Prostitusi Kian Marak jika Hukum Islam Tak Tegak

Sungguh miris, sekitar 32 laki-laki dan perempuan terjaring razia oleh Satpol PP Tanggerang Selatan (Tangsel), Jum’at 27 Maret 2021 di empat hotel di kawasan Serpong yang diduga menjadi lokasi prostitusi. Tiga di antaranya di Perumahan Anggrek Loka BSD Sektor 2.2 dan satu lagi berada di Jalan Rawa Buntu Utara. Di empat titik tersebut  bisa dibuktikan indikasi terjadi praktik prostitusi, yakni beralihfungsinya tempat indekos menjadi penginapan  dengan tarif per-jam.

Dalam razia tersebut, Satpol PP Tangsel mengamankan 10 pasangan bukan suami istri dan 12 perempuan yang berada di kamar-kamar hotel. Ditemukan pula barang bukti alat kontrasepsi dan percakapan yang mengarah pada praktik prostitusi dari sejumlah gawai milik mereka. 

Sebenarnya, razia kawasan yang diduga tempat prostitusi bukan kali ini saja terjadi, sudah banyak tempat lainnya di razia pula.Tapi, kegiatan haram tersebut tetap saja marak terjadi bahkan tindakan asulisa ini seakan tak pernah mati. Mengapa bisa terjadi? Pastinya ada yang salah dengan hukum di negeri yang menerapkan sistem sekuler ini.

Memang, petugas Satpol PP sudah mengamankan barang bukti dan menangkap para pelaku prostitusi online ini. Lantas, kalau sudah ditangkap mau diapakan? Apakah mau diberi sanksi agar tidak mengulanginya lagi? Ataukah mereka bisa bebas melenggang tak ada rasa bersalah? Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, baik pelacuran offline  maupun online  mereka dibebaskan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia itu bukanlah tindak pidana.


Pelaku Prostitusi Tak Bisa Dipidanakan

Dalam KUHP Indonesia, tidak ada ketentuan khusus yang dapat menjerat penjaja seks komersil (PSK)/pelacur. Semua kegiatan prostitusi yang dikelola sendiri dengan pengguna  jasa seks tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana termasuk juga pelacuran online yang dikelolanya sendiri dengan pengguna jasa seksnya. Namun, dalam KUHP pasal 506 dapat digunakan untuk menjerat para mucikari atau penyedia PSK yakni  paling lama satu tahun kurungan. 

Bahkan dalam Undang-Undang ITE UU No. 11 Tahun 2008 tidak memberikan ancaman pidana atas tindakan pelacuran online yang dikelola oleh PSK itu sendiri dan para pengguna jasa seks komersial ini. Pasal 27 ayat (1) UU ITE  hanya menjerat orang yang menyebarluaskan ke publik perbuatan asulisa tersebut melalui informasi elektronik. Namun, jika perbuatan yang dilakukan hanya pesan untuk melacurkan dirinya tapi tidak disebarluaskan ke publik, itu tidak bisa dijerat.

Dalam KUHP buatan Belanda ini pun pengguna jasa seks pada sebuah kegiatan prostitusi tidak bisa jadi delik, kecuali jika  yang dijajakan itu anak-anak yang belum berusia 18 tahun, dapat diancam dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 tahun 2014). 

Jika pengguna jasa seks itu laki-laki atau perempuan yang telah beristeri/bersuami maka bisa dikenakan delik zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana maksimum 9 bulan. Itu pun jika ada delik aduan  baik dari isteri atau suami pelaku zina. Namun, kalau tidak ada aduan, pengguna jasa seks tersebut tidak bisa ditindak pidana.

Pantas saja, prostitusi online maupun offline  semakin lama semakin marak, karena hukum Islam tak diterapkan. Negara yang mayoritas Muslim ini  malah menerapkan  sistem sekuler kapitalis dengan asas sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) yang tidak bisa membuat pelakunya jera. 

Bahkan, tak ada sanksi yang memberatkan bagi para pelaku prostitusi/pezina. Mereka bisa bebas berkeliaran tanpa merasa berdosa dan melenggang dengan tenangnya tanpa jeratan hukum. Bagaimana pun keadaannya, prostitusi kian marak jika hukum Islam tak tegak. 


Prostitusi dalam Pandangan Islam

Padahal, dalam pandangan Islam, tindak prostitusi/zina baik online maupun offline tetap saja berdosa dan haram hukumnya. Baik pelacur/PSK ataupun pengguna jasa seks, keduanya sama-sama akan diberikan sanksi. Bagi laki-laki atau perempuan  yang berzina tapi belum menikah, sanksinya didera cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. 

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam  Al-Qur’an Surah an-Nur ayat 2 yang artinya, “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Adapun bagi laki-laki atau perempuan yang berzina tapi sudah menikah, maka sanksinya di dera dan dirajam. Salah satu hadits yang menyebutkan hukumannya, yakni Rasulullah SAW bersabda, “Ambillah diriku, ambillah diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain mereka yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah hukumnya dera 100 kali dan rajam.”

Begitu juga bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan prostitusi seperti mucikari bisa diancam dengan hukuman berat berupa ta’zir yang ditentukan oleh pengadilan. 

Sanksi tegas inilah akan membuat orang-orang yang ada di lingkaran prostitusi  akan jera. Bagi orang yang ada niatan untuk melakukan zina pun akan berpikir seribu kali untuk melakukannya. Sudahlah dosanya besar, ditambah sanksinya pun berat. 

Dalam Islam, tujuan diberikannya sanksi yang berat yakni: Pertama, pencegahan atau preventif (zawajir) yakni mencegah terjadinya kasus prostitusi terjadi terulang kembali. Kedua, penghapus dosa atau kuratif (jawabir) yakni sebagai penghapus atau penebus dosa bagi pelaku sampai di akhirat.

Namun, sanksi sebagai zawajir dan jawabir bagi mereka yang berada dalam lingkaran prostitusi tidak bisa diterapkan karena Indonesia sudah lama menerapkan  ideologi sekuler dengan asas sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).

Padahal,  sangat berdosa sekali jika suatu negara apalagi mayoritas beragama Islam tidak mau melaksanakan hukum Allah SWT seperti menerapkan hukuman hudud bagi pelaku prostitusi. Semua itu merupakan bentuk kemungkaran.Tentu saja setiap kemungkaran akan mendatangkan azab dari Allah  SWT. Naudzubillahi mindzalik.

Maka, jika negara ini tidak mau mendapatkan azab dari Allah SWT, satu-satunya jalan dengan menerapkan hukum yang merujuk kepada aturan Sang Pencipta manusia, Allah SWT yakni kembali kepada hukum Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah. []

Oleh: Siti Aisyah, S.Sos., Koordinator Kepenulisan Komunitas Muslimah Menulis Depok

Posting Komentar

0 Komentar