Wapres Sebut Indonesia bukan Negara Islam, Jurnalis: Negara Kufur Dong?



TintaSiyasi.com-- Pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menyebut ‘walaupun Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim, bahkan yang terbesar di dunia, namun Indonesia bukan negara Islam’ dipertanyakan apakah itu sebagai konfirmasi Indonesia negara kufur.

“Kalau bukan negara Islam berarti negara kufur dong? Apakah itu sebagai konfirmasi Indonesia negara kufur?” ujarnya kepada Tintasiyasi.com, Sabtu (3/4/2021).

Menurut Om Joy, begitu sapaan akrabnya, karena secara hakikat negara itu hanya ada dua macam yakni negara Islam dan negara kufur. Salah satu ciri negara disebut sebagai negara Islam adalah semua hukum yang diterapkannya hanya bersumber dari Al-Qur’an, hadits, ijma shahabat dan qiyas syar’i.

“Kalau menggunakan sumber lain, misal, warisan penjajah Belanda dan pesanan oligarki, berarti negara tersebut tak layak disebut negara Islam tetapi negara kufur,” ungkapnya. 

Nah, lanjut Om Joy, publik bisa menilai sendiri Indonesia ini meski mayoritas penduduknya beragama Islam, negaranya termasuk negara apa. Tapi yang jelas, selain menyebut Indonesia bukan negara Islam, dalam Perayaan Paskah Lintas Umat Beragama Tahun 2021 yang digelar Persekutuan Gereja di Tanah Papua dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua secara virtual, Kamis (1/4), tersebut wapres menyatakan pula bahwa Indonesia ini negara Pancasila. 

“Namanya bebas, mau negara A, negara B, negara C, negara Pancasila bahkan bernama negara Islam pun bila yang dijadikan sumber hukumnya bukan Al-Qur’an, hadits, ijma shahabat dan qiyas syar’i, ya tidak bisa dikatakan negara Islam, tetapi selain Islam alias kufur,” tegasnya. 

Perbandingan

Maka jangan heran, ungkapnya, beberapa pemda termasuk Pemda DKI Jakarta dan Pemda NTT sebagai produsen miras dan BUMN Sarinah sebagai importir dan distributor ratusan miras produksi luar negeri. 

“Adakah yang mengatakan itu bertentangan dengan Pancasila? Yang sudah pasti dalam pandangan Islam itu merupakan biang kerusakan (ummul jaraim), pelakunya berdosa besar dan negara wajib menghukumnya dengan tegas! Tapi kalau di negara Pancasila? Malah dijadikan pendapatan asli daerah dan menarik wisata,” bebernya.

Begitu juga dengan riba (salah satunya bunga bank) yang jelas diharamkan dan termasuk dosa besar dalam Islam maka dilegalkan oleh negara Pancasila. “Padahal berdasarkan hadits, ada 73 tingkatan riba, yang paling ringan dosanya adalah seperti dosanya menzinai ibu kandung sendiri!” tegasnya.

Sedangkan zina (persetubuhan suka sama suka tanpa ikatan nikah) sendiri, ungkap Om Joy, dalam Islam itu pelakunya yang belum menikah wajib dikenai hudud berupa dicambuk seratus kali, kalau pelakunya pernah menikah dirajam sampai mati. 

“Tapi dalam negara Pancasila, pelakunya dihukum enggak? Padahal dalam Islam itu wajib dikenai hudud oleh negara lho,” bebernya. 


Keberagaman

Terkait keberagaman, beber Om Joy, Islam tidak ada masalah dengan keberagaman etnis karena Islam memandang semua manusia sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah SWT. 

Selain itu, lanjutnya, warga negara non Muslim (kafir dzimmy) dipersilakan beribadah sesuai agamanya masing-masing dan tidak dipaksa masuk Islam. Sebagaimana kaum Muslimin, kafir dzimmy juga dijamin keamanan, kehormatan dan darahnya. Dijamin pula kesehatan dan pendidikannya dengan biaya yang sangat murah bahkan gratis. 

Menurut Om Joy, pemasukan negara untuk pembiayaan tersebut, di antaranya, diambil dari kepemilikan umum (milkiyah ammah), salah satunya adalah tambang yang dipositnya banyak, misal, tambang emas di Papua yang oleh negara Pancasila diserahkan kepada penjajah Amerika.

“Padahal dalam Islam, haram hukumnya, menyerahkannya kepada swasta apalagi asing, penjajah lagi! Negara wajib mengelola milkiyah ammah tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat!” tegasnya.

Sebaliknya, lanjut Om Joy, negara Pancasila tidak bisa menjamin itu semua, bahkan umumnya yang terjadi kebalikannya. 

“Lebih dari itu malah umat Islam yang mendakwahkan kewajiban penerapan syariat Islam secara kafah dipersekusi dan dikriminalisasi. Mengapa? Eh, qadaralullah dikonfirmasi oleh Ketua BPIP dengan menyebut agama jadi musuh terbesar Pancasila. Agama apa kalau bukan Islam?” pungkasnya.[] Sri Astuti

Posting Komentar

0 Komentar