Advokat: TWK Puncak Sakaratul Maut KPK


TintaSiyasi.com -- Menanggapi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Advokat Muslim Ahmad Khozinuddin SH menilai hal tersebut sebagai puncak sakaratul maut bagi KPK. 

"KPK bukan lagi dilemahkan, tetapi sekarang sedang sakaratul maut, dan TWK ini menurut saya adalah puncaknya, tinggal eksekusi akhir," ungkapnya dalam diskusi bertajuk TWK, Modus Operandi Pemberantasan Korupsi Kah? di kanal Youtube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Rabu (02/06/2021).

Ia sependapat dengan yang disampaikan oleh mantan penasehat KPK, Abdullah Hehamahua menyatakan bahwa sekarang KPK sedang mengalami sakaratul maut.

Ia mengatakan pelemahan lembaga KPK sudah lama terjadi. Sepeperti , lanjutnya, pelemahan kelembagaan melalui norma-norma pasal yang berdampak kepada pelemahan wewenang dengan cara mencangkokkan organ keweanangan ke dalam Dewan Pengawas.

“Ada beberapa tahapan yang sudah dilalui. Tadinya dilemahkan secara kelembagaan melalui norma- norma pasal. Ada sejumlah kewenanangan yang dilemahkan dengan cara mencangkokkan organ kewenangan ke dewan pengawas. Misalnya kewenangan penyadapan. Karena OTT (operasi tangkap tangan) itu selalu diawali penyadapan. penyadapan harus izin dari dewan pengawas," tuturnya.

Ia menilai, prosedur yang panjang dapat dijadikan celah bagi orang–orang yang ada di Dewan Pengawas atau yang lainnya. Yang Setiap orang itu, menurutnya berpotensi menjadi penghianat.

Ia mengkritisi muatan TWK yang diberikan kepada pegawai KPK tersebut, yang seharusnya memperhatikan unsur-unsur yang dimasukkan dalam TWK tersebut. Ia mempertanyakan penetapan indikator dalam menilai wawasan kebangsaan seseorang, apakah sekadar wawasan kebangsaan atau wawasan kebangsaan yang cetek.

"Misalkan kalau parameternya itu adalah mengetahui jumlah provinsi secara detail. Atau setidaknya minimal mengetahui bahwa provinsi dan kabupaten itu berbeda," terangnya.

Ia memberi contoh, memahami Padang misalnya itu ibukota provinsi atau provinsi yang kemudian dijawab itu Provinsi. Hal itu, menurutnya berarti bisa dijadikan sebagai alat ukur bahwa orang yang menjawab Padang itu provinsi, wawasan kebangsaannya lemah.

"(Jika) dia tidak tahu batasan teritorial, lingkup wilayah, wawasan nusantara ibaratnya, sampai Padang pun dianggap provinsi,” singgungnya. 

Khozinuddin menilai bahwa pertanyaan–pertanyaan TWK tersebut sudah didesain untuk membersihkan orang–orang bersih. Juga merupakan desain kekompakkan antara eksekutif dengan legislatif. 

“Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah didesain untuk mejawab yang jawabnnya sudah didesain tidak memenuhi kualifikasi dan memenuhi tujuan tertentu. Untuk membuang orang–orang bersih. Pembersihan orang–orang bersih. Harusnya kan pembersihan itu pada orang—orang yang kotor ya?" tanyanya.

Menurutnya hal itu adalah upaya menyingkirkan orang-orang bersih, terlepas bahwa setiap manusia ada kurang, ada salah. "Dan ini adalah merupakan desain kekompakan antara eksekutif dengan legislatif," jelasnya. 

Ia pun khawatir bahwa KPK bisa menjadi alat politik partai penguasa dan bukan lagi alat untuk pemberantasana korupsi, tetapi hanya membuat sinetron tentang korupsi. 

"Nah, saya yang khawatir adalah orang–orang yang kena dampak TWK ini tidak konsisten. Tetap ada di TWK. Dan sebagaian tetap lolos. Kemudian mereka mampu “masuk desain” pembinaan dari KPK yang masuk daripada desain pembinaan itu bisa bekerjasama dengan KPK," bebernya.

Lebih lanjut ia mengatakan, yang dimaksud bekerja sama dengan KPK adalah bisa melakukan politisasi penegakan hukum dalam perkara korupsi. "Sehingga mana yang mau digarap mana yang mau dilepaskan, mana yang mau diramaikan, mana yang sekedar dibikin,” tandasnya. [] M. Siregar

Posting Komentar

0 Komentar