Salah Kaprah E-KTP untuk Transgender, Upaya Pengakuan Eksistensi LGBT?


Polemik LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) atau disebut juga Kaum Pelangi seolah tak ada habisnya di Indonesia. Baru-baru ini, Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa pihaknya akan membantu para transgender mendapatkan dokumen kependudukan, salah satunya electronic KTP (e-KTP). Usulan ini mengacu pada UU No. 24 Tahun 2013 juncto UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa semua penduduk WNI harus didata dan harus punya KTP dan Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik. Lebih jauh lagi, Zudan menambahkan bahwa kaum transgender juga merupakan makhluk Tuhan yang wajib dilayani dengan nondiskriminasi dan penuh empati (nasional.kompas.com, 25/04/2021).

Rencana tersebut pun mendapat sambutan baik dari Kaum Pelangi. Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, sebuah organisasi yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan Kaum Pelangi menyebutkan bahwa banyak transgender yang hidup miskin namun tidak memiliki dokumen kependudukan sehingga sulit mengakses berbagai layanan publik, seperti BPJS Kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan sebagainya (news.detik.com, 24/04/2021).


Menguak Tabir Ide Kebijakan E-KTP Bagi Transgender

Ide pembuatan e-KTP bagi transgender guna kemudahan akses layanan publik yang merupakan hak sebagai warga negara sungguh menyesatkan. Pasalnya, jika ditelisik lebih jauh, sangatlah jelas bahwa umat sedang diaruskan kepada libelarisasi seksual yang dikemas dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Tentu saja, upaya yang mengarahkan pada pelegalan Kaum Pelangi ini tidak terlepas dari sistem kufur, demokrasi liberal, yang menaungi negeri ini. Sistem demokrasi liberal meniscayakan kedaulatan hukum hanya berlandaskan pada akal manusia. Artinya, setiap orang mendapatkan jaminan untuk bebas memilih maupun membuat keputusan sesuai keinginannya tanpa ada batasan. Hal ini mencakup kebebasan dalam segala aspek kehidupan, termasuk perkara gender (LGBT), seks bebas, dsb. Dampaknya, tatanan kehidupan sosial umat manusia menjadi hancur yang dibuktikan dari adanya ketidakjelasan nasab, perceraian, perselingkuhan, hingga makin menjamurnya penyakit kelamin dan AIDS. Sebagaimana peringatan Allah SWT:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS. Ar Ruum: 41).

Mirisnya lagi, bagi sistem demokrasi liberal, negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan upaya tersebut melalui kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu, sering kali kita menemui hukum tambal sulam di negeri ini, yang sengaja dibuat untuk memuaskan kepentingan pihak tertentu. Kondisi tersebut semakin mengungkapkan bahwa acuan pembuatan kebijakan bagi sistem demokrasi liberal hanya berlandaskan pada asas kemanfaatan dan mengabaikan halal haram sebagai standar penilaian. Jadi, jangan heran jika perkara yang salah dan menyimpang menjadi benar bahkan dianggap wajar hingga diberikan dukungan penuh agar tetap eksis. Semua itu tak lepas dari adanya udang di balik batu.


LGBT Bentuk Penyimpangan dan Mengingkari Fitrah Manusia

Masyarakat yang terpapar paham liberal akan menganggap bahwa Kaum Pelangi, termasuk para transgender, sebagai bagian dari HAM sehingga berhak untuk dilindungi dan dihargai keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya itu, World Health Organization (WHO) sendiri telah mengeluarkan homoseksualitas dari kategori penyakit dan dunia medis dari beberapa negara maju telah menyatakan bahwa orientasi seksual merupakan fenomena yang natural (red. fitrah).

Terang saja, pernyataan yang sangat lancang terhadap Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Tanpa ada landasan yang jelas. Sebab kenyataannya, LGBT merupakan wujud pengingkaran dari fitrah sebagai manusia, menentang kodrat Allah SWT. Al-Qur'an secara jelas menyebutkan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin abu-abu.

"Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Dari air mani, apabila dipancarkan." (TQS. An-Najm: 45-46).

Sekalipun dalam Fiqih Islam juga dikenal istilah khuntsa, yakni seseorang yang dilahirkan dengan kelamin ganda, jumlahnya sangat sedikit. Kondisi tersebut merupakan ketetapan Allah SWT. Dan  syariat memperbolehkan orang tersebut untuk menghilangkan salah satu alat kelaminnya untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif alat kelamin tersebut melalui jalur operasi. Hal ini pun dilakukan setelah mengamati kecenderungan alat kelamin dengan bagian dalamnya. Misalnya, seseorang berkelamin ganda sedang bagian dalamnya memiliki rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan penisnya. Sebagaimana firman Allah SWT berikut:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (TQS. Ar-Rum: 30).

Kondisi tersebut tentu bertolak-belakang dengan para transgender yang jelas-jelas menyalahi ketetapan Allah dan bentuk penyimpangan orientasi seksual. Laki-laki tidaklah sama dengan perempuan.

Laki-laki tidaklah seperti perempuan.” (TQS. Ali Imran: 36).

Oleh karena itu, Islam melarang keras sikap laki-laki yang menyerupai wanita, pun sebaliknya, untuk menjaga fitrah manusia.

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: ‘Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.’” [HR. Al-Bukhâri, no. 5885; Abu Dawud, no. 4097; Tirmidzi, no. 2991].

Bahkan Rasulullah juga memerintahkan untuk mengusir para transgender dari tempat tinggal mereka.

“…Dan Rasulullah SAW mengatakan. ‘Keluarkanlah (usir) mereka dari rumah kamu’, maka Rasulullah SAW mengeluarkan Fulan, dan Umar mengeluarkan Fulan.” [HR. Al-Bukhâri, no. 5886; Abu Dawud, no. 4930; Tirmidzi, no. 2992].

Dari dalil-dalil tersebut sudah sangat jelas bahwa transgender bukanlah fitrah manusia seperti yang diada-adakan para pendukungnya.


Hanya Penerapan Islam Kaffah yang Mampu Menjaga Fitrah Manusia

Makin merebaknya transgender maupun Kaum Pelangi lainnya merupakan dampak dari ketidakhadiran Islam dalam kehidupan, termasuk dalam bernegara dalam naungan khilafah. Dalam Islam, negara sebagai pembuat kebijakan wajib menghentikan gelombang kerusakan Kaum Pelangi dengan mengedukasi dan mendorong mereka untuk bertaubat atau mengasingkan mereka agar tidak mempengaruhi masyarakat, bukan memfasilitasi mereka dengan berbagai kemudahan yang menghalangi mereka bertaubat dan menyadari kesalahan perilakunya. Selain itu, negara juga menetapkan sanksi tegas bagi para pelakunya yang mampu memberikan efek jera. Hal tersebut merupakan upaya preventif dan kuratif negara dalam menjaga tatanan kehidupan sosial manusia.

Islam dengan begitu sempurnanya mampu menjaga fitrah manusia. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya tuntunan hidup yang diterapkan dalam ranah individu, bermasyarakat, maupun bernegara. Hal ini sesuai firman Allah SWT:

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (TQS. Al Baqarah: 208).

Lebih jauh lagi, penerapan Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah mampu menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh umat manusia sebab makna Islam adalah rahmatan lil'alamin. 

Allah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan (membawa) kebenaran dan neraca (keadilan).” (TQS. Asy Syura: 17).

Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Honey Dzikri Marhaeny, S.Farm.
(Konten Kreator di @al_asturlabi)

Posting Komentar

0 Komentar