Prihatin Pembatalan Haji 2021, Ustazah Iffah: Kewajiban Pemimpin Memfasilitasi Ibadah Wajib bagi Kaum Muslim



TintaSiyasi.com-- Menanggapi pembatalan ibadah haji tahun 2021 Aktivis Muslimah Ustazah Iffah Ainur Rochmah mengatakan, pemimpin itu memfasilitasi pelaksanaan kewajiban bagi seluruh kaum Muslimin.

“Kebijakan yang benar-benar optimal untuk bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah yakni pemimpin itu memfasilitasi pelaksanaan kefardhuan (kewajiban) bagi seluruh kaum Muslimin,” tuturnya kepada TintaSiyasi.com, senin (14/06/2021).

Ia mengatakan, pembatalan ibadah haji tahun 2021 ini adalah sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. “Pemerintah Saudi menyatakan ini demi protokol kesehatan yang sangat ketat yang bisa dilakukan pemerintah Saudi hanya bisa membuka 60 ribu jamaah untuk haji tahun 2021,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, jikalau keputusan tersebut tetap diambil, maka tetap Allah SWT yang akan menilai seberapa besar tanggungjawab, persiapan, kesungguhan dan optimalisasi kebijakan yang dibuat masing-masing dari pemerintah Indonesia dan Saudi.

“Pemerintah Saudi sebagai pelayan dua tanah suci semestinya punya kemampuan yang lebih besar lagi untuk menyiapkan diri dan seberapa besar kesungguhan untuk menyiapkan, memfasilitasi umat Islam dari seluruh dunia maupun umat Islam dari Indonesia untuk menunaikan sebuah kefarduan,” terangnya.

Pemimpin atau pemerintah akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT terkait apakah sudah benar-benar menjalankan kewajibannya. “Karena itu memang tidak cukup hanya mengatakan kebijakan ini ada pertimbangan dan pertimbangannya adalah nyawa, pertimbangannya adalah kebaikan-kebaikan bagi jamaah tidak cukup seperti itu tetapi mestinya ini adalah sebuah keputusan yang sudah didahului oleh ikhtiar yang maksimal,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengungkap, pada masa kepemimpinan Islam, para pemimpin akan memberikan fasilitas yang luar biasa kepada umat untuk menunaikan ibadah fardu.

"Mereka akan memaksimalkan penunaian ibadah fardu. Tingkat perbaikan terus ditingkatkan oleh para pemimpin atau khalifah karena mereka benar-benar takut tanggungjawab kepada Allah tidak bisa ditunaikan apabila rakyat yakni kaum Muslimin tidak melaksanakan kefardu-an kepada Allah dengan fasilitas maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung,” paparnya.

Ia menjelaskan, para khalifah dimulai dari kekhalifahan Abasiyah sampai khilafah di masa akhir pun mereka selalu memiliki porsi perhatian terhadap pelaksanannya ibadah haji oleh kaum Muslimin.

“Mereka (khalifah) memastikan jalan yang dilalui oleh jamaah adalah jalan yang aman, ketika mereka (jamaah) berangkat mendapatkan perbekalan yang cukup, ketika diperjalanan mereka tidak kekurangan, karena ada tempat-tempat disepanjang perjalanan yang bisa mereka singgahi. Demikian juga di tanah suci, tanah suci benar-benar memperlakukan seluruh jamaah sebagai tamu istimewa yang mereka ini adalah tamu-tamu Allah,” bebernya. 

Ia menerangkan, para khalifah yakin apa kebijakan yang mereka ambil akan akan dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal yang akan melepaskan mereka dari azab pedih kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tanggungjawabnya sebagai imam. 

“Di masa khilafah berpusat di Turki, tempat yang sangat jauh yakni di Istanbul pun membuat para khalifah terus berpikir bagaimana dari negeri yang lebih jauh, yakni dari Turki dan dari negeri-negeri yang lain. Mereka bisa mendapatkan fasilitas ibadah haji dengan perjalanan yang mudah, maka dibangunkan jalan, dibangunkan mata air, dibuatkan layanan-layanan transportasi,” ungkapnya.

Ia mengatakan, yang paling mendasar di sini adalah bagaimana komitmen memberikan pelayanan terbaik dengan kebijakan yang benar-benar memastikan ini adalah penunaian kewajiban kepada Allah. 

“Bukan hanya kebijakan-kebijakan seremonial, bukan hanya kebijakan ala kadarnya yang kalau dibandingkan dengan perhatian terhadap kebijakan ekonomi, perhatian terhadap kebijakan perpajakan jauh lebih serius diikhtiarkan dibuat dibandingkan kebijakan untuk memfasilitasi jamaah haji,” pungkasnya.[] Alfia Purwanti

Posting Komentar

0 Komentar