Tanggapi PP Turunan UU Ciptaker, Ketua Humas KSPI: Maraknya TKA akan Bersaing dengan Pekerja Lokal



TintaSiyasi.com-- Menanggapi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) turunan dari UU Cipta Kerja (ciptaker), Ketua Humas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, maraknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia akan bersaing dengan pekerja lokal. 

"Ke depan kita sangat khawatir maraknya tenaga kerja asing itu akan bersaing dengan tenaga kerja lokal asli Indonesia," ungkapnya dalam acara Mimbar Aspirasi Buruh bertema Bahaya Pembahasan PP Turunan UU Cipta Kerja Tanpa Dikawal Rakyat, di Channel Youtube Siraturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga (SPBRS), Ahad (14/03/2021). 

Menurutnya, turunan UU Cipta Kerja (ciptaker) yaitu Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) semakin membuka peluang tenaga kerja asing mudah masuk ke Indonesia. 

"Di dalam Peraturan Pemerintah ini dikatakan bahwa untuk bekerja ke Indonesia maka seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) cukup memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) padahal RPTKA ini dulunya adalah syarat untuk mendapatkan izin, jadi sekarang justru untuk bisa bekerja ke Indonesia cukup mendapatkan RPTKA kemudian diajukan secara daring," jelasnya. 

Bung Cahyo menuturkan, pengajuan secara daring itu akan berpotensi besar tenaga kerja asing yang unskill tidak memiliki keterampilan bisa masuk ke Indonesia. 

"Dengan adanya ijin saja, itu banyak TKA unskill yang seharusnya tidak boleh bekerja di negeri ini itu bisa bekerja, bahkan di sektor-sektor yang bisa menggunakan tenaga kerja lokal," jelasnya. 

Menurutnya, dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 tersebut ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak memerlukan RPTKA namun tenaga kerja asing boleh masuk di antaranya adalah tenaga kerja asing untuk kegiatan fokasi, start up berbasis teknologi, kemudian kunjungan bisnis. "Kita bisa bayangkan hanya untuk sebuah kunjungan bisnis seorang TKA bisa masuk tanpa ada RPTKA," tegasnya. 

"Terkait dengan Undang-undang (UU) turunan tersebut tentu saja kami menolak, karena UU Cipta Kerja (ciptaker) nya saja kami tolak maka UU turunan dari UU ciptekerja ini juga kami tolak," pungkasnya. [] Ade Sunandar

Posting Komentar

0 Komentar