Kasus Terorisme, Pakar Hukum: Kita Harus Mewaspadai Aktornya



TintaSiyasi.com-- Menanggapi kasus terorisme yang baru-baru ini terjadi, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. mengatakan, yang harus diwaspadai adalah aktornya.

“Yang harus kita waspadai dari sisi aktornya kan begitu, pure atas inisiatif sendiri atau justru ada gelombang lain yang mempengaruhi baik secara langsung  maupun secara tidak langsung,” tuturnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) ke-24: Terorisme dalam Kacamata Para Tokoh, Sabtu (2/4/2021) di YouTube PKAD Channel.

Ia menjelaskan, memang ada orang-orang dengan tingkat fanatisme tinggi dalam keyakinan dan agama apapun. “Selalu ada orang-orang yang punya keyakinan radikal seperti itu dan itu pasti tidak terkait dengan kelompok agama tertentu,” imbuhnya.

Ia mengatakan, di antara anggota-anggota tersebut ada orang-orang yang tidak tunggal latar belakang permasalahanya.

“Kelompok atau sel itu terbentuk tidak hanya driven by jihad atau keinginan berjihad atau apapun istilahnya dalam agama lain atau kelompok lain, tetapi juga karena masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, mulai dari sifatnya yang domestik maupun non domestik,” jelasnya.

Ia mengatakan, terorisme oleh kelompok society relatif mudah diatasi, karena negara punya segala resources untuk mengatasinya. “Terorisme oleh kelompok society relatif mudah diatasi, karena negara punya segala resources untuk mengatasi itu  bersama dengan bantuan society," paparnya.

Ia menegaskan, yang paling berbahaya adalah terjadinya state terrorism yaitu terorisme yang dilakukan oleh negara. "Nah, kalau kita bicara tentang state terorisme, maka kemana lagi kita minta perlindungan?” tanyanya.

Ia menjelaskan, pemerintah harus membersihkan anasir-anasir negara yangg mengunakan institusi negara untuk melakukan terorisme. Apalagi, ia katakan, bila ada dugaan ternyata institusi-institusi dalam negara itu melakukan atau menunggangi kelompok masyarakat untuk lakukan pengalihan isu.

Dia menegaskan, adanya kemungkinan sel-sel dalam institusi negara yang memanfaatkan kelompok tertentu untuk keuntungan sosial dan politik mereka.

“Nah, bisa enggak presiden melakukan audit terhadap sel-sel negera terlebih dulu, kemudian kita sama-sama melakukan perang terhadap terorisme yang dilakukan oleh sel-sel di luar negara,” pungkasnya.[] Sri Purwanti

Posting Komentar

0 Komentar