Prof. Suteki: Problem Utama BUMN Bukanlah Radikalisme, Melainkan Patut Diduga Korupsi


TintaSiyasi.com-- Menanggapi pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus bersih dari ajaran radikalisme dan dari orang-orang yang menyebarkan ajaran dan paham radikal, Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., menilai problem utama BUMN bukanlah radikalisme, melainkan patut diduga adalah korupsi yang disebut sebagai extraordinary crime. 

"Problem utama BUMN bukanlah radikalisme, melainkan patut diduga adalah korupsi yang juga disebut sebagai extraordinary crime," ujarnya kepada Tintasiyasi.com, Kamis (15/4/2021).

Ia melanjutkan, radikalisme bukan problem utama negeri ini, melainkan ketimpangan sosial. "Radikalisme lebih terkesan lebih menampakkan diri sebagai alat politik yang diterapkan untuk menghakimi lawan politik dengan tudingan sepihak oleh pihak yang memiliki otoritas," ungkapnya.

Ia berpendapat, istilah radikalisme tidak dikenal dalam nomenklatur hukum, bahkan tidak ada definisi bakunya. "Ketika definisi secara hukum masih kabur (obscure), maka nomenklatur radikalisme menjadi sangat seksi untuk dimanfaatkan sebagai alat rekayasa penyelamatan kepentingan atau kekuasaan (as a tool of interest engineering) dan cenderung sebagai alat gebuk untuk pihak-pihak yg berseberangan dengan penguasa itu," paparnya. 

Ia mengungkapkan, sebagai negara hukum, maka nomenklatur hukum harus lebih diutamakan dari pada nomenklatur politik yang seringkali hanya didasarkan pada kemauan rezim penguasa.

"Pada Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan UU terorisme, hanya mengatur tentang tindakan pencegahan terorisme dengan dua pendekatan: deradikalisasi dan kontra Radikalisasi (Pasal 43A ayat 3). Dan secara hukum berarti istilah radikalisme itu sendiri belum terdefinisikan secara jelas dan lengkap. Keadaan yang berbeda kita bandingkan dengan istilah terorisme yang telah memiliki definisi baku," bebernya. 

Ia memaparkan, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 tahun 2018 dijelaskan bahwa, "terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."

Menurutnya, jika menyadari, bangsa di negeri ini berbhinneka, beragam SARA dan konstitusi menjamin keyakinan agama dan kepercayaan pendududuknya. "Mestinya pemerintah tetap wajib menghormati keyakinan dan pelaksanaan keyakinan tersebut tanpa tuduhan radikal radikul. Di sinilah pentingnya mendudukkan radikalisme secara jelas jenis kelaminnya," pungkasnya.[] Sri Astuti

Posting Komentar

0 Komentar