Keluarga Muslim dalam Pusaran Moderasi, Kokohkan Sekularisasi


Moderasi beragama, ide yang akhir-akhir ini kembali digencarkan Pemerintah ke tengah masyarakat. Berbagai pernyataan dari pejabat tinggi negara terus bergulir. Sebut saja Deputi Bidang Politik, Hukum, BAPPENAS yang menyatakan, “…kondisi dunia dihadapkan pada masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran.” Ia mencontohkan masih ditemukannya paham ekstremisme/sektarianisme dan konflik antar umat beragama yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kemudian Menag Yaqut Chalil yang menegaskan, “Presiden akan melakukan program besar-besaran tentang moderasi beragama. Utamanya di lembaga pendidikan dan rumah ibadah. Menag optimis moderasi beragama dapat segera dijalankan di seluruh lini. Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong moderasi beragama di Indonesia. Menurutnya, pemerintah berkomitmen dan akan terus berupaya untuk mendorong moderasi beragama. “Sikap-sikap yang tidak toleran, apalagi yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal, harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di negeri kita yang kita cintai ini,” ujarnya di Istana Negara (7/4/2021). Kehidupan keagamaan harus berpedoman kepada ajaran keagamaan yang sejuk, ramah, serta mengedepankan toleransi, bukan yang bersifat tertutup dan eksklusif. Untuk itu, pemerintah tidak akan membiarkan tumbuhnya sikap tertutup dan intoleran. Pernyataan Presiden ini sebetulnya bukan hal baru. Islam moderat sudah lama diaruskan di tengah-tengah masyarakat, baik di masjid, sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain. Berbagai kebijakan telah dibuat mulai dari kurikulum Islam moderat, penelitian kampus untuk memperkuat moderasi beragama hingga sertifikasi ulama untuk menyaring penceramah yang "dianggap" radikal.

Upaya pengarusan moderasi beragama ini menjadi lebih sinergis, saat Kemenag menjadi leading sector/dirigen seluruh sektor yang berperan penting untuk mewujudkan moderasi beragama. Kemenag telah menjabarkan moderasi beragama dalam rencana strategi (renstra) pembangunan di bidang keagamaan lima tahun mendatang (infopublik.id).


Moderasi Beragama Berbasis Keluarga

Hasil survei yang dilakukan BNPT bekerjasama dengan Alvara Strategi Indonesia, The Nusa Institut, Nasaruddin Umar Office, dan Litbang Kementerian Agama pada tahun 2020 menunjukkan bahwa indeks potensi radikalisme pada perempuan mencapai 12,3 persen. Sedangkan indeks potensi radikalisme pada laki-laki mencapai 12,1 persen. Selain itu juga terjadi radikalisasi generasi muda dan warganet yang menunjukkan bahwa indeks potensi radikalisme pada generasi Z mencapai 12,7 persen, kemudian pada milenial mencapai 12,4 persen dan pada gen X mencapai 11,7 persen (suara-karya.com).

Senada dengan BNPT, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan ancaman terhadap anak. Ada kerentanan anak terlibat jaringan terorisme akibat pengaruh orang tua, teman, dan pengaruh globalisasi yang menginformasikan paham radikalisme.

Demikian juga, pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia, bahwa upaya untuk mencegah arus intoleransi dan radikalisasi pada masyarakat Indonesia melalui moderasi beragama harus dilakukan secara terstruktur dan masif.  Moderasi beragama memerlukan rekonstruksi budaya dan dilakukan melalui pendidikan, terutama pendidikan di dalam keluarga. Ia juga berpandangan bahwa reinterpretasi atau penafsiran ulang terhadap ajaran beragama perlu dilakukan khususnya pada kelompok-kelompok rentan, seperti kelompok usia remaja, yang belum memahami dengan teguh terkait ajaran beragama. Dan juga perlunya mewaspadai masih kerap munculnya kelompok-kelompok agama garis keras yang menentang moderasi beragama. Bahkan Musdah meminta pemerintah untuk menindak tegas kelompok-kelompok tersebut sekaligus menanamkan kembali penguatan nilai-nilai Pancasila (mediaindonesia.com).

Sehingga isu radikalisme ini kian gencar dideraskan. Secara terang-terangan cap radikal disematkan kepada siapa saja yang meyakini bahwa Islam adalah ideologi yang memiliki aturan sempurna dan paripurna untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Tuduhan ini pun tidak hanya disematkan kepada kaum laki-laki Muslim, namun juga perempuan dan anak Muslim. Proyek deradikalisasi pun makin masif diadakan untuk mencegah bibit-bibit radikal dalam keluarga. 

Keluarga merupakan lingkungan/tempat penanaman nilai religius terhadap anak. Terdapat hadis yang menyebutkan bahwa “Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani” (Bukhari – Muslim).  Hubungan yang baik antara anak dan orang tua dapat tercipta melalui hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Untuk itu, orang tua harus mampu menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama terhadap anak mulai dari hal-hal kecil, seperti rasa empati, sikap mau mendengarkan, berkomunikasi secara efektif dan lain-lain.

Barat juga menyasar kaum perempuan untuk turut dilibatkan secara masif dalam proyek deradikalisasi ini.  Sebagai bagian dari proyek ini, Barat mengawinkan isu perempuan, gender, dan ekstremisme sebagai upaya mencegah penyebaran pemahaman islam ideologis. Dalam program pencegahan ekstremisme tersebut, perempuan dilibatkan dalam dua agenda utama yaitu ekonomi dan sosial budaya. Agenda ekonomi, kontribusi perempuan harus ditingkatkan melalui pemberdayaan ekonomi. Harapannya, dengan menyibukkan diri dalam mencari tambahan penghasilan, perempuan akan beralih dari keinginan mengkaji narasi ekstrem, memupus keinginannya untuk hijrah dalam rangka mendalami dan memperjangkan Islam kaffah. Pada agenda sosial budaya, perempuan harus aktif sebagai duta damai yang toleran dan pro terhadap pluralisme.


Moderasi Beragama, Proyek Siapa?

Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat (National Intelligent Council/NIC) dalam dokumen berjudul Mapping the Global Future pada Desember 2004 memprediksi bahwa Khilafah akan tegak, sebuah kekuatan global yang menandingi ideologi Barat. Adidaya yang menjadi momok menakutkan sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menghambat laju kebangkitannya, termasuk menjadikan generasi Muslim sebagai sasaran serangan massif deislamisasi. Politik adu domba sesama Muslim pun dijalankan sehingga tangan para musuh Islam tampak bersih meski telah berkubang dengan kotoran.

Proyek deradikalisasi adalah buah dari Islamophobia yang menghantui Barat. Berbagai agenda mereka rancang ke negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia, sebagai bentuk ketakutan akan bangkitnya Islam ideologi. Sebagaimana Negara islam di abad pertengahan dulu. Hal ini diungkapkan oleh National Strategy for Combating Terrorism yang dikeluarkan oleh US Department of States pada 2006, bahwa “musuh yang dihadapi bukan hanya terorisme itu sendiri, namun ideologi yang melatari atau mendukung aksi terorisme tersebut. Gerakan-gerakan yang menentang AS dan mereka menggunakan islam sebagai ideologi mereka”.

Sebelumnya, isu terorisme diaruskan pasca peristiwa 11 September 2001. Perang melawan terorisme menjadi program dunia yang diadopsi dan disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Kini, terorisme berubah narasi menjadi radikalisme yang dijadikan dasar mengaruskan moderasi agama. Moderasi agama yang dimaksud adalah ajaran Islam yang ramah, tidak ekstrim, radikal atau fundamental. Narasi ini terus dipakai sebagai upaya menjauhkan umat dari ajaran Islam secara kaffah (menyeluruh).

Upaya mengaburkan Islam dengan label moderat sejatinya adalah proyek yang digagas Barat. Upaya mengerdilkan Islam dengan label ekstrimis, radikalis, atau teroris adalah juga ulah Barat. Barat ingin menebar Islamofobia dan sekularisme di kehidupan kaum Muslim. Hal ini bisa dibaca dari dokumen RAND Coorporation, Lembaga think-tank Amerika Serikat (AS). Lembaga itu telah menerbitkan satu dokumen berjudul “Membangun Jaringan Islam Moderat”. Mereka memberi saran kepada pemerintah AS tentang siapa yang harus menjadi mitra Muslimnya di dunia. Selanjutnya ada USAID (United States Agency for International Development), lembaga bantuan milik pemerintah AS yang biasa membiayai program liberalisasi Islam di Indonesia. Bekerjasama dengan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat, ketiganya telah menandatangani kesepakatan untuk mencegah radikalisme

Maka tidak mengherankan jika Barat senantiasa memusuhi siapapun yang menjadikan Islam sebagai pengatur urusan hidup dan sebaliknya akan menggandeng siapa saja yang sejalan dengan proyek Barat dan melabelinya dengan muslim moderat.

Adapun 5 Proyek Moderasi ala RAND Corporation yang telah dicanangkan yaitu sekulerisme (pemisahan agama dari politik), relativisme (merelatifkan ajaran agama, tidak ada klaim kebenaran, kebenaran tidak tunggal), kontekstualisme/substansialisme (antitesa terhadap paham dan formalism pemahaman agama), westernisme (mengunggulkan faham Barat dan wajib ditiru), dan gender/emansipasi wanita (kesetaraaan gender).


Hakikat Moderasi adalah Sekularisasi

Penderasan program deradikalisasi sejatinya hanya akan menjauhkan keluarga Muslim dari pemahaman bahwa Islam adalah ajaran yang kaffah dan pemersatu hakiki antar seluruh golongan. Karena itu umat Islam wajib menyadari, pemilahan Islam menjadi Islam moderat, Islam radikal dan sebagainya adalah demi kepentingan Barat, yakni untuk memunculkan satu kelompok Islam dan menekan kelompok Islam yang lain. Oleh karena itu, Barat berambisi hanya ada satu Islam yakni Islam yang menerima ideologi, nilai-nilai dan peradaban Barat serta berbagai kepentingan mereka.

Gencarnya arus Islam moderat di negeri ini juga didukung oleh kapitalisme yang mengusung ide sekularisme sebagai paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Sekularisme tidak akan pernah memberi ruang kepada Islam ideologis untuk diterapkan dalam bingkai bernegara. Barat kapitalis akan terus merusak citra Islam ideologis sebagai bentuk melawan kebangkitan Islam. Hal ini disebabkan oleh gagasan Islam kaffah yang kian tak terbendung, seiring dengan geliat dakwah yang berhasil membangun kesadaran ideologis umat akan hakikat jati diri mereka dan hakikat akar berbagai persoalan yang mereka hadapi adalah adanya hegemoni kapitalisme global di negeri-negeri mereka. Maka sejalan dengan aksi melawan radikalisme itu, mereka pun gencar menarasikan Islam moderat yang dipandang sejalan dengan nilai-nilai dan kepentingan Barat dengan target, umat Islam semakin jauh dari Islam politik dan tetap berposisi sebagai pengekor Barat tanpa merasa sudah mengkhianati ajaran-ajaran Islam.


Khatimah

Moderasi beragama  bukan berasal dari Islam. Ide ini justru berbahaya, karena dapat memecah belah persatuan umat, menjauhkan umat dari ajaran Islam, serta melanggengkan penjajahan Barat. Kaum Muslim harus tetap memegang teguh Islam dan syariatnya. Jangan sampai terpengaruh dengan propaganda, seruan, bahkan tipu daya dari pihak mana pun yang sekilas terkesan baik, namun sejatinya menggiring kaum Muslim untuk menjauhi dan menanggalkan ajaran Islam sedikit demi sedikit. Sebaliknya, umat Islam harus terus mengentalkan keislamannya dan semakin bersungguh-sungguh memperjuangkan penerapan syariat Islam secara kaffah di tengah kehidupan. Wallâhu a’lam bishshawâb. []


Oleh: Noor Hidayah
(Pemerhati Sosial)

Posting Komentar

0 Komentar