Turunan UU Cipta Kerja, Limbah Batubara Dikeluarkan dari Kategori Berbahaya


Semakin ramai perbincangkan di media sosial mengenai salah satu kebijakan dari pemerintah yang dianggap kabar buruk bagi kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Kebijakan jenis limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dikeluarkan dari kategori limbah berbahaya dan beracun (B3).

Dilansir dari media nasional yang menyatakan bahwa pemerintah mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP tersebut adalah aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). PP 22/2021 itu sendiri diteken Presiden RI Joko Widodo pada 2 Februari 2021 untuk menggantikan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (katadata.co.id, 12/03/2021).

Penghapusan FABA dari  limbah kategori B3 dikarenakan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kebijakan yang telah ditetapkan dengan penghapusan limbah batu bara dalam kategori limbah B3, menyebabkan limbah batu bara tidak termasuk dalam Pasal 88 UU Ciptaker yang berbunyi: Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

"Pemanfaatan limbah non-B3 sebagai bahan baku yaitu pemanfaatan limbah non-B3 khusus seperti fly ash batubara dari kegiatan PLTU dengan teknologi boiler minimal CFB (Ciraiating Fluidized Bed) dimanfaatkan sebagai bahan baku kontruksi pengganti semen pozzolan," demikian dikutip dari pasal 458 (3) huruf C PP 22/2021. Pada kenyataannya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengatakan tingkat pemanfaatan FABA di Indonesia masih tergolong sangat kecil, yaitu hanya 0%-0,96% untuk fly ash dan 0,05%-1,98% untuk pemanfaatan bottom ash. 

Pengeluaran PP 20/21 banyak dikritisi aktivis lingkungan. Salah satunya, lembaga yang fokus pada kampanye energi terbarukan yakni Trend Asia yang menyatakan "Limbah batubara sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat karena mengandung senyawa kimia seperti arsenik, timbal, merkuri, kromium, dsb. Karena itu, mayoritas negara di dunia masih mengkategorikan limbah batubara sebagai limbah berbahaya dan beracun," demikian kutipan utas di akun Twitter Trend Asia pada 10 Maret 2021. 

Kebijakan dihapuskannya limbah batu bara dari kategori limbah berbahaya dan beracun (B3) sangatlah berbahaya. Kandungan yang terdapat dalam limbah batu bara sangat berpotensi sebagai ancaman bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan serta pemanfaatan limbah batu bara menjadi sesuatu yang bermanfaat sangat lah diperlukan. Namun pada kenyataannya terlihat dari data Direktur Eksekutif APKI menyebutkan hanya beberapa persen saja limbah batu bara yang dimanfaatkan. Sedangakan sebagian limbah batu bara yang lain tidak diketahui pemanfaatannya bahkan dapat menjadi limbah yang dapat merusak lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat.

Pemerintah seharusnya memberikan suatu kebijakan yang dapat menjaga lingkungan hidup serta menjamin keamanan rakyatnya. Kebijakan ini menguntungkan bagi pengusaha yang menghasilkan limbah batubara dikarenakan tidak harus bertanggung jawab sebab limbah tersebut dikeluarkan dari kategori B3, namun sangat merugikan bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Miris memang, jika suatu kebijakan ditetapkan untuk menguntungkan beberapa pihak saja. Ini lah salah satu dari kebijakan kapitalis yang termasuk dalam sistem kapitalis.

Kebijakan yang dibuat oleh manusia yang di dalamnya terdapat ketidakadilan bagi setiap manusia dan membawa dampak kerusakan bagi lingkungan sekitar sebab kebijakan yang hanya memperhatikan usulan dari beberapa pihak yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, namun tidak memperhatikan suara rakyat yang terkena dampak dari kebijakan dari PP Nomor 22 Tahun 2021. Hal ini akan dapat mengorbankan jiwa manusia dengan keuntungan material yang didapat oleh orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.

Islam melarang kerusakan lingkungan. Allah subhanahu wa ta’ala mengancam perusak alam dan lingkungan dengan hukuman. Hal ini telah tercantum dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 yang terjemahannya, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". 

Sistem Islam dalam pengelolaan sumber daya alam akan mengalokasikan kawasan industri yang menghasilan polusi jauh dari daerah pemukiman, dan mengendalikan fasilitas-fasilitas industri, pertanian dan sumber polusi lainnya, serta mengharuskan fasilitas-fasilitas dan sumber-sumber tersebut baik bersifat milik pribadi atau publik agar menggunakan metode dan sistem produksi yang bersih, yang ramah lingkungan, seperti penyediaan unit pengolahan limbah industri, dan tidak membiarkan kebocoran polutan ke lingkungan sekitarnya, di luar batas yang diperbolehkan.  Sehingga yang dibolehkan hanya emisi minimum, dan limbah yang tidak mempengaruhi keseimbangan lingkungan.

Negara juga akan memperhatikan pendirian pabrik untuk mendaur ulang limbah industri yang diizinkan, dan menggunakannya lagi sebagai bentuk baru bahan dan energi, yang disebut daur ulang, untuk mengurangi jumlah limbah industri. Sedangkan apa yang tersisa, dari limbah-limbah yang tidak dapat dieksploitasi atau didaur ulang, maka akan dibuang di tempat pembuangan sampah di daerah terpencil. Dan negara akan membentuk tim ilmuwan untuk mempelajari dan mengembangkan cara-cara baru guna membersihkan limbah yang tidak dapat dieksploitasi atau didaur ulang, dan guna menghilangkan risiko serta bahayanya bagi rakyat.

Begitu juga, negara Islam akan berusaha untuk mencegah negara-negara tetangga dari mencemari lingkungan, dan mencegahnya dari membuang limbah industri di wilayahnya, serta akan mendesak seluruh dunia untuk melakukan hal yang sama. Dan negara Islam akan melakukan upaya maksimal untuk memimpin dunia pada kebaikan dan keamanan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat terjadi jika sistem Islam dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. 

Sistem Islam adalah sebaik-baik sistem pemerintahan sebab sistem ini berlandaskan keputusan yang mempertimbangkan kemaslahatan bersama yang sesuai dengan Al-Qur'an dan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya tanpa memandang kekuasaan dan kekayaan, maka keadilan dan keamanan bagi lingkungan maupun masyarakat akan tercipta. Sistem Islam ini lah yang disebut sistem khilafah. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Nur Ilmiatin Nafia

Posting Komentar

0 Komentar