Soal Sidang Online, LBH Pelita Umat: Dikhawatirkan Mengabaikan Hak-Hak Terdakwa Memperoleh Keadilan


TintaSiyasi.com-- Menanggapi persidangan Habib Muhammad Rizieq Syihab yang dilakukan secara online, tanpa menghadirkan terdakwa di dalam persidangan di ruangan pengadilan, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H., mengatakan, dikhawatirkan hal itu dapat mengabaikan hak-hak terdakwa untuk memperoleh keadilan.

"Tentu hal ini dikhawatirkan mengabaikan hak-hak terdakwa untuk memperoleh keadilan," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Sabtu (20/3/2021).

Selama pandemi, ia mendampingi aktivis kritis yang disidangkan dan terdakwa dihadirkan secara online. Ia mengakui, terkadang terdakwa tidak mendengarkan secara jelas apa yang sedang diperbincangkan di dalam persidangan. 

"Apabila yang menjadi alasan karena Covid-19, semestinya ini diberlakukan secara adil yaitu majelis hakim, jaksa dan pengacara tidak perlu hadir di persidangan," jelasnya.

Sementara pada fakta, ia menemui sebaliknya, majelis hakim, jaksa, dan pengacara hadir di persidangan. "Ditambah lagi perkara lain terdapat perkara pidana sementara terdakwanya dihadirkan," tegasnya. 

Ia menjelaskan, persidangan tanpa kehadiran terdakwa dapat dimungkinkan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. 

"Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan pasal 196 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," paparnya.

Menurutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana "In Absentia/terdakwa tidak hadir". 

Ia menjelaskan terkait SE tersebut, pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, ia menegaskan, kehadiran terdakwa adalah keharusan. Semestinya, lembaga peradilan melaksanakan aturan tersebut. 

"Apabila ada Peraturan Mahkamah Agung yang memperbolehkan terdakwa tidak hadir karena Covid-19, saya pikir perlu ditinjau ulang karena peraturan tidak boleh dibuat bertentangan dengan yang diatasnya," tuntasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar