Megawati akan Jadi Profesor Kehormatan, Prof. Suteki: Nomenklatur Hukum Tidak Mengenal Profesor Honoris Causa (HC)


TintaSiyasi.com -- Menanggapi rencana pengukuhan Megawati Soekarnoputri menjadi Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) di Universitas Pertahanan RI pada Jumat (11/6/2021), Guru Besar Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., menyebut bahwa dalam nomenklatur hukum  tidak dikenal Profesor Kehormatan seperti Doktor Honoris Causa (HC).  

"Perlu diketahui, untuk jabatan akademik profesor atau guru besar itu dalam nomenklatur hukum tidak dikenal Profesor Kehormatan seperti Doktor Honoris Causa (HC). Yang ada adalah Profesor atau Guru Besar Tidak Tetap. Jadi tidak ada Profesor Honoris Causa (HC)," tuturnya kepada Tinta Siyasi, Selasa (8/6/2021). 

Menurut Pakar Hukum dan Masyarakat ini, jika gelar tersebut sekarang diada-adakan, berarti patut diduga ada kehendak politik dan hukum di mana hukum hanya dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan. 

"Sepanjang rezim penguasa menghendaki, maka hukum pun dapat ditundukkan agar mau melayani kepentingan politik," ujarnya. 

Hal ini, menurut Prof. Suteki, sapaan akrabnya, sudah jamak terjadi di negeri ini. Ia mengungkapkan, apa yang tidak bisa diatur bisa dikondisikan. Pun jika hukumnya belum ada, sangat mudah untuk mengadakan hukum baru meskipun dari sisi etis cacat moral. 

Lebih lanjut ia menjelaskan, ada alasan khusus pengukuhan seseorang sebagai Guru Besar Tidak Tetap, yakni dilatarbelakangi yang bersangkutan memiliki prestasi luar biasa dalam bidangnya. Juga berarti seseorang tersebut memiliki rekam jejak akademik berupa studi, baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana. 

"Bagaimana mungkin di era revolusi industri 4.0, seseorang memiliki prestasi luar biasa di bidangnya tanpa pernah menempuh pendidikan di bidangnya tersebut? Lalu dengan bukti apa seseorang berprestasi luar biasa di bidangnya?" tanyanya. 

Ia memaparkan, prestasi tersebut antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah, penelitian dan pengabdian. Misalnya, telah menghasilkan banyak buku ilmiah di bidangnya sehingga layak disebut ahli, menulis di jurnal bereputasi nasional dan internasional di bidangnya, apalagi jurnal tersebut berindeks Scopus

"Atau seseorang dinilai telah banyak mengembangkan pemikiran dan langkah progresif serta inovatif sebagai terobosan kreatif yang mencerminkan sikap tanggap, keberanian, sekaligus menunjukkan kapasitas dan kompetensi luar biasa sebagai seorang praktisi maupun teoretis," imbuhnya. 

Ia mengingatkan, menyandang jabatan akademik profesor atau guru besar itu tidak ringan bebannya. 

"Berat pertanggungjawabannya secara akademik keilmuan. Sehingga jika merasa tidak kompeten dan tidak memiliki keahlian tertentu yang luar biasa, lebih baik seseorang tidak mengusulkan atau tidak mau diusulkan menjadi Profesor atau Guru Besar Tidak Tetap," ungkapnya.  

Karena menurutnya, mau tetap atau tidak tetap, seseorang yang dikukuhkan menjadi guru besar akan berhak menyandang titel profesor. Sehingga ia berpendapat, apakah tidak lebih baik menolak pengukuhannya daripada di-bully di semua media. Pun akan lebih terhormat menolak jabatan akademik profesor "kehormatan" daripada menerimanya dengan rasa kurang terhormat dan dihormati oleh kalangan akademik sendiri. 

"Menerima penganugerahan Doktor Honoris Cahaya saja bisa dipersoalkan dan diremehkan, apalagi mau menerima pengukuhan Profesor Honoris Causa yang tidak ada cantolan hukumnya," tandasnya.[] Puspita Satyawati

Posting Komentar

0 Komentar