Nativisasi Sejarah, Sejarawan Muslim: Upaya Mengubur Peran Umat Islam


TintaSiyasi.com -- Sejarawan Muslim Salman Iskandar menyatakan nativisasi sejarah adalah upaya mengubur peran umat Islam dengan memunculkan sesuatu yang kemudian ditampilkan sebelum masa pra-Islam.

“Proses nativisasi yaitu apa? Mengubur citra Islam atau peran umat Islam dengan memunculkan sesuatu yang kemudian ditampilkan sebelum masa masa Islam (pra-Islam),” tuturnya dalam acara Edisi Spesial Preview Api Sejarah Nusantara: Meluruskan Sejarah Islam Nusantara di kanal YouTube Ngaji Shubuh, Selasa (01/06/2021).

Salman menjelaskan, penting bagi Muslim untuk belajar sejarah, apalagi ketika sejarah yang ada beragam. Lebih lanjut, ia menyebutkan dua alasannya.

Pertama, ia mengatakan seorang Muslim dalam belajar sejarah harus mengambil pendapat-pendapat dari kalangan Muslim sendiri. Tidak diperkenankan untuk mengambil pendapat dari orang orang kafir. "Karena jelas dalam Al-Qur’an, bahwasannya ketika kita mendapat berita dari orang fasik, fatabayyanu, begitukan perintahnya dari Allah,” ujarnya.

Kedua, ia mengungkapkan, ketika kolonial/penjajah berkuasa di negeri ini, mereka melakukan nativisasi untuk mengubur fakta sejarah yang ada kemudian memunculkan fakta sejarah sebelum Islam. 

Ia mengungkapkan, putra pribumi yang melakukan nativisasi ialah Mohammad Yamin. “Mohammad Yamin melakukan nativisasi untuk meredam dan menguburkan citra ataupun posisi Islam dan umat Islam ketika menampilkan kejayaan untuk mempersatukan Nusantara ini dengan ajaran dan kesultanan Islam,” ungkapnya. 

Reinterpretasi Sejarah

“Dalam terminologi para sejarawan sebetulnya tidak ada berkenaan dengan istilah meluruskan sejarah atau meluruskan apapun namanya. Cuman kalau dalam sudut pandang penikmat sejarah, pemerhati sejarah, atau pun kebanyakan umat manusia, sah-sah saja meluruskan tema-tema tertentu. Kemudian mencoba untuk mempersepsi ulang dan lain sebagainya,” ujarnya. 

Salman menjelaskan, di kalangan sejarawan sendiri, ketika sudah menyatakan sebuah tema tertentu berkenaan dengan fakta kesejarahan, pembabakan periodesasi sejarah, dan lain sebagainya, itu dimaknai sebagai sebuah keajegan. “Dalam konteks bahwa ini adalah sejarah versi sejarawan ini. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah sejarah versi sejarawan ini dan sebagainya,” katanya.

“Dalam terminologi kesejarahan tadi, tidak ada istilah meluruskan sejarah, tetapi reinterpretasi sejarah. Yaitu sejarah yang diinterpretasi ulang oleh sejahrawan lainnya. Hasil kajian sejarawan itu direinterpretasi atau diinterpretasi sejarawan lain. Sekaligus ada upaya meluruskan, mengkritisi, atau menjelaskan ulang terkait peristiwa sejarah yang telah di ungkap oleh sejarawan sebelumnya yang masih memungkinkan adanya kekurangan atau kekeliruan dalam menyediakan data fakta kesejarahan.” lugasnya. 

Majapahit Menguasai Nusantara?

Ia mengungkapkan, dari hasil penelitian arkeolog dan filolog Dr. Hasan Ja’far, sesungguhnya Majapahit tidak sepenuhnya menguasai Nusantara Indonesia di masa lalu. Namun, lanjutnya hanya menguasai sebagian saja, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain

“Sebagian sampai Cilacap, Tegal, juga wilayah Kuningan dan sekitarnya. Itu tidak dikuasai penuh oleh Majapahit. Bahkan kemudian ketika pada waktu Itu tahun 1357 terjadi Perang Bubat di Tegal, itu karena apa? Karena ambisi  politiknya Gajah Mada untuk menaklukan Pasundan, untuk menaklukan Kerajaan Sunda pada waktu itu,” ungkapnya. 

Ia menyebutkan, fakta yang diungkap oleh Dr Hasan Ja'far mematahkan klaim dari Mohammad Yamin,  bahwasanya Majapahit itu menguasai Nusantara secara de facto dan de jure di masa lalu.

“Terkait fakta Majapahit sendiri, kalau merujuk kepada buku-buku yang membahas secara ilmiah terkait keberadaan Majapahit yang ada di Keraton Trowulan pada waktu itu, sebetulnya Majapahit sampai di puncak kejayaannya pada masa Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Madanya tadi. Ada empat tema yang mendasari kebijakan politiknya pemerintahan Prabu Hayam Wuruk,” bebernya.

Pertama, itu konsep negara agung, merupakan pusat awal mula kekuasaan Majapahit di Keraton Trowulan di pinggir Kali Brantas itu disebut negara agung. Tempat mula dan tempat bertahtanya kekuasaan Majapahit.

Kedua, konsep mancanegara. “Konsep mancanegara adalah wilayah yang ditaklukan dengan kekuatan angkatan persenjataannya, namun kemudian juga mereka tidak sepenuhnya menguasai hanya, mendelegasikan kalangan birokrat atau para penguasanya yang mau tunduk kepada kekuasaan Majapahit,” terangnya.

Ketiga, wilayah Nusantara, Nusa dan Antara. “Nusa itu adalah maknanya pulau, dan Antara itu saling terpisah karena adanya perairan, labuhan, atau lautan. Nusantara yang dimaksud itu terkait perjanjian-perjanjian politik antara kekuasaan Majapahit dengan wilayah kerajaan yang lainnya dalam hubungan saling menguntungkan satu sama lain,” tuturnya.

Keempat, konsep politik Majapahit pada masa kekuasaan Prabu Hayam Wuruk Itu adalah konsep Mitreka Satata (mitra setara). “Jadi pada waktu itu, kerajaan Majapahit menjalin kerjasama politik, kerjasama budaya, kerjasama ekonomi perniagaan dengan negara-negara yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di teritorial Nusantara itu dengan mitra yang setara (mitreka satata). Mulai Swarna Bumi , Jawa Dwipa, Borneo, Oni dan Seram (Halmahera),” imbuhnya.

Ia menerangkan, Mohammad Yamin merencanakan untuk menulis terkait Majapahit dalam buku Sapta Parwa (Tujuh Bagian), tetapi hanya empat buku yang diselesaikan..

“Namun sudah banyak kritik dari kalangan sejarawan, budayawan, dan sosiolog berkenaan mitos ataupun cerita Majapahit menguasai Nusantara. Padahal tidak sepenuhnya menguasai Nusantara. Karena konteks menguasai itu adalah ditaklukan dengan peperangan atau diplomasi politik. Jadi dalam konteks ini, Dr. Hasan Ja'far merekonstruksi dan menginterprertasi ulang terkait fakta sejarah Majapahit yang ada di Nusantara ini,” pungkasnya.[] Reni Tri Yuli Setiawati

Posting Komentar

0 Komentar