Misinterpretasi Syariat, di Mana Peran Negara?


Postingan tentang wanita haid boleh berpuasa viral di media sosial. Akun instagram @mubadalah.id yang mengunggah tulisan Kiai im itu telah dilihat 11,6 ribu kali. Meskipun Kiai im mengaku telah menghapus postingan di akun fbnya, namun wacana tentang wanita haid boleh berpuasa sudah terlanjur viral.

Kiai im atau Imam Nakhai menuliskan, satu-satunya syarat puasa hanya mampu. Tidak ada satupun ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul Saw. yang melarang wanita haid berpuasa. Larangan untuk wanita haid hanya ada dua yaitu mengerjakan shalat dan jimak. Demikian kontroversi yang dibuat oleh Imam Nakhai.

Pernyataan nyeleneh Imam Nakhai pun mengundang reaksi dari berbagai pihak. Di antaranya, Wakil Ketua MUI Anwar Abas. Beliau memaparkan beberapa hadits Rasul Saw. dan menyimpulkan bahwa wanita haid tidak bisa berpuasa. Namun wajib menggantinya di hari lain di luar bulan Ramadan. Jadi, apa yang ditulis oleh Imam Nakhai merupakan penyimpangan hukum syariat.

Hal senada disampaikan oleh PBNU juga. Pendapat wanita haid boleh puasa merupakan penyimpangan dari ijma ulama, demikian komentar PBNU. Dosen Fakultas Hukum Universitas Monash Australia Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir pun ikut berkomentar. Menurutnya, pendapat Imam Nakhai belum cukup meyakinkan dari segi metodologi maupun argumen.


Pendapat Menyimpang Buah Sistem Demokrasi

Ibarat sebuah bangunan, sistem demokrasi memiliki pondasi dan tiang. Pondasi demokrasi adalah sekularisme, pemisahan antara agama dan kehidupan termasuk negara. Tiangnya adalah liberalisme. Ada empat kebebasan yang dijamin di sistem demokrasi.

Asas sekularisme merupakan pondasi untuk membangun pilar kebebasan. Apalah arti kebebasan jika ada yang membatasi. Sementara agama berisi aturan-aturan yang membatasi manusia berbuat semaunya. Dengan sekularisme, manusia bebas melakukan apapun untuk melayani hawa nafsunya.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu kebebasan yang dijamin di sistem demokrasi. Setiap orang boleh memberikan pendapat apapun. Tak peduli benar atau salah, sebab benar dan salah di sistem demokrasi masih bersifat relatif. Bahkan tak boleh ada klaim kebenaran dari salah satu pihak.

Wajar jika banyak bermunculan pendapat-pendapat nyeleneh yang meresahkan masyarakat. Sementara yang mengeluarkan pendapat merasa baik-baik saja karena didukung oleh sistem kehidupan saat ini. 
Negara dengan sistem demokrasi justru memberikan ruang yang luas. Negara mengeluarkan regulasi untuk menjamin dan mengatur kebebasan individu. Takkan ada tindakan hukum bagi seseorang yang berpendapat nyeleneh, selama tak ada yang melaporkan.

Teorinya demikian, faktanya tidak. Masih dilihat lagi apa dan siapa yang disampaikan atau menyampaikan. Tak jarang, aktivis dakwah Islam bahkan ulama justru dibui hanya karena mendakwahkan Islam. 
Jadi, kebebasan berpendapat yang dijamin hanyalah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti yang disampaikan oleh Imam Nakhai. Bukan kali ini dia mengeluarkan pendapat nyeleneh. 

Imam Nakhai yang merupakan Komisioner Komnas Perempuan juga dosen Ma’had Aly Situbondo, Jawa Timur, mengatakan LGBTiQ bagian dari takdir Tuhan, siapa pun tidak berhak melabeli LGBTiQ sebagai dosa (sejuk.org, 25/06/2020). Padahal sudah jelas dan tegas Allah SWT melaknat kaum sodom yang berperilaku LGBTiQ.

Sampai hari ini, si Imam Nakhai masih melenggang bebas. Meskipun pendapatnya meresahkan masyarakat. Bahkan berpotensi memusnahkan eksistensi manusia atas pendapatnya tentang LGBTiQ.


Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Islam

Memberikan pendapat dengan lisan ataupun tulisan adalah hal alamiah pada diri manusia. Sebab Allah SWT. telah membekalinya potensi mulut juga akal untuk bisa berkata-kata termasuk berpendapat.

Islam sebagai agama yang sempurna, memiliki aturan dalam menyampaikan pendapat. Hal ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan pondasi akidah, masing-masing invividu masyarakat akan menyampaikan pendapat apapun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Rasul Saw. bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata yang baik atau diam." (HR. Bukhari). Tentang berkata-kata baik, Islam telah memiliki kriteria yang tegas dalam Al-Qur'an surah Al-Fushilat ayat 33: “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?'.”

Dengan demikian, tidaklah seorang yang beriman akan mengatakan sesuatu yang sia-sia, apalagi yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebab setiap perbuatan yang manusia memiliki pilihan, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Negara bersistem Islam akan mengakomodasi hak berpendapat setiap rakyat. Masa Rasulullah Saw. ada Huban bin Mundzir yang memberikan pendapat tentang lokasi pasukan Muslim saat perang Badar. 
Masa Umar bin Khattab saat menjadi Khalifah, ketika beliau hendak menetapkan batas tertinggi mahar. Ada seorang perempuan yang mengajukan pendapat, tepatnya protes atas pembatasan mahar. Tersebab sang perempuan menyandarkan pendapatnya pada dalil Al-Qur'an, Umar bin Khattab pun menarik kembali aturan pembatasan mahar. Adapun pendapat yang bertentangan dengan syariat Islam, khalifah akan memberikan hukuman. Bentuk hukumannya akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya bahaya yang ditimbulkan dari pendapatnya. Wallahu a'lam. []


Oleh: Mahrita Julia Hapsari
(Komunitas Muslimah untuk Peradaban)

Posting Komentar

0 Komentar