Larangan Mudik, Solusi Tuntaskan Pandemi?


Larangan mudik lebaran 2021 sudah dikeluarkan oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy. Larangan ini berlaku pada 6-17 Mei 2021. "Larangan mudik akan dimulai pada 6-17 Mei 2021 dan sebelum dan sesudah tanggal itu, diimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang ke luar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu," kata Menko PMK (detiknews, 26/3/2021).

Pemerintah  menjelaskan bahwa pelarangan mudik ini berlaku untuk semua kalangan. Sebagai upaya dari pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona dan untuk menggencarkan program vaksinasi nasional. Selain itu juga karena pengalaman tahun sebelumnya usai libur panjang, angka kasus positif dan kematian akibat Covid-19 meningkat.

Mengingat angka penambahan kasus di Indonesia masih sangat tinggi setiap harinya. Data per 29 Maret 2021 jumlah penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 5.008 kasus. Sehingga total kasus sampai saat ini mencapai 1.501.093 kasus. Begitu juga dengan angka kematian akibat Covid-19 terus bertambah setiap harinya. Total kematian sampai tanggal 29 Maret 2021 sebanyak 40.581 orang (kompas.com, 29/3/2021).

Upaya pemerintah untuk menuntaskan masalah pandemi dengan melarang mudik, diharapkan bukan sekedar kebijakan basa-basi. Pemerintah harus tegas dan konsiten. Jangan sampai antar kementerian membuat kebijakan yang saling bertolak belakang. Semua itu agar harapan untuk menuntaskan pandemi bisa terealisasi. 

Sebenarnya pelarangan mudik ini tidak akan pernah ada jika pemerintah dari awal membuat kebijakan dengan cepat dan tepat dalam menagani pandemi. Bukan malah meremehkan atau membuat kebijakan yang membingungkan masyarakat. Tahun sebelumnya saat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang mudik. Tetapi malah menimbulkan kegaduhan dan kebingungan di masyarakat karena pernyataan presiden yang membedakan istilah pulang kampung dengan mudik. Begitu juga sekarang, saat menteri perhubungan mengatakan tidak ada larangan mudik, tetapi menteri PMK mengatakan mudik dilarang.

Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain yang sering bertolak belakang. Saat pemerintah mengatakan akan menuntaskan pandemi, tetapi kebijakan yang dikeluarkan justru sebaliknya. Pemerintah tetap membuka tempat-tempat pariwisata, menerapan new normal tanpa adanya tracing dan testing secara masif dan gratis, bahkan membebaskan orang asing masuk ke Indonesia.

Semua itu terjadi karena pemerintah selalu memperhitungkan dampak ekonomi dalam membuat kebijakan. Tidak benar-benar serius untuk menuntaskan pandemi Covid-19. Padahal kenyataannya dari hari ke hari perekonomian juga tidak membaik. Justru semakin menambah masalah lain yang lebih besar. 

Jika sejak awal pemerintah menjadikan Islam sebagai sandaran dalam menyelesaian wabah Covid-19 maka kondisi seperti ini tidak akan berlarut-larut hingga hari ini. Dengan kebijakan lockdown atau karantina wilayah sesuai sabda Nabi, insya Allah Covid-19 hanya terlokalisasi pada satu tempat saja. Karena untuk menghentikan wabah bukan semata mempertimbangkan dampak ekonomi, namun yang paling penting ialah keselamatan nyawa manusia.[]

Oleh: Mia Purnama

Posting Komentar

0 Komentar