Marak Kasus Penyiksaan TKW, Ustazah Ratu: Negara Abai dan Membiarkan Rakyatnya Menderita di Negara Lain



TintaSiyasi.com-- Menyoal maraknya kasus penyiksaan yang rentan dialami Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, Pemerhati Kebijakan Keluarga dan Generasi Ustazah Ratu Erma Rahmayanti, S. P menyatakan, hal tersebut terjadi karena abainya negara dalam mensejahterakan rakyatnya di dalam negeri serta membiarkannya menderita di luar negeri.   

"Negara abai menyejahterakan rakyatnya di dalam negeri dan membiarkannya menderita di negara lain,” ujarnya kepada TintaSiyasi.com, Jumat (02/04/2021).

Menurutnya, persoalan utama kasus TKW di luar negeri bukan karena negara abai memperhatikan kebutuhan dan kepentingan buruh migran. Namun, ada dalam paradigma negara hari ini yang meniscayakan adanya rakyat yang bekerja di negara orang.

"Letak persoalan ada di paradigma negara hari ini yang meniscayakan adanya rakyat yang bekerja di negera orang. Melepaskan tanggung jawabnya dan membiarkan rakyatnya memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan, menggadaikan nasib rakyatnya pada orang lain," bebernya.

Ia menuturkan, betapa sedihnya kondisi negeri ini yang tidak mampu menyejahterakan rakyatnya di dalam negeri dan harus mencari pekerjaan ke negara orang. Ia ungkap, penyebab kegagalan pemerintah hari ini dan sebelum-sebelumnya dalam mensejahterakan rakyat tidak lepas dari kesalahan pengelolaan sumber daya alam yang diberikan kepada swasta dan asing. 

“Sangat menyedihkan, kepala negara negeri ini, sejak pemerintahan sebelum-sebelumnya telah memberikan hak pengelolaan kekayaannya kepada swasta dan asing," paparnya.

Ia menjelaskan, barang tambang, cadangan gas alam, hutan, laut, dan lain-lain telah diserahkan pengelolaannya kepada swasta asing. Walhasil, rakyatnya sendiri terpaksa pergi keluar dari negaranya untuk mencari penghidupan.

"Ibarat kepala keluarga yang menyuruh anggota keluarganya numpang makan di rumah orang. Karena si kepala keluarga ini telah sepakat dengan perampok, rela hartanya dikuras,“ tuturnya. 

Ia menegaskan, seharusnya pemerintah negeri ini menarik hak pengelolaan sumber daya alam dari swasta dan asing. Selanjutnya, dikelola mandiri, dan memberdayakan rakyatnya yang ahli. "Tidak lupa meminta pulang semua anak bangsa yang punya keahlian yang bekerja di negeri orang. Lalu memperkerjakan mereka dengan imbalan yang layak sesuai kemampuannya, agar mereka bersemangat bekerja demi bangsa," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah harus mendukung optimal kebutuhan dana, teknologi dan perangkat kebijakan untuk mengelola mandiri kekayaan ini. Sehingga, mampu menyukupi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja. Ia berharap, dengan hal itu bisa menghentikan semua pengiriman tenaga kerja, khususnya perempuan.  

Ia menjelaskan, situasi demikian membutuhkan keberanian politik dan penyiapan pemerintahan baru yang mendukung langkah di atas. "Karena ketika dunia hari ini dikendalikan oleh aturan politik kapitalis, negara adidaya dan kelompoknya menjarah SDA negara berkembang, perusahaan besar asing menguasai bisnis layanan publik," jelasnya.

"Pemerintah negara berkembang dipilih sebagai antek asing, maka langkah-langkah politik untuk melepaskan diri dari cengkeraman negara besar mustahil terjadi," imbuhnya.

Menurutnya, diperlukan adanya upaya membentuk pemerintahan global baru yang menggantikan adidaya, yang menghapus praktik-praktik konglomerasi layanan publik. "Pemerintahan baru itu adalah negara Islam, khilafah, yang bekerja sebaliknya dengan adidaya hari ini. Adidaya kapitalis menyengsarakan dunia, sedangkan khilafah menyejahterakan dunia dan menjaga seluruh isinya,“ jelasnya. 

Ia menekankan, pemenuhan kebutuhan dalam keluarga dibebankan kepada dua penanggung jawab berdasarkan syariat Islam. Pertama, di pundak kepala keluarga laki-laki, yaitu, ayah, suami, anak laki-laki dewasa. Ia menjelaskan, Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah ayat 233.

"Pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas kepala keluarga, yakni dengan bekerja. Kedua, di tangan negara. Negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan,” paparnya.

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw bersabda, “seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya," HR. Bukhari dan Muslim.

“Wajib menyelenggarakan jenis-jenis industri dan pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan lapangan kerja. Negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan penguatan skill dan profesionalitas untuk bekerja," pungkasnya.[] M. Siregar

Posting Komentar

0 Komentar