Prof. Suteki Nilai Indonesia Gagal Jadi Negara Hukum, jika Jabatan Presiden Tiga Periode



TintaSiyasi.com-- Pakar Hukum dan Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof. Dr. Suteki S.H., M,Hum., menilai, Indonesia akan gagal menjadi negara hukum jika jabatan presiden tiga periode.

"Itu kan namanya gagal menjadi negara hukum kalau begitu," ujarnya dalam Fokus Live: Tiga Periode Jabatan Presiden, Ada Apa? di kanal Youtube Fokus Khilafah Channel, Ahad (28/3/2021).

Ia mengatakan, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka segala kekuasaan baik legislatif eksekutif yudikatif harus tunduk pada konstitusi. Termasuk dalam pengangkatan presiden.

Ia pun menjelaskan, Jokowi yang diangkat menjadi presiden pada tahun 2014 itu terikat dengan konstitusi yang sudah diamandemen. Ia mengungkapkan, di masa Orde Baru, dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Namun ia mengatakan, di era reformasi, berlaku UUD 1945 Amandemen, dan pasal 7 berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Ia juga menegaskan bahwa perubahan masa jabatan presiden hingga tiga periode dapat diwujudkan melalui amandemen UUD 1945, sebagaimana diatur di pasal 5. Namun menurutnya, jika hal itu dilakukan, berarti berlaku retroaktif dan bertentangan dengan prinsip hukum modern, serta berpotensi memporak-porandakan dunia hukum.

"Tetapi, kan menurut saya asas retroaktif ini yang tidak boleh di terapkan di dalam dunia hukum modern. Karena, itu akan memporak-porandakan dunia hukum", pungkasnya.[] Nurwati

Posting Komentar

0 Komentar