Ketahanan Pangan Indonesia Rendah, Apanya yang Salah?

Menurut International Food Policy Research Institute, ketahanan pangan yaitu ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi preferensi pangan dan kebutuhan pangan mereka, hidup yang aktif dan sehat. 

Sedangkan pengertian ketahanan pangan menurut UU No. 18/2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan memiliki lima unsur yang harus dipenuhi yakni berorientasi pada rumah tangga dan individu, dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses, menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial, berorientasi pada pemenuhan gizi, serta ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

Secara sederhana, ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. 

Ketahanan pangan menjadi isu yang semakin krusial sebab menurut Food and Agriculture Organization (FAO) yakni sebuah lembaga kerja yang berada di bawah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengungkapkan bahwa populasi dunia diperkirakan akan bertambah dan akan ada hampir 10 miliar orang di bumi pada tahun 2050. Dan, sekitar 3 miliar lebih banyak mulut untuk diberi makan daripada tahun 2010.

Konferensi FAO tahun 1984, mencetuskan dasar-dasar ketahanan pangan yang pada intinya menjamin kecukupan ketersediaan pangan bagi umat manusia dan terjaminnya setiap individu untuk dapat memperoleh pangan. 

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 18 tahun 2012, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu: kecukupan ketersediaan pangan; stabilitas ketersediaan pangan; aksesibilitas terhadap pangan ; dan kualitas/keamanan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yakni Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan. Kegunaan dari IKP adalah untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Caranya menghitung rata-rata dari ketiga dimensi tersebut.

Meskipun pertumbuhan ekonomi terhitung pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ketahanan pangan tak hanya sebatas soal ketersediaan tetapi juga soal kualitas dan keterjangkauan. Isu keterjangkauan pangan ini masih sering luput dari perhatian ketika berbicara soal pangan. 

Global Food Security Index (GFSI) 2020 baru saja dirilis. Dari 113 negara, tingkat ketahanan pangan Indonesia secara keseluruhan berada di peringkat ke-65 dengan skor 59,5 poin. Sebelumnya, posisi Indonesia bertengger pada peringkat 62 (2019), 65 (2018) dan 69 (2017).

Pada 2020, negara-negara ASEAN lain yang posisinya di atas Indonesia meliputi Vietnam (ranking ke-63), Thailand (51), Malaysia (43), dan Singapura (19). Peringkat teratas diduduki Finlandia dan Irlandia.

Sementara itu, Indonesia diganjar peringkat ke-55 pada kategori keterjangkauan (meliputi indikator rata-rata harga pangan, proporsi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, sampai akses terhadap pasar dan layanan keuangan pertanian) dan peringkat ke-89 pada kategori kualitas dan keamanan bahan makanan. (Sekar Kinasih - 28 Februari 2021, tirto.id)

Data BPS 2014-2019 menunjukkan jumlah PDB untuk sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian mencapai Rp880,4 triliun pada tahun 2014 dan terus meningkat. Jumlah ini meningkat pada 2015 hingga 2018 dengan rincian sebesar Rp906,8 triliun pada 2015, Rp936,4 triliun pada 2016, Rp969,8 triliun pada 2017 dan mencapai Rp1.005,4 triliun pada tahun 2018. 

Tapi di sisi lain, berdasarkan data dari Buletin Konsumsi Pangan Kementerian Pertanian 2019, masyarakat masih menghadapi harga pangan yang tidak bersahabat. Pengeluaran untuk bahan makanan terus meningkat sebesar 10% sejak 2016 hingga 2018. 

Data harga BPS dan World Bank juga menunjukkan harga beras di Indonesia terus meningkat 26% sejak 2014 hingga sekarang. Padahal peningkatan harga di pasar internasional hanya mencapai 12%. Walaupun tersedia, rupanya pangan di Indonesia masih kurang beragam, tidak merata dan tidak terjangkau.

Tingginya harga pangan Indonesia sangat merugikan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin. Mereka bisa menghabiskan 50% hingga 70% dari pendapatannya hanya untuk membeli makanan.  Besarnya proporsi pengeluaran untuk makanan membuat masyarakat sangat rentan terhadap lonjakan harga komoditas pangan sehingga memengaruhi pola konsumsi.

Berdasarkan hasil penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), kenaikan harga beras sebesar Rp1.000 dapat mengurangi konsumsi beras sebesar 0,67 kg. Hal ini menyebabkan risiko tidak terpenuhinya Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan sebesar rata-rata 2.150 kilo kalori. Tidak tercukupinya nilai AKG yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2013 ini dikhawatirkan berkontribusi terhadap tingginya risiko malnutrisi dan stunting di Indonesia.

Ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya harga pangan. Beberapa di antaranya adalah tantangan-tantangan produksi pertanian, seperti perubahan iklim dan cuaca, infrastruktur irigasi yang belum memadai, kurangnya sumber air bersih, kurangnya penggunaan teknologi, berkurangnya lahan pertanian, kurangnya SDM dan rendahnya produktivitas pertanian. 

Jelas masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama dari segi keterjangkauan. Untuk meningkatkan ketahanan pangan, perlu adanya sinergi kebijakan dari berbagai pemangku kebijakan.

Tidak ada satu kebijakan yang dapat menghasilkan ketahanan pangan begitu saja. Dibutuhkan serangkaian kebijakan dari beberapa sektor, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian dan sosial untuk mencapainya. Ketahanan pangan hanya bisa dicapai melalui kerja sama menuju satu visi yang selaras.

Sayangnya, kebijakan pemerintah paradoks, di sisi lain Negara Indonesia adalah negara agraris yang memiliki lahan pertanian sangat luas, namun anehnya pemerintah berencana impor terutama impor beras. Kebijakan aneh ini tiba-tiba dilakukan, padahal menteri pertanian mengungkapkan produksi dari sisi hulu  menyatakan surplus. Demikian juga stok beras yang yang ada di gudang Bulog juga masih melimpah.

Terlebih lagi rencana impor 1 juta ton beras jelang panen raya. Impor beras pada saat panen raya menjadikan harga padi sangat murah, sehingga petani mengalami kerugian. Kondisi ini sangat ironis, di saat jutaan rakyat kelaparan, ternyata di gudang bulog ada ratusan ribu ton beras hasil impor rusak. Bahkan bisa jadi sebagian sudah membusuk karena beras itu hasil impor tahun lalu. Ini menunjukkan kejahatan rezim yang mengizinkan impor beras. 

Kebijaksanaan impor di tengah panen raya, selain tidak berpihak kepada rakyat juga akan membuat negara ini kehilangan kedaulatan pangan karena tergantung kepada impor. Kebiasaan impor ini diduga kuat karena adanya mafia rente yang mencari keuntungan dari impor beras tersebut. 

Hal ini bukti kerusakan sistem kapitalis dan kejahatan rezim. Kerusakan paradigma ekonomi kapitalis disebabkan karena dalam sistem ekonomi kapitalis mempunyai problem ekonomi yakni kelangkaan sehingga solusi yang diambil itu menambah persediaan barang tanpa memperhatikan distribusi.

Oleh sebab itulah, diperlukan sistem untuk menggantikan sistem ekonomi kapitalis yang menjadi penyebab masalah ketahanan pangan yang tak kunjung selesai. Sistem itu adalah Sistem Islam. Sistem yang sempurna yang akan mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. 

Dalam sistem Islam, Khalifah akan menjamin seluruh kebutuhan hidup masyarakat yang menjadi tanggungannya. Menjamin ketersediaan pangan, dan mencukupi dan mendistribusikan pangan secara merata kepada rakyatnya.

Khilafah akan mendukung penuh program untuk melestarikan kultur pertanian dan memberi kemudahan kepada petani untuk menjangkau lahan, pupuk dan modal. Khilafah akan memberikan fasilitas pendidikan untuk melakukan riset-riset, pelatihan, dan pengembangan terkait pangan. Khilafah juga akan menjamin semua tanah dikelola secara maksimal. Selain itu, khilafah juga akan mengadakan sarana dan prasarana untuk petani dari jalan, alat komunikasi, teknologi pertanian terbarukan dan perairan.

Nampak jelas, khilafah benar-benar akan menunaikan tanggung jawabnya sehingga ketahanan pangan akan terjaga dengan baik. Berbeda dengan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme, solusi tambal sulam yang diberikan hanya menguntungkan segelintir orang yakni para kapitalis dan menyengsarakan rakyat. Di saat sistem kapitalis berorientasi pada materi, tidak demikian dalam sistem Islam. Dalam Islam, materi bukanlah tujuan yang hendak diraih, namun keridhaan Allah dan pelayanan rakyat yang menjadi prioritas.[]

Oleh: Achmad Mu'it
(Analis Politik Islam)

Posting Komentar

0 Komentar