E-KTP bagi Transgender: Malapetaka Peradaban Demokrasi-Liberal


Di negeri ini, berita tentang LGBT beserta derivatnya seolah tak pernah sepi dari pemberitaan media. Kini sebuah wacana kontroversial kembali meramaikan jagad berita Tanah Air, bahwa pemerintah akan membantu pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi golongan transgender melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mellaui rapat virtual Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri dengan Perkumpulan Suara Kita.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo, hal tersebut dilakukan karena para transgender kerap menemui hambatan saat mengurus administrasi terutama untuk mengakses layanan publik. “Kawan-kawan transgender ini masih kerap menemui hambatan ketika mengurus layanan publik, terutama terkait administrasi kependudukan. Mungkin karena miskin atau minder, malu atau hambatan lainnya. Akibatnya,  mereka kesulitan mengurus pelayanan publik lain, seperti BPJS-Kes, atau sulit mendapat akses bansos. Padahal, banyak di antaranya yang hidup miskin sebagai pengamen dan profesi lainnya,” ujar Hartoyo (pikiranrakyat.com, 25/4/2021).


Menyoroti Massifnya Pelaku LGBT

Kebijakan ini pun menuai perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sebagai bentuk pelayanan yang sama terhadap seluruh warga negara, termasuk kelompok LGBT, dan ada pula yang berpandangan sebagai upaya legalitas keberadaan LGBT. 

Dukungan datang dari Komisi II DPR RI yang menyatakan bahwa upaya tersebut perlu mendapat apresiasi. “Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang akan membantu pembuatan KTP-el untuk transgender patut mendapatkan apresiasi dan dukungan. Saya berharap dengan kebijakan ini, saudara-saudara kita yang memilih transgender akan memperoleh kepastian layanan administrasi kependudukan. Sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara yang sah,” kata Wakil Ketua Komisi II, Lukman Hakim kepada wartawan, Ahad, 25 April 2021 (detik.com, 25/4/2021).

Sementara itu, kritikan disampaikan oleh Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Rachman Thaha. Menurutnya, rencana itu akan berdampak besar bagi masyarakat. “Ini mengarah ke pengesahan atau legalitas bagi apa yang kaum LGBT sebut sebagai jenis kelamin non-binary,” ujar Abdul (tempo.co, 25/4/2021).

Tampaknya, persoalan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di zaman ini akan terus menjadi wacana yang menguras perhatian dan energi kita karena keberadaannya yang semakin massif. Lebih spesifik pada transgender (seseorang yang melakukan perubahan kelamin), keberadaannya menjadi salah satu wabah yang menjangkiti masyarakat negeri ini, mulai dari publik figur hingga masyarakat umum.

Tentu saja, sebagai negeri Muslim kita perlu memahami pandangan Islam terkait perbuatan ini. Secara umum, transgender merupakan sebuah penyimpangan seksual yang berbahaya bagi manusia. Adapun dari aspek kesehatan, hal ini dapat memicu gangguan psikologis, penyakit kanker hingga menimbulkan wabah penyakit kelamin. Sementara dari aspek sosial mereka menjadi manusia yang merusak tatanan sosial masyarakat dengan berani menabrak norma sosial hingga norma agama yang merupakan syariat Allah SWT yang telah ditetapkan kepadanya. Sehingga, perilaku semacam ini adalah penyimpangan akut yang memicu kerusakan di masyarakat.

Sayangnya, pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh atas kondisi masyarakatnya, alih-alih menghentikan malapetaka tersebut, justru terkesan memberi ruang khusus kepada golongan transgender dengan memberikan kemudahan fasilitas publik seperti halnya penerbitan e-KTP. 

Adanya kebijakan tersebut, sejatinya menunjukkan kepada kita betapa rusaknya pengaturan masyarakat negeri ini yang dibangun dengan tatanan demokrasi-liberal. Melalui mekanisme demokratis, dengan sekularisme, liberalisme serta HAM sebagai penopangnya, kemudian menjadi konsep, standar dan keyakinan bagi manusia. Semua ini ditanamkan negara kepada masyarakat. Akibatnya, pelaku LGBT bisa bebas dan legal menyebarkan virus penyimpangan seksualnya. Padahal ide-ide tersebut jelas adalah sumber kerusakan sekaligus bertentangan dengan ketentuan Allah SWT selaku Pencipta manusia. Maka tak berlebihan jika keberadaan sistem ini bertujuan untuk melestarikan kemaksiatan dengan seperangkat aturan yang mendorong penghapusan diskriminasi terhadap golongan LGBT.

Al-Allamah as-Syaikh Abdul Qadim Zallum di dalam bukunya, Demokrasi Sistem Kufur pun mengatakan, “Di antara bencana paling mengerikan yang menimpa seluruh umat manusia ialah kebebasan individu yang dibawa oleh demokrasi. Ide ini telah mengakibatkan berbagai malapetaka secara universal serta memerosotkan harkat dan martabat masyarakat di negeri-negeri demokrasi...”

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam demokrasi ada empat jaminan  kebebasan, di antaranya adalah kebebasan berperilaku ataupun berekspresi. Kebebasan inilah yang telah melahirkan perilaku menyimpang manusia, misalnya transgender. Bahkan, mereka tidak malu lagi memperkenalkan dirinya di hadapan umum, karena pada dasarnya mendapat dukungan dari negara atas nama kebebasan yang harus dilindungi. Ironis!

Maka, dengan ini kita sangat paham bahwa pelaku LGBT bisa bergerak bebas berkembang biak di tengah masyarakat karena mendapat justifikasi dari ide liberalisme, berupa kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ditambah lagi dengan kehadiran peraturan ala demokrasi yang menjadi indikasi kuat untuk eksistensi mereka. Untuk itu, demi keselamatan banyak manusia dari murka Allah SWT karena ulah kaum ini, maka sistem demokrasi-liberal beserta derivatnya harus dimusnahkan dari kehidupan dan menggantinya dengan sistem terbaik yang diridhai oleh Sang Pencipta, Allah SWT.


Solusi Islam Tuntaskan LGBT

Islam secara tegas menyebut perilaku LGBT sebagai dosa dan kejahatan besar di sisi Allah SWT. Sehingga, dalam negara yang menerapkan Islam, tentu tidak akan ditemui masyarakat pendukung apalagi menjadi pelaku LGBT secara massif, sebagaimana terjadi di negeri-negeri demokrasi kini. Islam memberantas perilaku LGBT hingga akarnya dengan menerapkan ideologi Islam beserta syariatnya secara total melalui hal-hal berikut.

Pertama, secara preventif Islam mewajibkan negara untuk terus membina keimanan dan memupuk ketakwaan agar menjadi benteng diri yang dapat menghalanginya untuk terjerumus perilaku LGBT. Kedua, sejak dini Islam memerintahkan agar anak didik memahami jenis kelaminnya beserta ketentuan hukum yang terikat. Artinya, Islam memerintahkan untuk menguatkan identitas diri sebagai laki-laki ataupun perempuan.

Ketiga, terkait transgender sebagai perbuatan yang menyerupai jenis lain seperti berbicara, berbusana berbuat bahkan aktivitas seksual, maka Islam mengharamkan perbuatan tersebut. Sehingga, Islam wajib memberantas perilaku ini dan memutus siklusnya dengan sanksi yang tegas. Bagi yang menyerupai lawan jenis, maka diberi sanksi berupa diusir dari rumah dan negerinya. Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Usirlah mereka dari rumah-rumah kalian.” Maka Nabi pernah mengusir Fulan dan Umar ra juga pernah mengusir Fulan. (HR. Al-Bukhari, 5436).

Namun, perlu dipahami bahwa sanksi tersebut hanya akan efektif jika dijalankan oleh negara dan peradilan Islam yang diiringi regulasi dan kebijakan yang saling terikat dengan sistem syariat lainnya. Solusi dan sanksi dalam Islam bagi para pelaku kemaksiatan, selain menjadi penebus dosa juga memiliki efek jera bagi calon pelaku berikutnya.

Dengan ini, berhukum kepada hukum Allah secara otomatis permasalahan yang ada mudah terselesaikan, karena dalam sistem Islam hukum berdiri atas tiga pilar yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan negara sebagai pelaksana hukum syariat. Sehingga, jiwa-jiwa bertakwa bebas dari pelaku maksiat akan tumbuh dalam negeri yang menerapkan sistem Islam yang bersumber dari wahyu. Peradaban bangsa akan berkembang pesat dengan generasi hebat bebas LGBT yang merusak. Syariat Islam adalah aturan terbaik bagi manusia, solusi segala problematika kehidupan umat manusia. Syariat memuliakan, mengembalikan manusia kepada fitrah penciptaannya ketika diterapkan secara sempurna dan kaffah. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Mustika Lestari
(Pemerhati Kebijakan Publik)

Posting Komentar

0 Komentar