Tanggapi Komisioner KPI Soal Ormas Terlarang, Jurnalis: Itu Fobia Islam yang Mengikuti Genderang Rezim Sekuler Radikal Intoleran



TintaSiyasi.com-- Terkait frasa organisasi terlarang yang tidak disebutkan secara detail dalam Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 2 Tahun 2021, tetapi telah diperjelas Komisioner KPI Irsal Ambia yang mengonfirmasi kepada CNN Indonesia (22/3/2021), FPI dan HTI masuk dalam ketentuan tersebut, Jurnalis Joko Prasetyo mengatakan, hal itu bentuk fobia Islam yang mengikuti genderang rezim sekuler, radikal, dan intoleran.

"KPI sudah masuk ke ranah perang pemikiran (ghazwul fikri), cuma sialnya ada pada posisi fobia terhadap Islam karena malah menari mengikuti genderang perang rezim sekuler, radikal, dan intoleran," tutur Om Joy, sapaan akrabnya, kepada TintaSiyasi.com, Sabtu (27/3/2021).

Ia menjelaskan, mempersekusi dan mengkriminalisasi ormas Islam karena ajaran Islam yang dibawanya tak lain dan tak bukan merupakan bukti kuat, bahwa rezim seperti itu pastilah sekuler, radikal, dan intoleran.

Ia menjelaskan indikasinya, rezim dikatakan sekuler, karena mengaku beragama Islam tapi tak mau menerapkan syariat Islam secara kafah. Dikatakan radikal, karena berpegang teguh kepada kesekulerannya, meskipun itu bertentangan dengan akidah dan syariat Islam.

"Dikatakan intoleran karena mempersekusi dan mengkriminalisasi pihak-pihak yang, pertama, mendakwahkan kewajiban penerapan syariat Islam secara kafah, kedua, melakukan amar makruf nahi mungkar," imbuhnya.

Ia mengatakan hal itu, karena rezim sekuler, radikal, dan intoleran tersebut, membuat hukum yang mengkriminalisasi ajaran Islam yang agung.

"Kita tahu rezim mencabut badan hukum perkumpulan (BHP) HTI, karena ormas Islam tersebut konsisten mendakwahkan penerapan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah," paparnya.

Begitu juga dengan FPI, ia menjelaskan, rezim tidak mau memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) ormas yang konsisten melakukan amar makruf nahi mungkar itu karena di AD/ART tertera frasa 'khilafah'.

"Padahal kita semua juga tahu khilafah merupakan ajaran Islam di bidang pemerintahan yang hukum penegakkannya adalah fardhu kifayah," ujarnya. 

Ia menegaskan, khilafah juga merupakan mahkota kewajiban (tajul furudh), karena banyak kewajiban lain yang tak bisa tegak tanpa adanya khilafah. Dengan kata lain, syariat Islam tidak dapat diterapkan secara kafah tanpa adanya khilafah.

Ia mengkritisi terkait frasa organisasi terlarang, kendati tidak disebutkan secara detail dalam surat edaran tersebut, tetapi Komisioner KPI Irsal Ambia membenarkan FPI dan HTI masuk dalam ketentuan tersebut saat CNN Indonesia mengonfirmasi pada Senin (22/3/2021).

"Lalu (HTI-FPI) dijadikan KPI sebagai standar (ormas terlarang) SE-nya. Ini apa namanya kalau bukan menari mengikuti gendang perang rezim sekuler, radikal dan intoleran?" tegasnya.

Padahal, dalam SE KPI tidak disebutkan nama ormas terlarang. SE itu menyebut: mengutamakan penggunaan dai/pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia, dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila.


Tak Bertaji

Ia menyayangkan, KPI yang tidak memiliki taji apa-apa menghadapi tayangan yang bertentangan dengan syariat Islam. Ia heran, tayangan buka aurat marak setiap hari, tetapi tidak pernah dipermasalahkan KPI. "Ingat lho dalam Islam itu aurat perempuan bukan hanya dada dan kemaluan saja, tetapi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Mana ada saya dengar KPI permasalahkan tayangan seperti ini?" tanyanya.

Ia menegaskan, hal itu enggak perlu dijawab. Karena, kalau dijawab malah semakin menunjukkan KPI itu tidak memiliki taji apa-apa, "bila menghadapi konten-konten tayangan televisi yang bertentangan dengan ajaran Islam."

Belum lagi, ia temui, tayangan-tayangan yang melakukan promosi banci terseluruh. "Tak sedikit untuk lucu-lucuan lelaki bersikap seperti perempuan dalam berbagai tayangan di televisi dan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimana sikap KPI terhadap masalah ini?" ujarnya.

Apalagi, ia kerap melihat, tayangan yang mengajari pacaran. "Jelas, ini sangat bertentangan dengan Islam. KPI tidak angkat bicara sepertinya," katanya.

Ia memaparkan, itu semua baru contoh-contoh pertentangan antara konten televisi dengan syariat Islam di bidang sistem pergaulan (nizhamul ijtima’i). "Belum lagi contoh di bidang lainnya, seperti ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya," tandasnya.[] Sri Astuti

Posting Komentar

0 Komentar