Sistem Ekonomi Islam, Sistem yang Tahan Pukulan


Di tengah guncangan krisis karena pandemi Covid-19, Menteri Keuangan mengatakan jika lembaga keuangan syariah mampu bertahan. Untuk itu, perlu perluasan pasar keuangan syariah dengan perbaikan dari sisi sumber daya manusia atau SDM dan pengembangan teknologi digital. 

Seperti dilansir dari Tempo.co (12/03/21), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sektor ekonomi dan keuangan syariah mampu bertahan di tengah guncangan krisis karena pandemi Covid-19. Kondisi itu dilihat dari rasio kecukupan modal atau CAR perbankan syariah hingga kredit macet alias non-performing loan (NPL).
“CAR dari bank syariah selama 2020 masih stabil pada angka 20-21 persen. Sedangkan NPL atau Non performing finance turun dari 3,46 persen  pada Januari 2020 menjadi 3,13 pada Desember 2020,” ujar Sri Mulyani dalam acara Seremoni Peresmian Sfafiec dan Forum Nasional Keuangan Syariah yang ditayangkan secara virtual, Jumat, 12 Maret 2021. Ia menjelaskan sektor ekonomi dan keuangan syariah tetap bertahan di tengah banyaknya kinerja korporasi yang memburuk.

Dari sosialisasi ini, sebenarnya ada yang perlu diluruskan bahwa lembaga keuangan adalah bagian dari sistem ekonomi dan sistem ekonomi akan terwujud dengan adanya dukungan dari sebuah sistem. Sebagaimana lembaga keuangan ribawi yang mendapat dukungan dari sistem sekuler kapitalistik, begitu pula lembaga keuangan syariah membutuhkan sistem yang komprehensif, yakni sistem Islam yang menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai daulah, bukan sistem kapitalis sekuler seperti sekarang ini. Karena sesungguhnya sistem kapitalisme ini telah membawa banyak penderitaan dan kerugian serta keguncangan bukan hanya di sektor ekonomi dan keuangan saja, akan tetapi telah berdampak pada segala aspek kehidupan.

Sistem kapitalis sekuler yang menafikan agama dalam kehidupan tidak bisa memberikan solusi yang tepat bagi umat manusia, karena aturan yang berasal dari manusia hanya akan menguntungkan para pemilik modal saja, peran pemerintah hanya sebagai regulator pembuat keputusan yang menguntungkan para kapital.

Dalam Islam, sistem ekonomi dan keuangannya harus bersandar pada hukum syariat yakni halal dan haram, melarang sama sekali menjalankan praktek ekonomi dan keuangan yang berbasis riba. Negara mencetak mata uang khusus yang independen, dan tidak boleh terikat dengan mata uang asing manapun. Standart moneter yang wajib diterapkan oleh negara adalah standart emas dan perak.

Negara yang menerapkan sistem Islam, melarang swasta mendirikan bank-bank, kecuali bank milik Daulah, yang tidak menjalankan praktek riba. Bank ini merupakan salah satu unit Baitul Maal yang beraktivitas memberi pinjaman uang sesuai hukum syara' dengan transaksi keuangan yang mudah.

Ketika pemerintah mengakui keunggulan lembaga keuangan syariah selayaknya harus diikuti dorongan mempraktikkan hukum Islam secara kaffah di semua lini kehidupan. Karena siapa saja yang mampu memahami persoalan ini secara komprehensif disertai landasan keimanan, maka akan bisa mengambil sikap untuk meninggalkan sistem yang rusak ini dengan beralih kepada sistem yang yang shahih yang diturunkan oleh Allah SWT. 

Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا ادۡخُلُوۡا فِى السِّلۡمِ کَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ‌ؕ اِنَّهٗ لَـکُمۡ عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." (Qs Al Baqarah: 208)

Karena dalam sistem Islam, manusia akan mendapatkan kehebatan sistem ekonomi Islam yang mampu mendatangkan kehidupan yang tahan goncangan dalam situasi apapun, sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran yang diharapkan. Sebuah sistem yang akan menerapkan Islam secara total sekaligus menebar rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia. Wallahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Isty Da'iyah

Posting Komentar

0 Komentar