Investor Melenggang di Tengah Bahaya Limbah


Setahun sudah pandemi membersamai kita, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi tak membuat kasusnya kunjung mereda, malah korban selalu bertambah. Mirisnya, muncul lagi kebijakan baru yang secara kasat mata sudah terlihat membahayakan bagi manusia dan lingkungan. 

Pemerintah mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP tersebut adalah aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). PP 22/2021 itu sendiri diteken Presiden RI Joko Widodo pada 2 Februari 2021 untuk menggantikan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (katadata.co.id, 12/3/2021). 

Pemerintah menghapus Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari daftar jenis limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengingatkan bahwa dihapusnya FABA dari daftar limbah B3 bisa memicu resiko pencemaran. Abu batubara bisa dimanfaatkan tanpa diketahui potensi pencemarannya. ICEL juga menyoroti ancaman kesehatan bagi warga yang dekat dengan PLTU yang tidak mengelola FABA. FABA bisa berbahaya bagi kesehatan karena beracun. (news.detik.com, 12/03/2021). 

Guru Besar Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar mengatakan, prosedur amdal yang eksisting dan relatif ketat saja banyak terjadi pencemaran lingkungan. Apalagi jika dipermudah seperti yang tercantum di dalam UU Ciptaker. Selain itu akan meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI). Saat pandemi covid 19, semakin lama penanganan covid oleh pemerintah, maka semakin lama pula investor asing baru masuk ke tanah air (mediaindonesia.com, 7/10/2020). 

Inilah sekelumit fakta atas diberlakukannya kebijakan pemerintah terkait dikeluarkannya limbah batubara dari kategori B3. Usulan mengeluarkan limbah FABA dari daftar limbah B3 datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Sebanyak 16 asosiasi Apindo sepakat mengusulkan penghapusan tersebut karena beberapa hasil uji menyatakan FABA bukan limbah B3. 

Berbagai kalangan bersuara menentang adanya penghapusan limbah FABA dari kategori limbah B3. Pakar lingkungan dari Universitas Indonesia Tarsoen Waryono menyampaikan dampak negatif limbah tersebut, seperti gatal pada kulit manusia, serta berbahaya terhadap organ pernapasan jika terhirup. Sebab, salah satu jenis limbah FABA berbentuk partikel debu halus. 

Menurut Aktivis ’98 Agung Wisnuwardana  dikeluarkannya limbah batu bara (FABA) dari golongan limbah bahan berbahaya beracun (B3) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021, (bukan) hanya menguntungkan investor tapi (juga) membahayakan rakyat dan lingkungan. 

Bukan hal yang mengagetkan lagi PP ini merupakan turunan dari UU Omnibus Law yang membuka investasi besar-besaran khususnya investasi asing di Indonesia. Sejak Indonesia "merdeka" para penguasa negeri membangun bangsa dengan basis utang, pajak dan investasi asing. 

Inilah pola pembangunan dengan paradigma kapitalisme liberal yang sudah terbukti membuat kerusakan lingkungan, kesenjangan ekonomi yang semakin tajam, dan kerusakan di berbagai bidang kehidupan. Keberadaan penguasa hanyalah sebagai petugas yang melindungi korporasi dengan menerbitkan kebijakan yang menzalimi rakyat. 

Berkebalikan dengan sistem Islam yang keberadaan penguasa adalah sebagai pelindung umat dari segala macam bahaya dan pengurus umat dari segala macam kebutuhannya. Maka Islam sangat memperhatikan keselamatan manusia dan memperhatikan kesejahteraannya. Demikian juga, Islam sangat memperhatikan lingkungan tempat masyarakat tinggal. Tentunya tidak ada alternatif selain khilafah agar umat kembali sejahtera, begitu juga dengan lingkungan tetap terjaga dari kerusakan akibat keserakahan penguasa bersama korporasi. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Haryati
(Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar