Di Balik Kontroversi Pembatalan Haji 2021



TintaSiyasi.com-- Keputusan kementerian Agama RI yang disampaikan Menteri Agama Bapak Yaqut Cholil Qoumas Nomor 660 Tahun 2021 perihal Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji 1442 H/2021 M. Keputusan ini merupakan final dengan beberapa pertimbangan. CBNC Indonesia (3/6/2021).

Selain pertimbangan adanya pandemi Covid-19 yang belum usai, alasan kedua karena Kerajaan Arab Saudi belum membuka akses layanan Ibadah haji bagi Indonesia. Pertanyaan besar, mengapa Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar 11 negara yang diperbolehkan masuk Arab Saudi. Seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Perancis, Portugal, Swedia, Swiss, Italia, Irlandia hingga Uni Emirat Arab. Apakah murni karena adanya pandemi Covid?

Pembatalan pemberangkatan haji dua tahun belakangan ini benar-benar menuai kontroversi. Kegelisahan mulai berkecamuk difikiran para jamaah haji Indonesia. Amankah harta yang ditabung sebagai ongkos naik haji dengan rentan waktu tertentu yang telah disepakati kedepannya?

Benarkah karena adanya pandemi yang belum kenal kata usai? Kenapa hanya Indonesia? Anggota Komisi VIII DPR , Bapak Bukhori Yusuf, menyesalkan pengumuman pemerintah yang membatalkan pemberangkatan haji untuk kedua kalinya. Keputusan ini dinilai terburu-buru karena belum ada pemberitahuan Arab Saudi menolak jamaah haji Indonesia. Namun sudah pasti kuota besarnya yaitu 100.000. "Sebenarnya tidak masalah jika yang terpaksa harus diberangkatkan hanya sepersekian persen dari total calon jamaah haji kita". Begitu yang disampaikan Bapak Bukhori kepada wartawan. detikNews. Kamis(3/6/2021).

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada DPR RI Ibu Puan Maharani tertanggal Kamis 3 Juni 2021, Dubes Essam menjelaskan bahwa Arab Saudi "belum mengeluarkan intruksi terkait pelaksanaan haji tahun ini" dan tentang 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia tidak termasuk daftar itu tidak benar. Karena kesebelas negara tersebut hanya bentuk pelonggaran pelancong umum bukan perjalanan Haji secara khusus. (Liputan6.com, Sabtu, 5/6/2021).


Jadi belum ada intruksi apapun dari Kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji. Baik bagi jamaah haji Indonesia maupun jamaah haji dari negara lainnya. Jika dilihat, belum ada upaya maksimal yang pemerintah lakukan agar jamaah haji Indonesia bisa berangkat. Walaupun beberapa persen dari jumlah jemaah haji yang sudah lunas dan jemaah haji khusus.

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan bagi seorang muslim yang mampu. Dengan adanya pembatalan sepihak dari pemerintah menjadikan jamaah yang sudah lama menunggu keberangkatan haji menyatakan keberatannya. 

Apapun yang menjadi keputusan pemerintah, mau tidak mau kita terikat hukum dengannya. Ya, hukum buatan manusia, bukan hukum sang pencipta manusia, yaitu, syariat Islam.

Jika saja mau menundukkan ego dan nafsu dunia, seharusnya mau diatur syariat Allah dalam menyelesaikan segala problematika kehidupan. Pastilah semua problematika umat ini terselesaikan dengan baik, cepat dan tepat. 

Sejatinya ibadah haji bukanlah ibadah ritual tahunan saja. Tetapi, haji termasuk rukun Islam. Seharusnya ada prioritas lebih dalam upaya penyelenggaraan haji. Tapi haji juga dijadikan sarana untuk mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Tak ada perbedaan status sosial, jabatan dan usia. Harusnya dipermudah urusan birokrasinya.

Kegagalan pemberangkatan jamaah haji ini harus di muhasabahi bersama. Jika karena ajal sebelum berangkat menjadi sebab itu bisa kita pahami qadha dari Allah yang tidak bisa kita tolak. Jika pembatalan haji ini karena keputusan pemerintah, perlu dikaji ulang. Mengapa harus jamaah haji Indonesia yang gagal berangkat menunaikan ibadah haji? Renungkan. Allahu a'lam bishawab.[]

Oleh: Endang Mustikasari
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar