Seruan Benci Produk Luar Negeri, Bualan Basi Nihil Solusi

Mengenali ciri-ciri orang jujur harus kita kuasai agar kita tidak salah memberikan loyalitas kita pada orang yang tak sepatutnya mendapatkannya. Demikian pula penting bagi kita untuk mengenali orang yang suka berbohong bahwa dia adalah orang yang hipokrit, juga agar kita tidak tertipu lagi. 

Baru-baru ini, keluar seruan benci produk luar negeri dari petinggi negeri yang konon dikenal gemah ripah loh jinawi. Namun, apabila kita sungguh-sungguh mencermati, nampaknya apa yang disampaikan hanyalah retorika politik belaka. Tidak ada lagi tujuan selain memikat hati rakyat jelata.

Faktanya pun dapat dengan mudah kita dapatkan. Ketika di banyak tempat padi mulai menguning, pada saat itu bergulir keputusan pemerintah yang akan membuka keran impor 1 juta ton beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu dilakukan demi menjaga ketersediaannya di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali (cnnindonesia.com, 04/03/2021).

Sebut saja bagaimana petani di daerah Jawa Tengah pun mengalami hal serupa. Menurut salah satu distributor pupuk di Kecamatan Banjarejo, H Sukiban kesulitan ini disebabkan oleh dua hal. Yaitu kartu tani yang belum jadi, dan pemerintah juga mengurangi kuota pupuk bersubsidi bagi para petani (iNews.id, 29/02/2021).

Bahkan petani di Provinsi Sumatera Selatan sejak awal musim tanam 2021 kesulitan mendapatkan pupuk subsidi dan nonsubsidi . Petani asal Ogan Komering Ulu Timur di Palembang dan anggota HKTI, Khoiril Sabili mengatakan sebagian besar petani di daerahnya menggunakan pupuk non subsidi, karena pupuk subsidi terbatas. Kelangkaan pupuk membuat petani di daerahnya mengurangi jatah untuk tanaman (tirto.id, 23/02/2021).

Fakta ini tentunya akan semakin menambah luka yang berpotensi pada kelesuan gairah para petani dalam mengurusi lahan mereka. Ditambah lagi, impor beras dalam jumlah besar yang berlangsung dan juga impor di sector vital strategis lain, seperti daging juga gula, tentunya hal ini akan membawa kepada dampak negatif luar bisa.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kementerian Perdagangan serius membantu pengembangan produk-produk lokal. Sehingga, masyarakat menjadi konsumen loyal produk-produk Indonesia. Kalau perlu, kata Jokowi, gaungkan semboyan benci produk luar negeri (Tempo.co, 04/03/2021).

Sayangnya seruan benci produk luar negeri ini akhirnya akan menjadi ilusi. Karena tidak diimbangi dengan peta jalan yang sungguh-sungguh memandirikan kemampuan dalam negeri. Namun demikianlah watak dasar kapitalis dalam mengejawentahkan sistem ekonomi khususnya perdagangan dalam dan luar negeri. Jauh dari mewujudkan apa yang rakyat harapkan, karena produk dalam negeri akan bersaing dengan banjirnya produk luar negeri akibat impor yang dilakukan. 

Hal ini sangat jauh berbeda tentang  bagaimana Islam dalam sistem khilafah yang akan menjamin sehatnya persaingan usaha, memberi dukungan segala bentuk terhadap pengembangan produk dalam negeri. Juga menolak tekanan global perdagangan bebas dan menetapkan regulasi impor agar tidak menjadi jalan menguasai Muslim.

Berbicara impor, berarti kita bicara tentang perdagangan luar negeri. Disebutkan oleh Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani di dalam kitab Nidzâm al-Iqtishâdiy fil Islam, bahwa perdagangan luar negeri adalah salah satu bentuk hubungan antar-negara, bangsa, dan umat. Hubungan-hubungan ini semuanya harus tunduk pada kekuasaan negara sehingga negaralah yang harus mengatur dan mengarahkan perdagangan tersebut secara langsung.

Karena itu, secara mutlak apa yang disebut ide perdagangan bebas yang menjadi sebab banjirnya produk luar negeri, tidak akan diambil oleh sistem khilafah. Sebab, khilafah akan melarang dikeluarkannya beberapa komoditi dan membolehkan beberapa komoditi yang lain serta akan campur tangan terhadap para pelaku bisnis kafir harbi dan mua'ahid meskipun terhadap rakyatnya sendiri cukup hanya dengan pengarahan umum. 

Dan juga karena perdagangan luar negeri mempunyai karakteristik, keistimewaan dan dampak tertentu. Adanya perbedaan dalam perhitungan biaya produksi barang-barang yang beragam jenisnya antara satu negara dengan negara lain, menjadi sebab utamanya. 

Oleh karena itu perdagangan luar negeri harus dibangun di atas landasan tertentu dan harus terikat dengan landasan tersebut. Tujuannya tentu agar tetap terjadi persaingan sehat dan produk dalam negeri bisa selamat dalam persaingan yang ketat, bukannya sekarat dan lesu peminat.

Sistem perekonomian di dalam Islam akan mengapresiasi produk rakyatnya sendiri dengan menekan impor dan juga memberikan fasilitas bahan baku yang juga dikuasai penuh oleh negara, tidak diserahkan pengelolaannya kepada swasta sebagaimana fakta yang saat ini ada. Dengan begitu sistem khilafah akan maksimal dalam memberi dukungan segala bentuk terhadap pengembangan produk dalam negeri. 

Demikianlah sekelumit tentang kontradiksi kebijakan awut-awutan dan tambal sulam ala kapitalis dengan sistem ekonomi Islam yang sangat humanis dan ideologis. Dalam hal ini Islam hanya mengambil hukum syariah sebagai pemecahannya, yang juga tentunya digali dari dalil-dalil syariah yang terpercaya.

Ketika Islam dicampakkan dalam urusan kehidupan, pantas saja hidup manusia mengalami kesempitan. Shadaqallahu wa al'adhim dalam firman-Nya: 

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." TQS Thaahaa [20]: 124. Wallahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Qawlan Sadiidaan

Posting Komentar

0 Komentar