Pengamat Politik Tegaskan Bukan Hanya Atur Keuangan, Negara Berfungsi Fasilitasi Pelaksanaan Wajib Haji



TintaSiyasi.com-- Menanggapi peran negara dalam perspektif politik terhadap pengelolaan haji, Pengamat Politik Chusnul Mardiyah mengatakan, negara berfungsi untuk memfasilitasi penegakan dan pelaksanaan wajib dan rukun haji, bukan hanya persoalan tata kelola keuangannya saja.

“Apa fungsi negara? Memfasilitasi penegakan dan pelaksanaan wajib dan rukun haji. Kalau tadi Pak Anggito mengatakan, Badan Pengelola Keuangan Haji, jangan cuma masalah keuangannya saja,” ujarnya dalam acara Secangkir Opini bertema Misteri Haji, Di mana Dana Umat? Di kanal YouTube Refly Harun, Rabu (09/06/2021).

Menurutnya, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksaan haji adalah Kementerian Agama BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), Presiden, dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Ia mengatakan, keuangan katanya aman-aman, tapi jemaah tidak bisa pergi.

"Di sini politiknya. Ini sebetulnya, ranah Kementerian Agama, BPKH, DPR, atau langsung Presiden menurut saya bertanggung jawab," kata Chusnul.

Karena ia menilai, nanti ada lagi menteri luar negerinya. "Tadi ada yang menyinggung kalau diplomasi kita ini sedang bermasalah dengan KSA (Kingdom of Saudi Arabia). Kenapa? Isu HRS (Habib Rizieq Syihab) misalnya," tanyanya.

"Ada enggak ini dengar-dengar sebetulnya delegetimasi Kemenag? Atau delegetimasi BPKH misalnya, di dalam kontek kontestasi politik yang ada. Iya kan? Kenapa? Di mana posisi DPR dan Presiden? Presiden jangan ngomong, itu kan udah Menag," bebernya.

Ia membeberkan, intinya DPR jangan diam saja. Menurutnya, DPR harus lakukan lobi karena suratnya Dubes (Kedutaan Besar) KSA yang ditujukan kepada Ketua DPR Republik Indonesia (RI). "Surat yang beredar di WhatsApp group kepada Ketua DPR. Belum diputuskan oleh KSA, tapi kita sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan. Ada apa?” tanyanya.

Ia juga menjelaskan terkait pengelolaan dana haji yang bermasalah secara akad. Para calon Jemaah haji ternyata menandatangi akad wakalah yang menurut Chusnul Mardiyah seharusnya tidak boleh dilakukan.

“Ternyata tadi kalau laporannya BPKH itu ada. Katanya para jamaah itu menandatangani akad wakalah. Jadi, uangnya bisa digunakan oleh pengelola, dimanfaatkan oleh BPKH seenaknya gitu ya? Jadi, mestinya  akadnya jangan wakalah. Mungkin akad yang terbatas. Apa itu namanya, muqayyadah atau apa," kata dia. 

Chusnul Mardiyah menjelaskan, sesungguhnya peran negara harus bertanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan publik (public services). "Harus transparansi, accountability juga independen," tuturnya.

Ia menambahkan, selain pengelolaan dana yang diserahkan kepada pemerintah, hal lain yang harus dipahami adalah bahwa pelaksaan haji adalah salah satu rukun Islam.

Ia menjelaskan, kedatangan calon jamaah haji merupakan panggilan Allah SWT sebagai tamu-Nya di tanah suci. "Mindset (pemahaman) Menag juga perlu diubah, yaitu tidak menunggu KSA melainkan mengupayakan para tamu Allah sampai kesana," imbuhnya. 

“Jadi, sebetulnya pemerintah dalam hal ini Menag, jangan menunggu, 'oh kita ini belum diundang oleh KSA', Anda itu diundang oleh Allah. Jadi, Anda itu, melayani tamu Allah. Jadi, itu penting, di Qur'an Surat Al-Hajj. Jadi, kita disuruh ke sana itu karena apa? Karena diundang oleh Allah," tegasnya.

Ia mengatakan, mindset Kementerian Agama itu penting, yaitu, berurusan dengan Allah. "Jadi, 'labbaik allahumma labbaik' itu artinya datang dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Jadi, ini jangan dilupakan,” ungkapnya. 

Ia menekankan kembali bahwa persoalan utama dalam pelaksaan haji tersebut adalah karena regulasi (policy) atau kebijakan yang salah. Ditambah lagi, ia menjelaskan, pengelolaan haji yang sekarang dilirik dan  diminati para pengusaha monopoli yang menguasai Indonesia.

"Siapa yang akan mengambil monopoli ritel-ritel di Indonesia? Umrah sekarang pakai hotline, tapi pebisnisnya bukan Muslim. Padahal kalau umrah nanti berurusan dengan rukun, ada wajib. Kalau enggak mengikuti rukun itu, maka hajinya batal," ujarnya.

Kalau wajibnya dilanggar, ia mengatakan bayar dam (denda), persoalan syariat begitu. Jadi, yang sebenarnya perlu dipahami adalah policy-nya yang salah, yaitu, kebijakannya yang salah.

"Mudah-mudahan masih ada waktu untuk mengubah, memperbaiki keputusan yang baik itu juga baik untuk good governance di dalam kita menyelenggarakan pemerintahan,” tandasnya.[] M. Siregar

Posting Komentar

0 Komentar