KPK Setop Kasus BLBI, Prof. Suteki: Konsekuensi Logis Putusan MA yang Penuh Ketidakadilan




TintaSiyasi.com-- Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  untuk menghentikan pengusutan kasus tindak pidana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Samsul Nursalim (ISN) yang dituangkan dalam surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dinilai Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., sebagai konsekuensi logis putusan MA yang membebaskan eks Kepala BPPN Syafrudin Arsyad Temenggung yang penuh ketidakadilan.

“SP3 atas Nursalim dan Istrinya, saya nilai merupakan konsekuensi logis atas putusan MA yang membebaskan Syafrudin AT. Waktu di ILC itu, saya katakan sebagai wujud penegakan hukum yang terjerembab dalam aliran positivisme yang penuh ketidakadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” tuturnya kepada Tintasiyasi.com, Sabtu (03/04/2021).

Menurutnya, pada awalnya KPK menetapkan eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi tersangka. “Syafruddin diduga menerbitkan SKL BLBI untuk Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia. Syafruddin dihukum 15 tahun di pengadilan tingkat banding. Namun, Mahkamah Agung melepasnya di tingkat kasasi,” ujarnya.

Ia menilai antara putusan MA atas Syafrudiin AT dan SP3 atas Nursalim dan Istrinya tidak ada bedanya karena keduanya terbelenggu bunyi-bunyi teks yang tidak mampu menghadirkan keadilan di tengah masyarakat.  “Keduanya menunjukkan adanya dugaan ketidakseriusan KPK bersama Pemerintahan dalam memberantas korupsi di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, putusan ini terkesan amung lamis dan ada dugaan pula adanya hidden interest. “Ada kesan terdapat hidden interest yakni agenda untuk mempersulit bila perlu membuat kasus BLBI ini tidak terungkap atau setidaknya digiring menjadi mal administrasi dan perdata, misalnya melalui jalur lobbying,” ungkapnya.

Selain itu, putusan MA yang kontroversial ini juga dinilai Prof. Suteki memberikan kesan melindungi the big fish di balik kasus BLBI. “Maka, jalan terbaiknya adalah memutus ranting dan dahan yang patah untuk menyelamatkan batang dan akar sebatang pohon,” paparnya.

“Juga ada kesan di negeri ini imunitas para pembesar khususnya Presiden dan Wakil Presiden Dengan menjalankan pepatah Jawa, mikhul dhuwur mendhem jero,” pungkasnya. [] Achmad Mu’it

Posting Komentar

0 Komentar