SP3 Kasus BLBI, Ketua LBH Pelita Umat: Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa Melibatkan banyak Pihak



TintaSiyasi.com-- Menanggapi Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan SH. MH., mengatakan korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa melibatkan banyak pihak termasuk pemegang kekuasaan.

"SP3 KPK untuk yang perdana adalah produk pasca di revisinya UU KPK. Perlu diketahui korupsi adalah kejahatan yang dapat dinilai sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan terdapat intrik, melibatkan banyak pihak termasuk juga oknum pemegang kekuasaan," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Sabtu (3/4/2021)

Ia mendorong Presiden Joko Widodo agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengganti dan mengembalikan yang lama.

Lebih lanjut, ia mengatakan, komitmen Presiden akan diuji dalam masalah tersebut. Labih lanjut ia katakan, untuk tidak salahkan masyarakat bila menilai SP3 KPK tersebut adalah hasil produk hukum di masa Presiden Joko Widodo.

Chandra mengungkapkan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan saat memakai UU lama, KPK tidak mengenal gigi mundur, yang ada adalah maju, terus berlanjut hingga kerugian negara kembali dan pelaku ditindak.

"Bahwa apabila terdapat indikasi kerugian negara, saya berpendapat masyarakat dapat melakukan praperadilan untuk berjuang membatalkan SP3 yang telah diterbitkan KPK," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar