Solusi untuk Transgender


Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk memudahkan para transgender mendapatkan dokumen kependudukan. Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. Pihaknya akan membantu para transgender mendapatkan KTP Elektronik (KTP-el), akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) (Kompas.com, 25/04/2021). Landasannya adalah UU No. 24 Tahun 2013 juncto, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, bahwa semua penduduk WNI harus didata dan harus punya KTP dan Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik. Dan tidak terkecuali transgender yang juga merupakan WNI (Kompas.com, 25/04/2021).  Hartoyo, Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena transgender kerap menemui hambatan saat mengurus administrasi terutama untuk mengakses layanan publik, seperti BPJS-Kes atau bansos. Padahal banyak di antara mereka hidup miskin sebagai pengamen dan profesi yang semisal itu (pikiran-rakyat.com, 25/04/2021). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin nampak dukungan terhadap LGBT dari berbagai kalangan, tidak terkecuali pemerintah. Wujud dukungan ini secara tidak langsung mengakui dan melegalkan perilaku LGBT, khususnya transgender. Padahal tak bisa dipungkiri bahwa trangender merupakan penyimpangan seksual yang mengakibatkan berbagai penyakit menular seksual (PMS), di antaranya adalah Gonorhoe, Sifilis, Harpes, namun yang paling terbesar diantaranya adalah AIDS, karena mengakibatkan pada kematian penderitanya (Ningrum, 2016. www.journal.unair.ac.id). Untuk menjadi transgender, laki-laki atau perempuan harus melakukan terapi hormon. Dampak terapi ini pada laki-laki yaitu dapat mengakibatkan peningkatan risiko gangguan liver, tumor kelenjar endokrin, dan kanker prostat. Sementara pada perempuan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan kanker endometrium (www.klikdokter.com, 13/01/2018). Selain dari segi kesehatan, dampak yang lebih buruk yaitu rusaknya tatanan hidup manusia. Berbagai macam permasalahan akan muncul jika manusia hidup dengan alur yang tidak seharusnya, misal; pertengkaran, pembunuhan, hingga manusia terancam punah jika perilaku transgender ini dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan tegas.

Sayang sekali, tanpa memperhatikan efek tersebut, pemerintah menyatakan dukungan terhadap transgender dengan memberikan fasilitas yang mereka butuhkan. Tidak mengherankan jika transgender semakin eksis dan menjangkit banyak kalangan di negeri ini. Inilah yang terjadi jika, manusia membuat aturan sendiri, melalui konsep trias politica, dalam naungan demokrasi yang berasaskan sekularisme (paham pemisahan agama dari kehidupan). Dan dari sekuler demokrasi ini, lahirlah paham yang dinamakan liberalisme (pengkultusan kebebasan dan persamaan hak). Dan fakta saat ini, liberalisme diagung-agungkan, sementara aturan Illahi ditepis dan dibuang.

Walhasil, ketika manusia dijauhkan dari aturan hidup yang bersumber dari Sang Pencipta, maka standar benar dan salah jadi tidak jelas. Haram dan halal jadi blur. Manusia menjalankan hidup berdasarkan atas kepentingan yang dia inginkan. Jika dia suka, maka dilakukan. Jika tidak suka maka ditinggalkan. Menurut mereka itu simple. Namun sejatinya, hal tersebut dapat memberikan dampak nyata yang akan mereka sesali seumur hidup. Kesengsaraan di dunia dan siksa abadi di akhirat. Inilah wujud dari kampanye global yang diusung oleh Barat. Mereka menggembar-gemborkan kebebasan dan persamaan hak dalam berbagai media untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Namun sayangnya, kebebasan yang mereka agung-agungkan hanya mendatangkan berbagai permasalahan yang bahkan mereka sendiri tidak mampu untuk menyelesaikannya.

Dalam Islam, jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan merupakan ketetapan dari Allah yang tidak dapat ditolak. Jika manusia merubah ketetapan tersebut atas dasar keinginan, maka mereka menyalahi ketetapan Rabb-nya. Dan itu dosa besar dengan hukuman yang sangat berat. Sebagaimana Allah melaknat dan mengazab pelaku LGBT yang telah ditemukan di masa Nabi Luth yang memiliki penyimpangan orientasi seksual. Allah berfirman dalam Surat Hud ayat 82 yang artinya: “Tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.”

Ketegasan hukum terhadap transgender juga disebutkan dalam sebuah riwayat: “Rasulullah Saw. telah melaknat laki-laki yang menjadi perempuan dan perempuan yang menjadi laki-laki.” Berkata perawi hadis, “Aku bertanya, “Apa yang dimaksud dengan perempuan yang menjadi laki-laki?” Baginda menjawab, “Perempuan yang menyerupai laki-laki.” (HR Ahmad dalam Musnad, dinyatakan hasan oleh al-Arna’uth). Dalam riwayat lain dari Ibn ‘Abbas menyatakan: “Rasulullah Saw. melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.” (HR al-Bukhari). Jika Al-Qur’an maupun As-Sunnah telah menyatakan larangan keras terhadap transgender, maka itulah seharusnya yang diikuti untuk menghentikan penyebaran trangender dan menghindari berbagai macam kerusakan/ kekacauan yang ditimbulkannya. Namun, hal itu tidak akan bisa terwujud jika hukum di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak diterapkan oleh negara sebagai institusi penerap hukum. []


Oleh: Adibah
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar