Pemerintah Batalkan Haji, Analis: Tinggalkan Cara Pengelolaan Kapitalistik

TintaSiyasi.com-- Menyikapi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama yang memutuskan pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia 1442 Hijriah Analis Politik Islam Dr. Riyan, M.Ag. menyatakan, harus berani meninggalkan cara-cara pengelolaan dan pemanfaatan dana simpanan yang sifatnya kapitalistik. 

“Kita harus berani meninggalkan cara-cara pengelolaan yang sifatnya kapitalistik, yang kemudian justru memanfaatkan keberadaan dana-dana yang di-saving (simpan) tadi dengan pengelolaan model yang kapitalistik,” ujarnya dalam Kajian Siyasi: Ada Apa Dibalik Batal Haji dan Meruginya BUMN? di kanal YouTube Ngaji Shubuh, Senin (07/06/2021).

Dia menyatakan, secara prinsip untuk persoalan haji, pemerintah harus berani melakukan perubahan secara mendasar. Seperti pembukaan transparansi lebih luas lagi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gambaran lebih utuh.

Ia menjelaskan lima catatan khusus yang harusnya menjadi perhatian pemerintah terkait penyelenggaraan haji di Indonesia. “Pertama, diplomasi pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Saudi. Kedua, audit dana haji untuk transparansi. Ketiga, penggunaan bunga (riba) dalam pengelolaan dana simpanan haji. Keempat, penggunaan untuk investasi ala kapitalis. Kelima,  kepercayaan publik,” paparnya.

Tata kelola BUMN

“Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mesti berani melakukan upaya secara mendasar, yaitu tidak boleh lagi menjadi sapi perah atau seolah-olah diperlakukan bahwa BUMN itu Badan Usaha Milik Nenek Gua,” lugasnya. 

Dia memaparkan, penyebab kerugian BUMN diantaranya, karena dijadikan alat politik transaksional dan bentuk balas jasa kepada para pendukung politik kekuasaan. “Faktor lainnya, BUMN sejak dulu, sekarang makin ugal-ugalan, ada indikasi terkait ambisi politik 2024. Kebangkrutan BUMN sudah di depan mata, seiring dept trap (jebakan utang) Indonesia yang mencapat 6.500 triliun pada April 2021,” bebernya.

“Inilah akibat ekonominya sekuler kapitalistik radikal dan pemimpinnya ruwaibidhah,” tambahnya

Ia menegaskan, BUMN dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) syariah, adalah media pendapatan besar dari berbagai kepemilikan umum seperti air, hutan, tambang, termasuk di dalamnya energi. 

“BUMN dalam konteks sistem Islam, akan menjadikan pendapatan Daulah Islam yang sangat besar. Nanti dialirkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ia memaparkan, dalam sistem kapitalis, pendapatan terbesar negara adalah dari pajak. “Pajak itu sekarang dengan APBN kurang lebih 75 persen, sementara kalau dalam pandangan Islam justru pajak itu tidak menjadi sumber utama,” katanya.

Sistem Ekonomi Islam 

“Harus ada perubahan pengelolaan, karena pajak itu hanya boleh diambil dalam keadaan kas negara itu kosong atau dalam keadaan segmen tertentu saja. Justru yang seharusnya memberikan dana yang signifikan itu dari BUMN yang dikelola secara profesional untuk kemudian mengelola harta milik umat untuk kesejaheraan mereka,” imbuhnya.

Ia menerangkan, dalam sistem Islam tidak ada sistem ribawi karena hal itu merupakan perbuatan maksiat yang tidak akan membawa keberkahan.

“Sistem ekonomi Islam itu berkah, menyejahterakan, dan adil. APBN syariah, pendapatan dan pengeluarannya dalam rel Islam. BUMN tidak diserahkan ke swasta Asing maupun Aseng. Pengeluarannya untuk menjamin kebutuhan primer individu (sandang, pangan, papan) dan primer kolektif (pendidikan, kesehatan, keamanan). Standar mata uangnya adalah dinar emas dan dirham perak. Serta tidak menjadikan pajak sebagai instrumen utama pendapatan," pungkasnya.[] Reni Tri Yuli Setiawati

Posting Komentar

0 Komentar