Prof. Suteki Nilai Ada Hidden Interest Agenda dalam Penerbitan SP3 Kasus BLBI



TintaSiyasi.com-- Menanggapi keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum menilai, dalam hal itu terdapat kesan hidden interest agenda (agenda kepentingan tersembunyi) untuk mempersulit terungkapnya kasus tersebut.

"Ada kesan terdapat pernyataan hidden interest agenda untuk mempersulit bila perlu membuat kasus BLBI ini tidak terungkap atau setidaknya digiring menjadi mal administrasi dan perdata, misalnya melalui jalur lobbying," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Sabtu (3/4/2021).

Menurutnya, bila lobby itu terjadi, maka akan terjadi semacam syndicate yang mempersulit pengungkapan (exposures) kasus BLBI. Dengan demikian, akan timbul efek buruk semakin membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

"Adilkah tidak menghukum orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang telah melalui proses panjang dan akuntabel? Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Polri, Jaksa,Hakim, PN, PT, Saksi Ahli yang kualitasnya tidak diragukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Apakah putusan bebas itu tidak menciderai rasa keadilan dalam masyarakat?" tanyanya.

Ia mengatakan, antara putusan Mahkamah Konstitusi atas kasus Syafrudiin AT dan SP3 atas kasus Nursalim dan istrinya, sama-sama menunjukkan adanya dugaan ketidakseriusan KPK dan Pemerintahan dalam memberantas korupsi di Indonesia. "Terkesan amung lamis dan ada dugaan pula adanya hidden interest," imbuhnya. 


Masa Depan

Prof Suteki mengungkapkan, beberapa poin terkait masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia pasca penertiban SP3 kasus BLBI yang melibatkan Nursalim dan istrinya.

Pertama, kepercayaan masyarakat kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Pengadilan akan semakin berkurang.

Kedua, ia menilai, penetapan tersangka Syamsul Nursalim dan Istrinya pada tahun 2019 oleh KPK ternyata betul-betul terbukti bermasalah karen perkara pokoknya telah diputus sebagai PMH (Perbuatan Melawan Hukum) bukan pidana. "Dengan SP3 atas Nursalim dan isterinya, berarti yang bersangkutan lepas dari kasus ini," ujarnya.

Ketiga, menurutnya, putusan Mahkamah Agung (MA) atas Syafrudin AT dan SP3 KPK atas Nursalim dan isterinya akan menjadi mimpi buruk rakyat pencari keadilan, khususnya bila berhadapan dengan para politisi dan pejabat yang terlibat dalam penerbitan SKL BLBI yang merugikan negara. 

Keempat, ia mengatakan putusan dan dan SP3  tersebut akan menjadi preseden buruk di era pemerintahan Jokowi. "Kasus ini berpeluang mempersulit KPK untuk menangani kasus korupsi yg terjadi akibat penyalahgunaan wewenang dan/perbuatan melawan hukum," tuturnya.

Kelima, KPK berpotensi hanya akan fokus menangani kasus recehan sementara kasus besar berpotensi dihindari. Keenam, korupsi berpotensi menjadi evolutionary crime (evolusi kejahatan) yang sulit diungkap dan makin membuka peluang dilakukannya tipikor (tindak pidana korupsi) di masa depan 

"Itulah fakta-fakta yang timbul akibat kita terlalu mengagungkan positivisme hukum yang kaku keras, dingin dan menutup pintu kreativitas dlm menegakkan hukum melaui hukum ptogresif," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar