E-KTP untuk Transgender: Kebebasan yang Kebablasan


Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat persnya, pada hari Sabtu (24/4/2021), Kemendagri akan membuat e-KTP untuk transgender. Pada rapat virtual Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri dengan Perkumpulan Suara Kita rencana tersebut disampaikan (tempo.co, 25/04/2021).

Hartoyo selaku Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, menyatakan hal tersebut dikarenakan para transgender acap kali mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi, terutama pada saat mengakses layanan publik, khususnya yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Seperti BPJS-Kesehatan, akses bantuan sosial (bansos), dan lain-lain.

Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan juga menilai bahwa pembuatan KTP elektronik (e-KTP) bagi transgender dapat meminimalisasi diskriminasi terhadap kelompoknya, terutama dalam pelayanan publik. Secara jangka panjang, pilihan gender pada e-KTP perlu terobosan lain. Contohnya seperti opsi-opsi yang juga digunakan di negara lain seperti “Tidak Disebutkan”, ujarnya (tempo.co, 26/04/2021).

Sementara itu, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan bahwa pihaknya akan membantu para transgender untuk mendapatkan e-KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga (KK). “Namun, di dalam e-KTP tersebut tidak akan ada kolom jenis kelamin “transgender”, tetapi hanya ada dua pilihan jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan,” katanya (kompas.com, 25/04/2021).


Mewaspadai Arus Besar Propaganda LGBT

Kemendagri yang mencanangkan akan menerbitkan e-KTP untuk para transgender mendapat kritikan dari Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yaitu Abdul Rachman Thaha. “Rencana tersebut akan berdampak besar bagi masyarakat karena berpotensi mengarah pada upaya pengesahan gender nonbiner bagi kaum LGBT,” menurutnya. Selain itu, bisa saja dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelakunya sebagai bahan pengakuan dan alat propaganda ide-ide LGBT sampai kepada alat kampanye, bahwa menjadi transgender di Indonesia sudah dianggap biasa (tempo.co, 27/04/2021).

UU No. 24/2013 juncto UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), semua penduduk WNI harus didata dan harus mempunyai e-KTP dan kartu keluarga agar  mendapatkan pelayanan publik dengan baik. Itu sudah menjadi suatu kewajiban dari negara terkait dengan administrasi kependudukan dan pendataan rakyat sipil.

Dalam UU No. 24/2013 tentang Adminduk pasal 64 ayat (1) disebutkan bahwa KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah NKRI, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
Ayat (2) memuat, NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas satu-satunya untuk semua urusan pelayanan publik. Ayat (3) menyatakan, bahwa Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Jika alasan pembuatan e-KTP bagi transgender adalah untuk membantu mereka keluar dari kesulitan mengakses berbagai layanan publik, jelas itu merupakan alasan kebebasan yang sudah kebablasan.


Sistem Islam Menutup Pintu Penyimpangan LGBT

Islam sebagai pedoman kehidupan yang paripurna dan sempurna menjadikan Al-Qur'an dan as-Sunah sebagai sumber hukum seluruh permasalahan manusia, termasuk dalam memandang LGBT. Allah SWT melaknat dan mengazab perilaku LGBT, seperti pada kaum Nabi Luth yang memiliki orientasi seksual menyimpang. Sesuatu yang telah Allah haramkan harus disikapi sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan, sekaligus untuk mencegah kondisi yang kondusif terhadap hal itu.

Demikian juga haram hukumnya menjadikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai asa dalam menentukan suatu hukum. Allah telah mewajibkan kaum Muslim untuk menentukan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah SWT dan Rasulullah Saw.
Siapa saja yang tidak menentukan hukum berlandaskan hukum yang telah Allah tetapkan, maka ia akan menjadi seorang yang zalim, rusak bahkan kafir. Karena itu penegakan hukum Allah secara menyeluruh yang dapat memberantas tuntas LGBT.

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki banyak mekanisme yang mampu membabat secara tuntas semua penyimpangan seksual yang ada. Islam menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sebahagian-bahagiannya, dan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan manusia. Karenanya, pernikahan hanya boleh dilangsungkan antara sepasang laki-laki dan perempuan, dan mengharamkan hubungan sejenis dalam bentuk apapun.

Islam juga akan menutup semua pintu masuk jalannya pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam, termasuk penyimpangan seksual yaitu LGBT. Sistem Pendidikan Islam akan menguatkan akidah dan membentengi diri setiap individunya dari pemikiran sesat seperti Hak Asasi Manusia (HAM) dan LGBT.

Islam juga memberikan sanksi tegas bagi siapa saja penyebaran arus besar propaganda pemikiran sesat ini dan juga individu yang melakukannya. Semua mekanisme ini secara terstruktur dan sistematis hanya akan dapat dilaksanakan dalam sebuah bingkai negara Islam.

Sistem Islam juga akan menjadi political power yang dahsyat yang mampu menyingkirkan tekanan global melalui berbagai lembaga dan badan dunia dengan asas kebebasan yang kebablasan, yang sesungguhnya itu menjadi alat orang kafir untuk menghancurkan Islam. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Fitria Zakiyatul Fauziyah Ch
(Mahasiswi STEI Hamfara Yogyakarta)

Posting Komentar

0 Komentar