Prof. Suteki: Konstitusi Bukan Harga Mati



TintaSiyasi.com-- Pakar Hukum dan Masyarakat, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. mengungkapkan, konstitusi bukan harga mati, sebab di mana pun negara bangsa dunia berada, tidak mengenal konstitusi harga mati. 

"Di mana pun negara bangsa dunia berada, tidak mengenal konstitusi harga mati. Karena perkembangan masyarakat sangat dinamis, baik di tingkat lokal maupun internasional," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Selasa (4/5/2021).

Guru besar Fakultas Hukum Undip ini menilai, perubahan internal dan eksternal negara bangsa akan sangat memungkinkan terjadinya perubahan sebuah konstitusi, cepat atau lambat. 

"Terhadap perubahan sebuah konstitusi, tentu setiap komponen anak bangsa akan berbeda pandangan terkait dengan cara mengubah dan substansi yang akan diubahnya," tuturnya. 

Memang benar, menurutnya, pada Pasal 37 UUD NRI 1945 telah ditegaskan bagaimana cara mengubah dan apa saja yang disepakati untuk tidak diubah, namun wacana untuk mengubah konstitusi jelas tidak dilarang.

"Ini adalah bagian dari hak rakyat atau kelompok rakyat untuk melakukan kritik yang bersifat membangun," ujarnya. 

Prof. Suteki, sapaan akrabnya, mengingatkan bukankah Indonesia tergolong negara yang disebut sebagai the open society dalam perspektif Karl Raimund Popper. Di mana, imbuhnya, dalam negara the open society, kritik tidak boleh dianggap sebagai enemy, musuh yang harus diperangi, melainkan sebagai cara lain membangun. 

"Bila kritik membangun justru ditempatkan sebagai enemy, bahkan dikatakan sebagai ujaran kebencian, maka bisa dipastikan bahwa rezim yang sedang berkuasa adalah rezim represif. Lebih suka memukul daripada merangkul. Lebih suka menggebuk daripada mengajak berembuk," jelasnya. 

Akhirnya, menurut Prof. Suteki, UU ITE berubah dari fungsinya untuk mengendalikan kejahatan di bidang transaksi elektronik, menjadi semacam UU Subversif yang telah lama kita tinggalkan. 

"Jadi, apa salahnya Ormas yang menyampaikan wacana ide, gagasan, perubahan konstitusi. Tidak ada pasal UU Ormas yang dilanggar," tegasnya. 

Karena, ia menilai, tidak adanya upaya konkret untuk mengubah konstitusi dan sebagaimana diketahui, perubahan konstitusi hanya dapat dilaksanakan melalui MPR. "Semua sudah saya tulis lengkap di buku terbaru saya berjudul Hukum dan Masyarakat, Bab 14 Hukum dan Agama: Indonesia sebagai Negara Hukum Transendental, penerbit Thafa Media, Yogyakarta, Maret 2021," pungkasnya.[] Puspita Satyawati

Posting Komentar

0 Komentar