maritim Dr.Ir. Rizal Ramli, M.A menyatakan ini jelas tidak benar dan zalim.

“Kayak begini, jelas tidak benar dan zalim, benar-benar zalim karena rakyat yang tidak mampu, susah, malah mau di pajakin,” tuturnya dalam acara Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Kajian Pakar dan Pernyataan Sikap Bersama Atas Rencana Pemerintah PPN Sembako dan Sekolah, di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Jum’at (18/6/2021).

Rizal mengatakan, secara makro ekonomi, pokok masalah negeri ini, yaitu, cicilan bunga utang tahun ini Rp. 373 triliun, belum cicilan pokoknya, itu hampir total 1 tahun Rp. 800 triliun. Menurutnya, untuk bisa bayar bunganya saja yang Rp. 373 triliun pemerintah sudah tidak sanggup harus pinjam lagi untuk bisa bayar bunganya saja, dan itu ternyata juga tidak cukup. Maka, berencana dipungut pajak misalnya, sembako, pendidikan, BPJS, katanya tarif, listrik akan dinaikkan lagi.

“Pemerintah tidak berani pajakin yang kuat, yang sudah besar bahkan buat mereka diberikan kemudahan, misalnya pajak untuk pengusaha asing yang besar-besar itu dibebaskannya pajak pendapatannya buat 20 tahun, pengusaha kecil saja harus bayar pajak, yang paling gede malah bebas pajak 20 tahun,” bebernya.

Menurutnya, ini kebijakan bolak-balik, justru pengusaha yang besar dan kuat dibikin mudah atau dikurangi pajaknya, para pengusaha batu bara itu royaltinya di nol kan semua pajak pertambahan nilai (PPN) di kurangi, sementara rakyat malah mau dipajakin terus sampai soal sekolah, sembako, dan lain-lain.

Ia menilai, pokok masalah negeri ini yang utama adalah kewajiban bayar utang yang sangat besar bunganya, “Kenapa bunganya besar? karena setiap kali pemerintah Indonesia pinjam, bunganya 2 persen lebih mahal, kalau pinjam 10 tahun, 2 persen itu bisa nambah seper tiga bunganya saja,” bebernya. 

Menurutnya, dari segi pengeluaran, tetap saja pemerintah ngotot mau membangun, mau bangun proyek besar, mau bangun ibu kota baru. 

“Waktu krisis 98 kita hentikan dulu semua proyek besar, baru setelah kita sudah punya duit lagi, 2-3 tahun lagi kita mulai bangun lagi, gitu saja tidak bisa, karena banyak pejabat yang dapat uang dari proyek-proyek ini,” tegasnya.

Ia menilai, pemerintah tidak sanggup menyelesaikan krisis ini, pemerintah harusnya fokus negosiasi untuk mengurangi bunga utang. Ia menjelaskan, ketika tidak berani, tidak punya hubungan bagus dengan luar negeri, maka solusinya buat bayar utang yaitu menaikan pajak sembako, pendidikan, naikan listrik.

Ngerjain rakyat melulu, kalau itu mah tidak usah jadi profesor, doktor, kalau cuma ilmunya naikin listrik, tarif BPJS, utang lagi, naikin pajak, tidak usah sekolah tinggi-tinggi jadi menteri ekonomi,” ungkapnya.

“Pemerintah ini sudah tidak sanggup menyelesaikan masalah, orang itu kan kalau ada masalah dia selesaikan, tapi tidak menciptakan masalah baru. Ini setiap kebijakannya malah menciptakan masalah baru, setiap dia bikin kebijakan ciptakan masalah baru,” jelasnya.

Menurutnya, kalau mau benahi Indonesia, tidak bisa dari bawah dengan jadi menteri, jadi dirjen, direktur, tidak bisa, harus dari atasnya dulu, insyaallah kalau diganti akan bisa selesai masalah. "Tidak ribet-ribet amat karena pada dasarnya rakyat itu penurut, begitu pemimpin memberi contoh, rakyat akan ikut," imbuhnya. 

“Pemimpin kita kata-katanya kepengen ke kiri, niatnya saya mau ke kiri supaya tidak impor beras, kata-katanya ke utara, tindakannya ke kanan, impor beras hancur-hancuran, garamlah di impor, gula enggak habis-habis, sehingga petani garam, petani gula sedih banget, karena impornya banyak. Inilah masalah utama kita,” pungkasnya.[] Aslan La Asamu

Posting Komentar

0 Komentar