Tragedi Bom Makassar, Advokat: War on Terrorism adalah Kedok Memerangi Islam



TintaSiyasi.com-- Terkait tragedi bom Makassar, Advokat Muslim Ahmad Khozinuddin, S.H., mengatakan, war on terrorism (perang melawan terorisme) adalah kedok untuk memerangi Islam.

"Saya yang pertama kali ingin menyampaikan rasa kekhawatiran saya terhadap isu war on terrorism yang memang banyak analis banyak pakar tokoh yang menyimpulkan bahwa isu war on terrorism itu tidak lain adalah kedok untuk memerangi Islam," ujarnya dalam Live Insight ke-4 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Bom Makassar dan RUU Perlindungan Tokoh-Simbol Agama di kanal Youtube Pusat Kajian Analisis Data, Selasa (30/3/2021).

Ia mengatakan, Islam yang menjadi target war on terrorism adalah Islam politik. Terlepas Islam politik , lanjutnya, itu melalui jalur parlemen atau di luar parlemen, selama mengusung ide syariat dalam ranah publik untuk mengatur urusan masyarakat atau urusan politik, itulah yang terus diperangi.

Ia juga menjelaskan bahwa ada penurunan intensi dan dukungan publik terhadap war on terrorism. Sebab, menurutnya publik mulai menyadari bahwa hakikat war on terrorism adalah war on Islam. Sehingga, lanjutnya, muncul nomenklatur baru yang digagas oleh mereka, yakni, war on radicalism. Namun, karena tidak memiliki legal standing untuk ditarik pada proses hukum pidana, maka muncullah narasi untuk mendiskreditkan orang-orang yang menginginkan penerapan syariat Islam.

"Dan terakhir war on radicalism ini juga ternyata tidak memiliki legal standing untuk ditarik pada proses hukum proses pidana. Sehingga, narasi-narasi yang bisa disampaikan hanyalah narasi-narasi, opini, deskripsi, yang kemudian mendiskreditkan orang tertentu yang punya keyakinan bahwa masyarakat ini akan menjadi baik jika taat pada hukum Allah SWT. Jika hudud ditegakkan, qisas ditegakkan, syariat Islam diterapkan, maka mereka menyebutnya dengan radikalisme," jelasnya.

Menurutnya, ketika narasi radikalisme tidak mampu membendung geliat Islam politik, dimunculkan isu baru, war on extremism yang tertuang dalam Perppu nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme. Menurutnya, hal akan menjadi bridging dalam rangka aktivasi undang-undang terorisme terbaru yakni Nomor 5 tahun 2018 untuk menghalangi kebangkitan Islam, dengan tudingan-tudingan teroris dan ekstremis.

"Yang diharapkan dengan tudingan-tudingan dan proses hukum bahkan, dalam konteks rantai itu ada semacam perang semesta yang digagas oleh pemerintah untuk memerangi apa yang mereka sebut sebagai ekstrimisme berbasis terorisme itu. Yang kemudian unsur masyarakat bisa saling melapor," ujarnya.


Gagal

Ia mengatakan, tindakan terorisme yang berulang kali terjadi, sesungguhnya mengkonfirmasi kegagalan negara dalam memberikan keamanan dan rasa aman kepada rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

"Terorisme yang kemudian terjadi berulang kali itu sesungguhnya mengkonfirmasi bahwa negara telah gagal gagal. Gagal dalam memberikan hak kepada warga negara atas keamanan dan rasa aman, sebagaimana diamanatkan konstitusi," ujarnya.

Ia menilai meledaknya bom di Makassar juga tidak lepas dari tekanan yang kuat terhadap rezim Jokowi berkaitan dengan tuntutan ditegakkannya keadilan atas meninggalnya enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) dan proses hukum yang tidak adil terhadap Habib Rizieq Shihab. 

Ia menduga bahwa rezim berupaya untuk bertahan dengan mengalihkan fokus masyarakat. Terlebih mengaktivasi isu terorisme bisa menjadi sarana untuk menarik publik, agar berdiri bersama negara.

"Di sisi yang lain juga memang aktivasi isu terorisme itu juga menjadi sarana untuk menarik publik agar berdiri bersama negara. Jadi, seolah-olah ada ancaman bagi rakyat, bagi negara. Maka, negara menghimbau rakyat untuk bersatu bersama negara untuk memerangi apa yang mereka sebut sebagai terorisme," tutupnya.[] Nurwati

Posting Komentar

0 Komentar