Pembatalan Haji 2021 dan Tanggung Jawab Negara


Tanggal 3 Juni 2021 lalu, pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas. Lantas hal ini membuat umat Muslim di Indonesia merasa sangat kecewa. Bagaimana tidak? Tahun ini menjadi tahun kedua umat Muslim di Indonesia gagal untuk melaksanakan salah satu perintah Allah yang terdapat dalam rukun Islam. 

Pada tahun pertama, tepatnya 2020, Pemerintah Arab Saudi melarang seluruh negara selain Arab Saudi untuk mengikuti ibadah haji dengan dalih untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 dan hanya mengizinkan beberapa jemaah yang berasal dari negaranya untuk mengikuti pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah Saudi mengatakan bahwa ibadah haji tahun tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pastinya, keputusan ini sangat berat untuk diterima oleh sebagian atau bahkan seluruh calon jemaah yang dilarang melaksanakan ibadah haji. Umat muslim berharap agar ditahun selanjutnya, Pemerintah Saudi mengizinkan kembali pelaksanaan ibadah haji. Namun, lagi-lagi umat Muslim di Indonesia gagal untuk melaksanakannya yang mana keputusan ini tidak berasal dari Pemerintah Saudi, melainkan Pemerintah Indonesia-lah yang menetapkan keputusan pembatalan tersebut. 

Beredar isu-isu mengenai pembatalan keberangkatan haji 2021, namun yang jelas Kementerian Agama menyampaikan bahwa keputusan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi Warga Negara Indonesia dari penyebaran Covid-19 yang sempat melunjak pasca libur lebaran. Hal ini memunculkan banyak sekali pertanyaan. Apa maksud pemerintah membuka kembali beberapa tempat wisata dan pusat pemberlanjaan sejak sebelum lebaran? Menjadi hal yang wajar bahwa masyarakat akan berbondong-bondong untuk mengunjungi tempat wisata dan pusat pemberlanjaan setelah kebijakan untuk menutup tempat-tempat tersebut dicabut. Dalam hal ini, mustahil bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara tertib dan keseluruhan. 

Sehingga, kebijakan untuk menerapkan protokol kesehatan dinilai sebagai ketidak tegasan pemerintah dalam menetapkan putusan karena tidak secara tegas memberi sanksi pada seluruh pelanggar protokol kesehatan. Namun, mengapa pemerintah menjadi sangat tegas hingga menetapkan keputusan tertulis yang menyatakan pembatalan ibadah haji. Apakah dalam hal ini kebijakan protokol kesehatan tidak dapat diberlakukan? Ataukah ada indikator lain yang menyebabkan pembatalan pelaksanaan ibadah haji 2021? 

Realita di atas menjadi salah satu dari sekian banyaknya realita yang menyadarkan kita kembali, bahwa pemerintah tidak mampu meriayah urusan umat terutama memfasilitasi mereka dalam menunaikan ibadahnya. Padahal bisa saja pemerintah memberikan solusi lain terkait pencegahan Covid-19 tanpa membatalkan keberangkatan calon jemaah haji ke tanah suci Mekkah. 

Hal yang serupa tidak akan terjadi apabila sistem pemerintahan Islam kembali diterapkan, karena dengan sistem inilah, hukum-hukum Allah akan ditegakkan secara keseluruhan. Pemimpin dalam sistem ini akan bersungguh-sungguh dalam mencari solusi apabila terdapat hambatan, rintangan, permasalahan, dan sejenisnya di dalam penerapan hukum Islam, begitu halnya dengan realita pandemi Covid-19 yang bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. 

Sesuai apa yang dijanjikan oleh Allah bahwa suatu hari hukum-hukum Islam akan kembali diterapkan, Allah SWT berfirman: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sungguh Aku akan menjadikan di muka bumi Khalifah…'” [Q.S al-Baqarah [2]: 30].

Kita meyakini bahwa Allah akan memenuhi janji-Nya. Namun demikian, janji Allah tidak cukup sekadar diyakini, tetapi benar-benar harus kita wujudkan. Oleh karenanya, sebagai umat Muslim yang telah mengetahui kebenaran akan hal ini, marilah bersama-sama untuk mewujudkan kembali penerapan Khilafah Islamiyah di bumi ini. Wallahu a’lam bishshawab.[]


Oleh: Adinda Putri Firdaus
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar