Tanggapi SE Kapolri Restorative Justice, Prof. Suteki: Mengapa Baru Sekarang setelah Korban Berjatuhan?


TintaSiyasi.com-- Menanggapi Surat Edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya dengan sarana restorative justice (RJ), Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, SH.,M.Hum mempertanyakan, mengapa baru sekarang ide ini dibuat, setelah sudah banyak menelan korban.

“Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, mengapa baru sekarang ide restorative justice ini muncul setelah banyak korban berjatuhan karena dituduh melakukan delik UU ITE?” tuturnya dalam Kuliah Online Uniol 4.0 Diponorogo: Inovasi Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE melalui Restorative Justice, Selasa (23/3/2021) via daring di Zoom meeting room.

Ia berharap, meskipun telat SE ini juga akan berlaku bukan hanya untuk perkara pidana ITE yang akan datang, tetapi juga perkara pidana ITE yang sekarang masih dalam proses penyidikan. “Jika perlu polri bekerja sama dengan Kejaksaan RI dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan umum," ucapnya.

Menurutnya, penyidik polri sebagai penegak hukum mestinya tidak ragu dalam mengambil tindakan, karena telah diberi kewenangan yang bersifat personal, "berdasarkan undang-undang, yang di antara isinya berupa 'dapat mengambil tindakan lain', dengan 'syarat-syarat tertentu', yang disebut dengan diskresi polri."

“Bukankah sudah sejak tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mengeluarkan resolusi terkait dengan restorative justice, dan sebenarnya sudah diadopsi polri dalam penanganan perkara pidana," imbuhnya.

Ia menjelaskan, dalam hukum pidana sejak zaman baheula juga sudah dikenal adagium pidana itu sebagai ultimum remedium. “Pidana itu sebagai upaya terakhir ketika upaya lain, yaitu, jalan damai, musyawarah mufakat gagal, maka, dijalankan oleh para pihak terkait dengan prinsip voluntary. Prinsip ini mengajarkan kepada penegak hukum untuk berhati-hati menerapkan peraturan," lanjutnya. 

Ia menjelaskan, istilah restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Selain itu, penyelesaian ini berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional.

Ia menjelaskan, pendekatan keadilan restoratif sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana konvensional. "Sehingga pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai untuk menjawab ketidapuasan atas bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) konvensional,” terangnya.

Ia menekankan, di dunia ini dikenal dua sistem hukum yang dianut oleh bangsa-bangsa, yaitu, pertama, sistem hukum civil law (continental) yaitu hukum berpusat pada UU. Selanjutnya, hakim dan penegak hukum lainnya hanya corong UU (la bouch de la loi). Kedua, sistem hukum common law (anglo saxon) yaitu hakim dapat meciptakan hukum (judge made law).

“Indonesia lebih condong ke civil law, tetapi juga membuka diri ke common law dengan dasar, yaitu, pasal 5 ayat 1 UU 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat,” tukasnya. 

Jadi menurutnya, penyelesaian perkara tidak boleh 100 persen hanya didasarkan pada bunyi teks UU melainkan nilai-nilai serta kearifan lokal (local wisdom) pun dapat dijadikan basis penyelesaian suatu perkara sehingga tidak semua perkara hukum khususnya pidana berakhir di penjara. “Tingkat hunian penjara dan rutan kita sudah over capacity. Kondisi ini akan bersifat multiflier effect,” tegasnya.

Ia menawarkan dua cara sebagai berikut, pertama, membuka ruang untuk penyelesaian perkara pidana lewat jalur di luar criminal justice system sejak perkara diselidiki di tingkat kepolisian. Kedua, membuat lembaga tersendiri yang kalau di Australia disebut NJC (Neighbourhood Justice Center) sebagai tempat untuk warga masyarakat menyelesaikan perkaranya di luar peradilan negara. 

Nah, kedua cara tersebut bisa diwadahi dalam konsep restorative justice system ini,” terangnya.

Ia merujuk bagaimana negeri Belanda yang dikenal minus narapidana di penjaranya. “Saya yakin itu bukan karena tidak ada lagi tindak pidana, melainkan cara penanganan perkara pidananya tidak lagi konvensional yang mengandalkan pada offender oriented, melainkan telah bergeser ke victim oriented dengan cara mengutamakan pemulihan keadaan (restorasi) sesuai dengan kesepakatan para pihak yang didasarkan pada voluntary principle (asas kesukarelaan),” bebernya. 

Ia juga mempertanyakan, secara ideologis bukankah negara ini punya pancasila yang kaya akan nilai ketuhanan, kekeluargaan, kemanusiaan dan musyawarah mufakat. “Mengapa hingga kini kita lebih gandrung dengan cara-cara liberal individualis?” imbuhnya.

“Haruskah setiap perkara pidana berakhir pada jeruji penjara? Berapa biaya yang harus ditanggung oleh negara untuk membiayai penjara yang sudah over capacity ini? Mau terus melakukan pemborosan keuangan yang besar itu? Tidak bukan? Maka restorative justice system adalah solusinya," tanyanya.

Akan tetapi, ia mengatakan, proyek restorative justice system ini tetap akan mubadzir ketika polisi sendiri, khususnya anggota di bawah, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana tidak mempunyai komitmen, kesadaran dan kemauan dalam mengutamakan pendekatan secara restorative terhadap perkara tindak pidana ITE.

“Jangan sampai polisi sendiri terkesan ngangel-angel (mempersulit) para pihak untuk melakukan mediasi dan restitusi dalam penanganan tindak pidana ITE," katanya. 

Ia menegaskan, komitmen, kesadaran dan kemauan seharusnya menjadi kunci utama pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara ruwet ini. "Yakni, perkara pidana di bidang ITE dengan mengutamakan prinsip ultimum remedium, diskresi tanpa harus ada Surat Edaran Kapolri,” bebernya.

Namun di sisi lain, ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya hidden agenda inovasi baru yang diajukan oleh Kapolri melaui Surat Edaran tersebut. “Patut diduga Surat Edaran Kapolri terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menyelamatkan buzzer dan pihak-pihak pro rezim untuk menarik bumerang yang telah memakan korban lawan-lawan politik dan sentimen-sentimen pribadi," tegasnya. 

Buzzer dan pihak pihak pro rezim patut diduga hendak diselamatkan dengan Surat Edaran ini. Cukup minta maaf, masalah tidak akan diteruskan polisi. Surat Edaran berfungsi sebagai dalil sekaligus dalih menolak laporan dan menghentikan penyelidikan atau penyidikan," paparnya.

Sedangkan, restriksi restorative justice dalam Surat Edaran tersebut ia mengatakan, patut diduga akan digunakan sebagai proyek yang tetap dari pemerintah untuk mendeskreditkan umat Islam. 

“Yang bisa menjadi pengganti aturan tentang pasal karet di UU ITE terkait dengan dugaan radikalisme dan ekstremisme, yang dapat menyasar para pihak yang dianggap berseberangan dengan kepentingan pemerintah," jelasnya.

Ia berharap, kekhawatirannya tidak terjadi. “Semoga kekhawatiran saya ini tidak terbukti,” pungkasnya.[] Liza Burhan

Posting Komentar

0 Komentar