Tidak Cukup Bank Syariah untuk Menyelesaikan Masalah


Pandemi telah menghantam kehidupan ekonomi berbagai negeri di penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pedagang-pedagang kecil hingga industri skala besar terkena dampaknya. Namun lain halnya dengan sektor perbankan syariah. Di tengah ekonomi yang sedang sulit, perbankan syariah justru dinilai mampu bertahan dari guncangan krisis akibat pandemi Covid-19. 

Hal ini dinyatakan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, Ketahanan keuangan syariah dilihat dari aset perbankan yang melesat sepanjang 2020. Ia menyebut, total aset perbankan syariah pada Desember 2020 meningkat menjadi Rp 608,9 triliun atau naik dari Desember 2019 sebesar Rp 538,32 triliun. Meski dinilai mampu bertahan ditengah kondisi krisis, keberadaan bank syariah masih perlu digali potensinya di masa mendatang. Dari segi market share dan aset industri keuangan non bank syariah (IKNB) masih kalah jauh bila dibandingkan dengan bank konvensional (tempo.com, 12/03/21).

Keberhasilan perbankan syariah bertahan di tengah krisis akibat pandemi mungkin patut diapresiasi. Namun sayangnya keberhasilan itu hanyalah cerminan sebagian kecil saja dari rakyat Indonesia yang mampu bertahan di tengah krisis akibat pandemi. Kesulitan ekonomi masih terasa oleh sebagian besar rakyat negeri ini. 

Keberadaan bank syariah di tengah masyarakat Muslim hanyalah sebuah produk yang bisa diperhitungkan. Sementara itu, ghirah umat Muslim untuk kembali ke jalan Islam, hanya dipandang sebagai market yang mampu mendatangkan keuntungan. Terbukti, keberhasilan perbankan syariah diukur dari banyaknya rupiah yang berhasil didatangkan. Adanya bank syariah bukanlah sebuah upaya agar umat Muslim dapat bermuamalah sesuai dengan tuntunan syar'i. Karena pada faktanya, hanya prinsip-prinsip muamalah dalam ajaran Islam yang diambil. Bukan sepenuhnya bermuamalah sesuai dengan tuntunan syar'i. 

Perbankan syariah bukan solusi bagi permasalahan ekonomi umat. Meskipun di masa depan pengguna bank syariah ditingkatkan, tidak akan menyelesaikan keseluruhan permasalahan ekonomi negeri ini. Karena negara masih menggunakan sistem kapitalisme. Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara menjadikan rakyat tak ubahnya bagai konsumen. Semua diukur untung dan ruginya.  Mulai dari ketersediaan pangan, penyelenggaraan pendidikan, akses kesehatan terbaik hingga penyediaan sumber energi semestinya menjadi kewajiban negara untuk mememuhi kebutuhan asasi setiap rakyatnya. Namun rakyat harus membeli dengan harga yang mahal dari negaranya sendiri. Alhasil, rakyat hari ini dibuat sulit dan sempit hidupnya, pontang panting sendirian, untuk mememuhi kebutuhan asasinya.

Dalam sistem perekonomian Islam, negara hadir sebagai pe-riayah (pengurus) rakyatnya. Menjamin dan memenuhi kebutuhan asasi rakyatnya mulai dari ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, penyediaan lapangan pekerjaan, akses pendidikan yang merata, jaminan keamanan serta akses pendidikan terbaik bagi seluruh rakyatnya. Semua dapat dipenuhi melalui pengelolaan lembaga keuangan yaitu Baitul Mal. Baitul Mal adalah tempat akumulasi kekayaan umum dan kepemilikan negara serta zakat kaum Muslimin yang didistribusikan sesuai peruntukannya. Melalui pengelolaan keuangan di Baitul Mal ini, negara memenuhi kebutuhan asasi rakyatnya. 

Dr. Husain Abdullah dalam bukunya Dirasaat fi al-Fikr al-Islamiy, menjelaskan konsep kepemilikan dalam Islam yang menjadi asas dalam ekonomi Islam. Konsep kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga. 

Pertama, kepemilikan individu. Kedua, kepemilikan umum yang mencakup fasilitas umum (barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan manusia seperti air, bahan bakar, listrik, gas); barang-barang yang tabiat kepemilikannya menghalangi adanya penguasaan individu (sungai, danau, jalan, lautan, udara); dan barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti emas, perak, minyak dan lain-lain.

Harta kepemilikan umum pengelolaannya dilakukan negara, sementara sisi pemanfaatannya bisa dinikmati masyarakat umum. Negara sebatas mengelola dan mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum. Negara haram mengalihkan kepemilikan umum (privatisasi) atau menjual aset-asetnya.

Ketiga, kepemilikan negara seperti harta ghanimah, fai’, khumus, kharaj, jizyah, rikaz, ushr,  harta orang murtad, harta orang yang tak memiliki ahli waris, dan tanah hak milik negara. 

Konsep kepemilikan ini yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi kapitalis. Sehingga yang terjadi saat ini negara tidak mampu memenuhi kebutuhan asasi rakyatnya sementara utang luar negeri terus menggunung. 

Meningkatkan perbankan syariah tidak akan cukup untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan sistem ekonomi kapitalisme negeri ini. Tetapi menjadi keharusan juga dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, di bawah pemerintahan Islam. Allah telah menjanjikan menurunkan keberkahan bila bertaqwa kepada-Nya. Saatnya menerapkan Islam kaffah untuk mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. 

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al A’rof: 96).

Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Tita Rahayu Sulaeman

Posting Komentar

0 Komentar