Kembali Impor Garam


Sekitar 3 juta ton garam akan diimpor oleh pemerintah. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyampaikan kualitas dan kuantitas garam lokal menjadi alasan pemerintah melakukan impor. Menurut pemerintah, kualitas garam lokal belum sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga penggunaan garam lokal yang berbeda kualitasnya dengan kebutuhan industri dapat berpengaruh pada kualitas produk. Selain itu, pemerintah beralasan bahwa kuantitas akan kebutuhan garam nasional yang belum terpenuhi stoknya, sehingga diperlukan impor (money.kompas.com, 19/03/2021).

Keputusan impor garam disayangkan oleh Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI) Jakfar Sodikin bahwa tindakan menaikkan impor garam menjadikan petambak, petani, hingga pengusaha garam lokal semakin tertekan karena kecenderungan pemerintah mengandalkan impor, juga apalagi hal ini disertai pembatalan target swasembada. Sejumlah 5 hingga 10 persen anggota APGI pun telah beralih menjadi kuli bangunan selama tahun 2020, serta beberapa petambak yang hampir kehilangan harapan, bertahan dengan melakukan penggarapan lahan sekadarnya karena harga pembelian yang tidak pasti dari dilakukannya impor garam. 

Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi menyampaikan bahwa KKP memberi solusi pembatasan impor garam menjadi satu-satunya cara menyelamatkan produksi garam lokal dalam memastikan harga garam lokal yang layak. Selain itu, menurut Wahyu, mengenai kualitas garam lokal pada kadar NaCl (Natrium Chlorida) selisih 0,3 persen dari batas yang diperlukan industri hanya perlu diolah lebih lanjut (tirto.id, 17/03/2021).

Garam merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat maupun industri, sehingga diklasifikasikan garam konsumsi dan garam industri. Ini menjadikan garam sebagai komoditas strategis nasional hingga komoditas politik karena adanya keterkaitan garam dengan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional. Namun, realitanya kini negara masih melakukan impor garam, sehingga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan rakyat.

Impor yang kini dilakukan karena kebutuhan garam industri seharusnya diatasi oleh negara. Alasan kualitas dan kuantitas garam lokal yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi kebutuhan garam industri menjadi dalih terhadap tekanan dan tuntutan untuk melakukan impor. Alih-alih mengatasi kebutuhan garam di dalam negeri, negara tiap tahunnya lebih memilih cara instan dengan mengimpor kepada pihak asing.

Akhirnya, target swasembada yang diharapkan pada 2022 dibatalkan. Padahal pemerintah telah mengatur perihal impor garam pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bagian Kedelapan Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang dijelaskan ketentuannya pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Namun, kebijakan yang terkandung di dalamnya menunjukkan belum terealisasi dari adanya keputusan yang kini impor garam sekitar 3 juta ton.

Dampaknya bagi petambak, petani dan pengusaha garam lokal harus ikut bersaing dengan importir garam. Persaingan dalam penentuan harga garam lokal akan mengalami kemerosotan. Tidak jarang ketika panen melimpah, garam menjadi tidak laku terjual.

Mata pencaharian bagi petambak, petani dan pengusaha garam lokal menjadi terancam. Alih kerja dari memproduksi garam ke pekerjaan yang berpenghasilan pasti pun telah menjadi keputusan beberapa anggota APGI. Hal ini menunjukkan keputusan negara dengan tetap melakukan impor telah mengabaikan rakyatnya.

Maka, apabila semakin meningkat dan semakin menuntut kebutuhan garam tetapi tidak segera diatasi, hal ini dapat menunjukkan adanya kepentingan dan keuntungan dari pengusaha importir garam maupun penguasa sebagai pengatur kebijakan. Sebagaimana pentingnya pemanfaatan garam sebagai salah satu kebutuhan pokok. Ini mengakibatkan negara akan dapat terlepas dari kewajibannya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Sehingga menunjukkan ketidakmampuan menjaga ketahanan pangan.


Islam Solusi Kebutuhan Pokok Rakyat

Menghadapi pemenuhan kebutuhan pokok, negara dalam sistem Islam akan bertanggungjawab kepada rakyatnya. Aspek produksi hingga distribusi akan ditingkatkan dan didukung oleh negara.

Pada aspek produksi, negara akan memberikan dorongan hingga bantuan bagi petani, mulai dari ilmu pengetahuan hingga pengembangan teknologi. Bagi petani yang tidak mampu, negara akan memberikan bantuan berupa modal, sarana produksi, hingga infrastruktur pendukung.

Pada aspek distribusi, peran negara sebagai pengawas dan tidak melakukan intervensi harga. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penipuan, distorsi harga, penimbunan stok, dan hal-hal terlarang lainnya berdasarkan aturan syara'. Intervensi harga tidak dilakukan oleh negara karena tidak sesuai syariat Islam dan agar tidak terjadi potensi black market yang akan disanksi tegas. Maka, harga produk tetap mengalami keseimbangan.

Melalui peranan dan kebijakan negara bagi petani menunjukkan negara dengan sistem Islam mampu melakukan swasembada kebutuhan pokok bagi rakyatnya. Negara pun akan mampu secara mandiri, sehingga tidak bergantung pada impor. Sebagaimana negara mengharamkan adanya intervensi asing dari kebijakan impor yang dilakukan.

Hal ini tidak terlepas dari peran khalifah, pemimpin negara bersistem Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Imam (Khalifah) raa'in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya." (HR. Muslim dan Ahmad)

Oleh karena itu, negara dengan sistem Islam akan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui tanggungjawab negara, serta mampu menjaga ketahanan pangan  melalui swasembada kebutuhan pokok yang dapat dilakukan negara dan pencegahan dari intervensi asing. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Andhari

Posting Komentar

0 Komentar