Penyelenggaraan Haji, Perspektif Kapitalisme vs Islam


Jagat dunia maya dan juga dunia nyata ramai memperbincangkan persoalan haji tahun 2021. Pasalnya, Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi telah mengeluarkan kebijakan pembatalan keberangkatan jamaah haji di tahun ini. Pihak yang kontra dengan kebijakan pembatalan haji menilai pemerintah terlalu terburu-buru mengambil sikap. Sementara itu, beredar rumor di tengah masyarakat bahwa kebijakan pembatalan haji disebabkan setoran ongkos haji telah dialokasikan untuk kepentingan yang lain. Sebagai negeri Muslim terbesar dunia wajar jika masyarakat berharap pemerintah Indonesia tetap memberangkatkan haji tahun ini. Sebab, daftar tunggu keberangkatan calon jemaah haji Indonesia sangatlah banyak, yakni sekitar lima juta orang.

Detik.com (5/6/2021) melansir, Keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji 2021 menuai kontroversi. Di tengah polemik, muncul isu-isu miring soal keputusan pembatalan haji 2021 ini. Pemerintah pun menepisnya.

Diketahui Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji itu dituangkan dalam Keputusan Menag No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi. Ada sejumlah pertimbangan pemerintah yang dijadikan alasan keputusan ini dibuat.

Meski pertimbangan-pertimbangan itu sudah dijabarkan, masih ada berbagai pihak yang menyebarkan isu miring soal alasan pemerintah tidak memberangkatkan haji 2021. Ada juga yang mempertanyakan dana haji 2021 setelah jemaah tak berangkat.

Sementara itu, pihak kementerian agama melalui Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menjawab tudingan terkait dana haji yang dialokasikan untuk kepentingan lain. 

Cnbcindonesia.com (3/6/2021) melansir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas buka-bukaan soal nasib setoran ongkos haji usai pemerintah membatalkan penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M. Ia memastikan semua dalam keadaan aman. "Jemaah haji baik reguler dan haji khusus yang sudah melunasi BPIH tahun 1442 H/2021 M akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. Setoran pelunasan BPIH dapat diminta kembali oleh jemaah yang bersangkutan," ujar Yaqut dalam keterangan pers di gedung Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (3/6/2021).


Cara Pandang Kapitalisme Sebabkan Penguasa Ibarat Pengusaha

Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Jakarta. Syekh Essam menyebutkan, keputusan pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan haji 2021 sama sekali tidak terkait dengan hubungan Indonesia dan Saudi yang disebut banyak pihak kurang baik. Sebab, sebelumnya beberapa kalangan menilai bahwa pembatalan keberangkatan haji bagi jemaah Indonesia ini akibat masalah diplomasi.

Sambung Syekh Essam, masalah pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tidak ada kaitannya dengan hubungan baik yang sudah terjalin antara Saudi dan Indonesia. Tidak ada pula hubungannya dengan penggunaan merek vaksin tertentu dan produsen tertentu seperti yang selama ini berkembang di media. Sampai saat ini pun Kerajaan Arab Saudi bahkan belum mengirimkan undangan ibadah haji ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Ini tidak lain, karena jika dilaksanakan, ibadah haji tahun ini masih dalam situasi pandemi Covid-19 (diolah dari kompastv.com, 9/6/2021).

Rumor yang berkembang di tengah masyarakat terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sistem hidup yang diterapkan hari ini. Kapitalisme-sekularisme adalah ideologi atau sistem hidup yang berkuasa hari ini. Dampaknya, kapitalisme cukup banyak mempengaruhi pola pikir dan pola sikap penguasa negeri-negeri Muslim. Asas kapitalisme adalah manfaat (materi), sedangkan standar kebahagiaan kapitalisme adalah materi. Tak ayal, pelayanan publik yang terkait urusan rakyat acapkali dikomersilkan. Seperti misalnya kesehatan, pendidikan bahkan ibadah. Penguasa yang seharusnya menjadi pelayan rakyat berubah ibarat pengusaha yang mempertimbangkan aspek untung-rugi.

Mahalnya biaya haji misalnya, hanyalah dampak dari rantai kepentingan kapitalis yang berkelindan dalam urusan haji ini. Maklum, ibadah haji dalam kapitalisme adalah ceruk bisnis yang bisa dieksploitasi. Mulai dari bisnis transportasi, perhotelan, catering, jasa perizinan, jasa pembimbingan, dan lain-lain. Begitu pun soal panjangnya antrean haji. Sejak lembaga perbankan berbisnis dana talangan haji, masyarakat yang belum punya uang pun dengan mudah mendapatkan nomor porsi.


Ibadah Haji dalam Kekhilafahan Islam

Catatan sejarah menunjukkan betapa besar perhatian dan pelayanan yang diberikan para khalifah (kepala negara dalam Khilafah Islamiyah) kepada jemaah haji dari berbagai negara. Mereka dilayani dengan sebaik-baiknya sebagai tamu-tamu Allah. Pelayanan itu dilakukan tanpa ada unsur bisnis, investasi atau mengambil keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji. Semua merupakan kewajiban yang harus dijalankan negara. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh khalifah dalam melayani para jemaah haji ini. 

Pertama: Khalifah menunjuk pejabat khusus untuk memimpin dan mengelola pelaksanaan haji dengan sebaik-baiknya. Mereka dipilih dari orang-orang yang bertakwa dan cakap memimpin. Rasulullah SAW pernah menunjuk Utab bin Asad, juga Abu Bakar ash-Shiddiq ra, untuk mengurus dan memimpin jamaah haji. Rasulullah SAW juga pernah memimpin langsung pelaksanaan ibadah haji pada saat Haji Wada. Pada masa Kekhilafahan Umar ra, pelaksanaan ibadah haji pernah diserahkan kepada Abdurrahman bin Auf ra Ibadah haji juga pernah dipimpin oleh Khalifah Umar ra hingga masa akhir Kekhilafahannya. Pada masa Khalifah Utsman ra, pelaksanaan haji juga pernah dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf ra.

Kedua: Jika negara harus menetapkan ONH (ongkos naik haji), maka nilainya tentu akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jemaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan Tanah Haram (Makkah-Madinah), serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari Tanah Suci. Dalam penentuan ONH ini, paradigma negara khilafah adalah riayatu syuun al-hujjaj wa al-ummar (mengurus urusan jamaah haji dan umrah). Bukan paradigma bisnis, untung dan rugi. Khilafah juga bisa membuka opsi: rute darat, laut dan udara. Masing-masing dengan konsekuensi biaya yang berbeda. 

Ketiga: Khalifah berhak untuk mengatur kuota haji dan umrah. Dengan itu keterbatasan tempat tidak menjadi kendala bagi para calon jemaah haji dan umrah. Dalam hal ini, Khalifah harus memperhatikan: Kewajiban haji hanya berlaku sekali seumur hidup; Kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan. Bagi calon jemaah yang belum pernah haji, sementara sudah memenuhi syarat dan berkemampuan, maka mereka akan diprioritaskan. Dengan begitu antrian panjang haji akan bisa dipangkas karena hanya yang benar-benar mampu yang diutamakan.

Keempat: Khalifah akan menghapus visa haji dan umrah. Pasalnya, di dalam sistem khilafah, kaum Muslim hakikatnya berada dalam satu kesatuan wilayah. Tidak tersekat-sekat oleh batas daerah dan negara, sebagaimana saat ini. Seluruh jemaah haji yang berasal dari berbagai penjuru Dunia Islam bisa bebas keluar masuk Makkah-Madinah tanpa visa. Mereka hanya perlu menunjukkan kartu identitas, bisa KTP atau Paspor. Visa hanya berlaku untuk kaum Muslim yang menjadi warga negara kafir, baik kafir harbi hukm[an] maupun fil[an].

Kelima: Khalifah akan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan para jamaah haji. Dengan begitu faktor-faktor teknis yang dapat mengganggu apalagi menghalangi pelaksanaan ibadah haji dapat disingkirkan sehingga istithaah amaniyah dapat tercapai.
Pembangunan sarana-prasarana haji mencakup sarana transportasi menuju Tanah Suci hingga tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji seperti Masjidil Haram, Mina, Arafah, dsb. Semua itu dimaksudkan agar bisa menampung banyak jamaah serta dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan beribadah.
Pada masa Khilafah Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid II membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus hingga Madinah untuk mengangkut jemaah haji yang dikenal sebagai Hijaz railway. Jauh sebelum Khilafah Utsmaniyah, Khalifah Abbasiyyah, Harun ar-Rasyid, membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Makkah-Madinah), termasuk membangun saluran air yang menjamin jamaah haji tidak kekurangan air sepanjang perjalanan. Di masing-masing titik dibangun pos layanan umum, yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal. Pembangunan saluran air bagi jemaah haji itu diinisiasi oleh istri Khalifah Harun ar-Rasyid yang bernama Zubayda.
Diriwayatkan untuk proyek itu ia mengeluarkan uang hingga 1,7 juta dinar atau setara dengan tujuh triliun dua ratus dua puluh lima miliar rupiah!

Keenam: Pada masa pandemi atau wabah, Khilafah akan berusaha tetap menyelenggarakan haji dengan melakukan penanganan sesuai protokol kesehatan seperti menjamin sanitasi, menjaga protokol kesehatan selama pelaksaan haji, pemberian vaksin bagi para jemaah haji, sarana kesehatan yang memadai, serta tenaga medis yang memadai. 

Khilafah tidak akan menutup pelaksanaan ibadah haji, tetapi akan melakukan 3T (testing, tracing, treatment/pengetesan, pelacakan dan perlakuan) sesuai protokol kesehatan pada warga. Mereka yang terbukti sakit akan dirawat sampai sembuh. Mereka yang sehat tetap diizinkan beribadah haji. Menutup pelaksaan haji dan umrah adalah tindakan yang keliru karena menghalangi orang yang akan beribadah ke Baitullah.

Semua aktivitas khilafah dalam pengurusan haji itu dilakukan dengan prinsip riayah (pelayanan), bukan bersifat komersil atau mengambil keuntungan dari jemaah. Berbeda dengan hari ini. Pengurusan haji diurus oleh negara masing-masing tanpa ada kesatuan pelayanan karena tiada kesatuan kepemimpinan. Akibatnya, sering muncul konflik kepentingan dan kesemrawutan semisal pembagian kuota, komersialisasi hotel, tiket, katering dan sebagainya.

Penjagaan terhadap rukun Islam dan syariat Islam lainnya secara sempurna niscaya terjadi dalam Khilafah Islamiyah. Sebab Khilafah Islamiyah adalah kepemimpinan umum kaum Muslimin yang menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Maka sudah selayaknya kaum Muslimin bersinergi satukan langkah untuk berjuang menegakkan kembali Khilafah Islamiyah. Dengan demikian, hidup menjadi berkah dan mendapat ridha-Nya. Wallahu a'lam bishshawab.[]


Oleh: Happy Rohmana
(Aktivis Dakwah Islam)

Posting Komentar

0 Komentar