Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Advokat: Itu Dimungkinkan secara Konstitusi


 
TintaSiyasi.com-- Menanggapi wacana jabatan presiden menjadi tiga periode, Advokat Muslim Ahmad Khozinuddin, S.H. menilai, hal itu dimungkinkan secara konstitusi. 

"Dari sisi jabatan presiden, itu akan dijadikan tiga periode, menurut saya itu biasa saja, karena secara konstitusi itu dimungkinkan," tuturnya dalam diskusi Wacana 3 Periode Jabatan Presiden, untuk Apa dan Siapa? di kanal YouTube Pusat Kajian Analisis dan Data (PKAD), Jumat, 19 Maret 2021.

Menurutnya, nyaris tidak ada satu pun konstitusi yang ada di dunia sekarang yang tidak bisa diubah. Ia menegaskan, semua konstitusi negara-negara yang ada di dunia, diberi satu ketentuan pasal yang memungkinkan konstitusi itu diubah melalui kewenangan yang ada di dalam konstitusi itu sendiri. 

Ia menjelaskan, di ketentuan pasal 3 pada konstitusi di Indonesia, wewenang untuk melakukan perubahan atau amandemen konstitusi ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Nah, pekerjaan MPR yang paling krusial adalah melakukan amandemen. Amandemen ini bisa mengubah sebagian, atau mengubah total, atau mengembalikan pada konstitusi awal," ungkapnya. 

Ia menambahkan, bila amandemen itu bernarasi kembali kepada konstitusi awal, menurutnya itu berarti tidak ada lagi limitasi jabatan presiden, tidak cukup dua periode. Karena itu, Ahmad mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya narasi yang berkembang di masyarakat yang mengajak untuk kembali kepada UUD 1945. Menurutnya, hal itu berarti tidak ada jalan lain kecuali amandemen. 

Ia khawatir, narasi mengajak kembali ke UUD 45 dimanfaatkan pihak tertentu sehingga presiden bisa dipilih kembali. "Sesuai ketentuan UUD yang asal, yang 45 itu, itu memang presiden bisa dipilih kembali. Itu tidak ada batasannya," pungkasnya. [] Saptaningtyas

Posting Komentar

0 Komentar