Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Ahmad Khozinudin: Saya Khawatir Ada Isu Boncengan



TintaSiyasi.com-- Menanggapi wacana 3 periode jabatan presiden, Advokat Muslim Ahmad Khozinuddin, S.H. mengungkapkan kekhawatirannya akan adanya isu boncengan di baliknya. 

"Saya khawatir ada isu boncengan," ungkapnya dalam diskusi Wacana 3 Periode Jabatan Presiden, untuk Apa dan Siapa? di saluran YouTube Pusat Kajian Analisis dan Data (PKAD), Jumat (19 03/2021). 

Ia menjelaskan, penambahan periode jabatan presiden tidak mungkin terjadi tanpa adanya amandemen konstitusi. Ia khawatir, saat bersamaan dengan isu amandemen itu ada isu boncengan karena menurutnya, rugi jika MPR dan DPR melakukan sidang hanya untuk mengamandemen periode jabatan. 

"Karena ketika melakukan amandemen, agak rugi, dong, kalau mengamandemen hanya mengumpulkan MPR sidang bersama dengan DPR itu hanya untuk mengamandemen masalah jabatan," tutur Akhmad.

Menurutnya bisa jadi akan ditambah hal yang lain. Ia mengungkap kekhawatirannya terhadap adanya gerakan-gerakan PKI yang dahulu pernah melakukan judicial review pada TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, namun tidak berhasil di Mahkamah Konstitusi (MK), karena ketetapan (TAP) MPRS bukanlah objek yang bisa dijadikan kewenangan bagi MK untuk judicial review. 

"Nah, salah satu cara yang mungkin secara konstitusional untuk menghilangkan larangan terhadap PKI adalah mengeluarkan TAP MPR baru untuk mencabut TAP MPRS itu," terangnya. 

Karena itu ia khawatir akan ada agenda terselubung jika nantinya ada agenda Sidang Umum MPR dalam rangka melakukan amandemen konstitusi. Tetapi menurutnya, jika tidak ada amandemen, itu menandakan bahwa isu ini tidak diadopsi. 

"Kalau tidak ada amandemen bolehlah isu ini kita anggap angin lalu. Tapi kalau ada amandemen, itulah tanda isu ini diadopsi," pungkasnya. [] Saptaningtyas

Posting Komentar

0 Komentar