Sudahi Kesumat, Berpolitik demi Akhirat


Kabar kudeta partai menghebohkan jagad politik nusantara. Awal Februari silam, dalam satu konferensi pers, Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan adanya sejumlah pihak dari dalam dan luar partai yang bermaksud menggulingkan kepemimpinannya (Tirto.id, 3/2/2021). 

Pernyataan ini terbukti. Selang sebulan berikutnya, tepatnya pada 5 Maret 2021, sejumlah politisi senior PD yang telah dipecat AHY menggelar Konggres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.Tujuannya jelas, yaitu menggantikan kepengurusan AHY dan SBY, seperti dinyatakan oleh Darmizal. Lebih lanjut ia mengungkapkan harapannya bahwa PD harus dipimpin Ketua Umum yang kompeten, terbuka, egaliter dan tidak semena-mena (Tirto.id, 5/3/2021). 

Terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum PD versi KLB ini, jelas berpotensi menciptakan dualisme kepemimpinan partai, bahkan mengancam eksistensi dan kekuatan partai. Kondisi ini pernah menimpa sejumlah partai yang lain. Sebut saja PKB. Bahkan PDI yang merupakan kekuatan politik besar pada masa Orba akhirnya hilang eksistensinya digantikan PDI Perjuangan. 

Modus yang lazim terjadi, berupa perebutan kepengurusan atau kepemimpinan. Fenomena itu sendiri merupakan akibat dari silang sengketa di internal partai. Beda pendapat dan beda kepentingan kerap berujung pada polarisasi kekuatan internal partai. Partai sendiri tampak tergagap untuk sigap menyolidkan tubuhnya.

Sejumlah hal menjadi titik kritis soliditas partai. Beragamnya motif dan kepentingan yang diemban seseorang kala bergabung dalam suatu partai, menjadi potensi masalah ketika seleksi penerimaan anggota terbilang longgar. Belum lagi tak adanya rumusan baku pembinaan kader partai, serta lenturnya prinsip-prinsip dasar pemikiran suatu partai, berpeluang menjadi bom yang siap meledak. 

Kondisi di atas menjadi konsekuensi dalam politik demokrasi. Berburu kekuasaan dengan modal suara terbanyak, menjadikan partai jatuh dalam situasi yang mengikis jati diri dan idealismenya. Asal bisa memenangkan suara, apa saja akan ditempuh. Siapa pun bisa dirangkul, asal bisa menjadi 'vote getter' yang andal. Entah apa yang diburu saat sudah bersama partai. Sejalan atau tidak dengan visi dan agenda partai.

Demokrasi memang lekat dengan pragmatisme politik. Hasilnya pun bikin bergidik. Hipokrisi sikap partai dan para "kutu loncat" sulit diharap bakal membuat rakyat melek politik. Yang ada, rakyat berkali-kali menjadi korban eksperimen politik. 

Keberadaan partai politik tidak semata menjadi kendaraan menuju tampuk kekuasaan. Demokrasi pun menyadari perlunya kekuatan penyeimbang bagi kekuasaan yang berjalan. Hal itu agar tetap ada pihak yang mengontrol penguasa dan membatasi kemutlakannya. Yang demikian ini penting, agar mimpi buruk otoritarianisme raja-raja kuno di tanah Eropa tak terulang. 

Namun apa mau dikata. Tujuan meraih kekuasaan lebih mendominasi kerja partai politik dibanding fungsi kontrol dan penyampai aspirasi dari rakyat. Kebijakan penguasa yang keliru lagi zalim akan terus meneror rakyat tanpa terjamah peran kritis partai politik. Demikianlah akibatnya saat politik dilangsungkan dalam atmosfer fobia agama dan memuja materialisme kapitalisme. Di sini lah lagi-lagi terbukti secara kasat mata bahwa idealisme politik dalam demokrasi justru dijegal oleh tradisi politik demokrasi. 

Hadirnya prinsip, gambaran dan laku politik yang ideal menjadi hal yang mendesak untuk mewujudkan pemahaman politik yang benar bagi rakyat. Tanpa itu semua, rakyat dan umat ini akan terus menerus buta bahkan antipati terhadap politik. Padahal tak ada satu pun sisi kehidupan kita yang tak dipengaruhi politik. Di sinilah urgensi mengembalikan jati diri partai sebagai entitas yang melakukan pembinaan politik bagi rakyat. Parpol akan memahamkan tujuan bernegara, hak dan kewajiban negara, serta hak dan kewajiban rakyat. 

Parpol juga merupakan entitas yang aktif mengontrol penguasa agar tidak menyimpang dari tujuan adanya penguasa selaku pemimpin. Tujuan bernegara, konstitusi dan sumber hukum berikut kondisi nyata rakyat sebagai obyek pemberlakuan kebijakan negara, menjadi acuan bagi partai untuk menilai dan mengkritisi aktivitas politik penguasa. Bukan ambisi berkuasa atau mendapatkan kue kekuasaan. 

Partai juga mutlak melakukan pembinaan kader agar lahir calon-calon politisi dan negarawan yang ulung. Hal itu dengan menerjunkan langsung para kader partai dalam mengoreksi penguasa dan pembinaan politik rakyat. Dengan demikian akan lahir calon pemimpin yang memahami dan mencintai rakyatnya. 

Semua peran di atas tak mungkin dijalankan partai tanpa asas yang benar. Asas inilah yang akan membuat partai mau dan mampu bekerja bukan demi apa yang tampak oleh matanya berupa keuntungan-keuntungan duniawi. Dan itu hanya akan diperoleh ketika partai melandaskan semua jati diri dan agendanya pada Diin Islam. Landasan iman dan takwa akan menjadikan partai mampu merumuskan hakikat keberadaannya sebagai bentuk ibadah. Partai hadir untuk menyeru kepada Islam dan menegakkan amar makruf nahi mungkar sebagaimana dalam firman Allah SWT: 

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS Ali Imran:104) 

Landasan ini pula yang akan membuat partai menyadari pentingnya mengambil figur Rasulullah SAW sebagai sumber laku politik yang benar. Partai akan terbimbing dalam menetapkan agenda perjuangan partai, peta jalan yang harus ditempuh berikut pembinaan kadernya. Demikianlah, partai akan tercegah dari konflik internal yang berkepanjangan, yang bisa mengancam eksistensi sekaligus keberlangsungan peran strategisnya. Allahu a'lam.[]

Oleh: Riani Kurniawati

Posting Komentar

0 Komentar