SP3 Kasus BLBI, Aktivis 98: Menunjukkan Negara Kalah terhadap Oligarki



TintaSiyasi.com-- Aktivis 98 Agung Wisnuwardana mengatakan, penerbitan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan negara kalah terhadap oligarki. 

"Ini luar biasa, jadi ini sebuah ketidakadilan dan yang kedua ini memunjukkan negara kalah terhadap oligarki," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Senin (5/4/2021).

Selain itu, ia juga menilai, penerbitan SP3 kasus skandal BLBI yang dilakukan Syamsul Nursalim dan istrinya itu menunjukkan ketidakadilan yang terang-terangan di hadapan rakyat Indonesia.

"KPK mengatakan bahwa dia melakukan ini berdasarkan UU, Berarti hal ini menunjukkan bahwa revisi UU KPK ini sebenarnya ada oligarki di belakangnya. Revisi UU KPK menunjukkan bahwa UU itu pro kepada oligarki, pro kepada koruptor," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia sangat menyayangkan keputusan itu, karena seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, malah menjadi garda terdepan membebaskan para koruptor kelas kakap.

"Yang menggarong uang rakyat dibebaskan, ini kan sangat menyakitkan hati rakyat. Alasan ini sudah sekian tahun tidak bisa diselesaikan. Nah, seharusnya negara mampu dong menyelesaikannya," tanyanya.

Agung mengatakan, jika negara dalam menangkapi para ulama saja sangat sederhana sekali, maka seharusnya menangkap pelaku koruptor Syamsul Nursalim juga bisa sederhana. Apalagi, sudah banyak yang tahu, kalau pelaku tinggal di Singapura. 


Ada Permainan Politik?

"Ya, kalau ini permainan politik, itu adalah dugaan yang sangat kuat. Dari mana kita bisa memahami, karena konten dari UU KPK tersebut, itu kan hasil dari keuptusan politik. Keputusan rezim Jokowi, plus disetujui oleh DPR. Ini kan keputusan politik," ujarnya.

Ia menyatakan, ketika keputusan politik itu memberikan karpet merah kepada pata pelaku koruptor dalam kasus skandal BLBI, hal itu menunjukkan, terdapat permainan politik di dalamnya.

"Seharusnya politik itu kan digunakan untuk melayani rakyat. Tapi, kenyataan yang ada malah digunakan melayani koruptor. Artinya, drama-drama politik yang ada itu semua sebuah permainann untuk memberikan karpet merah kepada para koruptor," ujarnya.

Ia menilai, setelah penerbitan SP3 kasus BLBI oleh KPK, itu akan menjadikan pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan semakin suram. Tajam kepada pelaku koruptor kecil, tapi lemah koruptor kelas kakap. 

"Artinya, kalau Syamsul Nursalim saja yang menggarong uang rakyat 4,5 triliyun dibebaska, peluang koruptor kelas kakap yang lain juga akan berpeluang besar dibebaskan," ujarnya.

"Dan wa bil khusus kepada kasus skandal BLBI yang cukup besar juga untuk pemain-pemain yang lain itu pun juga bisa sangat besar kemungkinan dibebaskan dengan landasan revisi UU KPK. Kasus tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang berlarut-larut sehingga dikeluarkan SP3," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar