Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Prof. Suteki: Pelanggengan Kekuasaan Terindikasi Otoriter?



TintaSiyasi.com-- Menanggapi wacana masa jabatan presiden diubah dari dua menjadi tiga periode, Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. menilai, hal tersebut sebagai upaya pelanggengan kekuasaan yang terindikasi otoriter. 

"Jadi buat apa masa jabatan diubah dari dua periode menjadi tiga periode, jika hanya ingin melanggengkan yang terindikasi otoriter, namun tidak patuh pada road map atau haluan negara?" tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Rabu (17/3/2021). 

Menurut Prof. Suteki, sapaan akrabnya, periode singkat atau panjang sebuah masa jabatan sebenarnya tak penting. Selama negeri ini memiliki miles stone, road map dan haluan negara. 

"Sehingga siapa pun pemimpinnya, berapa pun masa jabatan memimpin negara, itu tidak menjadi persoalan. Karena road map-nya jelas," ujarnya.
 
Ia mengingatkan, karakter otoritarianisme justru akan membunuh demokrasi itu sendiri.

"Boleh jadi kita masih membicarakan mantra-mantra demokrasi. Namun, sesungguhnya kita telah terjerumus ke dalam kubangan rezim tiran yang merusak (tyran-okhlokrasi)," paparnya.

Selanjutnya ia mengungkapkan, dari sisi konstitusional, mestinya tidak mungkin Presiden Jokowi memegang jabatan tiga periode. Karena jabatan yang sekarang diemban didasarkan pada aturan rezim yang membatasi masa jabatan paling lama dua periode sejak Jokowi menjabat periode pertama tahun 2014. 

"Dalam prinsip hukum modern oleh Marc Galanter, hukum itu tidak boleh berlaku surut atau retroaktif," terangnya. 

Ia berpendapat, jika UUD 1945 sekarang diamandemen maka amandemen itu tidak boleh berlaku untuk masa jabatan presiden sebelum amandemen, melainkan untuk Pilpres yang akan datang yaitu 2024. Jadi menurutnya, dari sisi hukum konstitusi tidak mungkin Jokowi memegang jabatan untuk periode ketiga tahun 2024 dalam jabatan sama.   

"Bisa (menjabat lagi) kalau Jokowi menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Hal itu terjadi jika memang kita membaca UUD hanya dari sisi teks, bukan dari sisi moral atau moral reading on constitution," pungkasnya.[] Puspita Satyawati

Posting Komentar

0 Komentar