Singkong-kan Lumbung Pangan


Pemerintahan era Jokowi menggagas program Lumbung Pangan (Food Estate) Terintegrasi yang akan diimplementasikan di luar Pulau Jawa. Bahkan, program ini masuk ke dalam Program Strategis Nasional tahun 2020-2024 dengan harapan bisa memperkuat cadangan barang strategis nasional, khususnya logistik pangan. 

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto didampingi oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Mas. Kunjungan Menhan Prabowo Subianto kali ini bertujuan untuk meninjau Lokasi pengembangan Food Estate komoditi singkong yang berada di Desa Tewaibaru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas (regional.inews.id, 12/03/2021).
 
Pembangunan Food Estate ini telah menjadi Keputusan dari Presiden RI. Maksud dan tujuannya untuk mengatasi semua kemungkinan yang akan dihadapi Bangsa Indonesia terkait krisis pangan dunia sebagai akibat dari pandemi yang terjadi saat ini. 

Lahan yang direncanakan untuk pengembangan komoditi singkong di Kalteng dengan luas sekitar 1 Juta Hektare (Ha), pengembangan komoditi singkong di mulai dari Kabupaten Gunung Mas. Pada tahun ini, pengembangan komoditi singkong di Kabupaten Gunung Mas sekitar 30.000 Ha. Hingga saat ini, lahan yang telah diolah seluas 634 Ha dan yang sudah ditanam singkong seluas 32 Ha. Prabowo Subianto lebih lanjut mengatakan, komoditi singkong dipilih guna mendukung program cadangan pangan Strategis Nasional, karena singkong bisa menghasilkan banyak turunan salah satunya tapioca, mie dan mocaf. 

Terdapat tiga fokus Kemenhan dalam penataan Food Estate. Pertama, penyusunan Badan Cadangan Logistik Strategis Nasional (BCLSN), penataan logistik wilayah dan penetapan tata ruang untuk produksi cadangan pangan di Indonesia, serta kerja sama dengan beberapa pihak dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional (republika.co.id, 14/03/2021).

Food estate akan ditumbuhkan dengan dua tujuan. Pertama, digunakan untuk pusat produksi cadangan pangan dari tanah milik negara. Kedua, untuk cadangan melalui pengelolaan penyimpanan cadangan pangan untuk pertahanan negara, kemudian melakukan distribusi cadangan pangan ke seluruh Indonesia.


Karpet Merah Bagi Pemilik Modal 

Persoalannya, sampai saat ini ketimpangan penguasaan lahan antara pebisnis dan warga di Indonesia sudah lama terjadi. Tentunya kondisi ini akan menjadi karpet merah bagi pemilik modal untuk memanfaatkan nomenklatur reforma agraria sesuai kepentingan yang mereka miliki. 

Program yang masih sebatas rencana jelas akan membahayakan sendi-sendi ekonomi kerakyatan. Dampaknya, akan memperparah konflik agraria dan kemiskinan struktural di negeri ini. Karena realitasnya, banyak obyek reforma agraria yang awalnya untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan, justru menjadi pro pemodal. 

Terlebih dengan adanya peraturan tentang hak penguasaan lahan. Definisi hak penguasaan lahan yang termaktub pada draf Pasal 129, semakin menyimpang. Negara seolah akan menghidupkan kembali konsep domein verklaring zaman kolonial, yang secara tegas telah dihapus dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. 
Dalam hal ini, hak penguasaan lahan pun menjadi hak baru yang lebih kuat dan global. Karena dapat diberikan kepada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, termasuk badan hukum yang ditunjuk pemerintah, atau bisa kongsi dengan pihak ketiga. Ironisnya, hak pengelolaan lahan dapat diberikan 90 tahun, lalu di atasnya dapat terbit hak guna bangunan, HGU bagi investasi. 

Sungguh program “tanam singkong” sebagai bagian arus besar food estate, bukanlah solusi bagi kesejahteraan masyarakat, meski dibungkus dengan isu positif riset sosiopreneur petani milenial, tepung mocaf, serta target perbaikan ekonomi akibat pandemi. 

Realitasnya, kapitalisme jauh lebih rakus dari yang kita bayangkan. Dan ibarat kata, “tanam singkong” hanyalah jargon di siang bolong untuk menutupi kerakusan yang sesungguhnya. Tentu menjadi hal yang patut diwaspadai. Cepat atau lambat mungkin pemerintah akan berubah pikiran sampai akhirnya memrakondisi kebijakan food estate ini. 

Termasuk menyusupkan sejumlah kepentingan para pemilik modal di tengah kian sulitnya rakyat bertarung antara hidup dan mati dalam menghadapi pandemi. Akibatnya, sangat mungkin penetapan food estate di tengah pandemi ini tak ubahnya para kapitalis oligarki alias para konglomerat sedang melakukan permainan secara tersembunyi. 

Penerapan aturan kapitalisme yang ditopang oleh kekuatan modal dan sistem pasar bebas dijadikan sebagai alat penjajahan dengan gaya baru merupakan biang keladi krisis pangan. Malah menjadi akar krisis pada aspek kehidupan lainnya. 


Kebijakan Ekonomi Tepat Sasaran 

Di sinilah letak urgensitas negara untuk menetapkan kebijakan ekonomi pertanian secara tepat sasaran. Hendaklah negara berperan aktif untuk mengembangkan segala bentuk pengurusan urusan rakyat dengan merinci dan keputusan terbaik. Bukan sekadar untuk meraup devisa maupun menambah kantong negara, terlebih apabila jiwa jutaan rakyat ditumbalkan demi oligarki. 

Manajemen agraria yang baik harus dimiliki oleh pemimpin negara. Sehingga dapat menginventarisasi tanah-tanah mati, kemudian membagikannya kepada rakyat yang tidak memiliki tanah untuk mengolah dan memproduktifkannya. Negara dapat memberikan bantuan baik modal, benih, peralatan dan sebagainya, juga kepada para petani secara umum seperti Umar bin al-Khaththab. 

Sungguh, arah food estate cenderung sudah bisa ditebak. Brankas-brankas pemodal tetaplah menjadi penampung laba kesuksesan food estate. Lagi-lagi rakyat menjadi korban. Berbagai macam perundang-undangan, hanyalah jalan halus dan rakus bagi kapitalisme untuk semakin melalap bumi dan seluruh isinya. Dalam food estate saat ini, singkong hanyalah pengelabuan keserakahan kapitalisme menguasai lahan. 

Maka, kembalilah pada Islam. Kembalikan seluruh peraturan termasuk dalam pengelolaan tanah dan pertanian pada aturan Sang Pencipta, bukan aturan makhluk-Nya. Sebuah negara dikatakan baik, apabila kehidupan masyarakatnya juga baik. Kebutuhan hidup rakyat terpenuhi, negerinya pun berlimpah kemakmuran, keberkahan, dan ampunan Allah Swt. Wallaahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Fitria Zakiyatul Fauziyah Ch
(Mahasiswi STEI Hamfara Yogyakarta)

Posting Komentar

0 Komentar