Seabad tanpa Khilafah, Kewajiban Umat untuk Terlibat dalam Penegakannya


Kaum Muslimin di dunia masih banyak yang tidak mengetahui bahkan tidak kenal sejarah besar dalam agamanya. Adalah 3 Maret 1924 M yang bertepatan dengan 28 Rajab 1342 H merupakan sejarah yang paling kelam dan menyakitkan yang harus dihadapi umat Islam. Yakni keruntuhan Khilafah Islamiyyah yang berpusat di Turki Utsmani melalui konspirasi kaum kafir dan munafik yang dijalankan oleh Mustafa Kamal Attaturk sebagai pemeran utamanya.

Sejak saat itulah lenyap sudah jantung peradaban Islam yang telah berjaya dan berdiri tegak selama tiga belas abad lebih lamanya dalam menguasai dua pertiga belahan dunia yang mendatangkan rahmat bagi semesta. Umat Islam kehilangan perisai yang selama itu mampu menjaga jiwa, kehormatan, harta maupun nyawa. Bila dihitung dalam masa Hijriah, artinya sudah genap satu abad atau seratus tahun lamanya kaum Muslimin berada dalam bayang-bayang penjajahan kaum kafir dengan sistem yang dibuatnya. Umat Islam mengalami penindasan, penderitaan dan penjajahan dalam berbagai aspek kehidupannya.

Hingga saat ini umat Islam terus-menerus menjadi bulan-bulanan dan objek santapan negara-negara kafir penjajah. Dari mulai tindakan diskriminatif sebagai kaum minoritas, hingga penjajahan akidah dan pemikiran, penjarahan Sumber Daya Alam dan tindakan represif di negeri mayoritasnya. Negeri-negeri kaum Muslimin terpecah-pecah dan tersekat-sekat dalam kebangsaan, kesukuan, dan negara-negara kecil. Mereka terkungkung dalam sistem demokrasi yang bukan lahir dari akidah Islam, namun lahir dari akidah sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kekuasaan/kehidupan.

Dalam sistem demokrasi negara-negara yang dijalankan oleh kaum Muslimin tidak memberi ruang kepada agama untuk mengatur pemerintahannya. Agama dijauhkan dari pembuatan undang-undang dan peraturan dalam segala aspek. Rakyat dijadikan sebagai sumber kedaulatan. Maka rakyatlah yang diwakili oleh lembaga-lembaga tertinggi negara yang berhak membuat undang-undang, yang diwakili oleh anggota legislatif yang dipilih berdasarkan suara mayoritas. Keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta tidak mempunyai hak untuk  membuat undang-undang dan peraturan.

Sementara itu juga, penjajahan secara fisik terhadap kaum Muslimin oleh kekuatan kaum kafir tidak bisa terelakkan di berbagai sudut penjuru dunia. Penindasan secara fisik kerap menimpa kaum muslimin di Suriah, Palestina, Rohingya, Uighur dan sebagainya. Tidak ada lagi kekuatan baik secara politik oleh penguasa maupun militer oleh tentara yang dapat dikerahkan untuk menyelamatkan mereka, selain berupa kecaman-kecaman kosong dan tanpa tindakan nyata dari para pemimpin negeri-negeri Muslim yang sudah tunduk dalam kendali kafir penjajah.

Umat Islam mengalami degradasi atau kemunduran dan terpuruk di segala bidang. Termasuk bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan keamanannya. Inilah gerbang malapetaka bagi umat Islam yang telah dirusak dan dijajah baik secara fisik, akidah dan pemikirannya melalui kaki tangan Barat, yaitu para penguasa-penguasa sekuler di negeri-negeri kaum Muslimin. 

Adapun untuk merusak generasi Islam, kaum kafir Barat sangat giat berupaya merusak peran perempuan khususnya muslimah yang menjadi pencetak generasi gemilang melalui agenda kesetaraan gender. Agenda yang mereka anggap sebagai agenda visioner untuk pemberdayaan dan hak asasi manusia bagi kaum perempuan dan remaja perempuan di seluruh dunia. 

Namun celakanya agenda kesetaraan gender ini didukung penuh oleh 189 negara-negara di dunia, termasuk mayoritas pemerintahan di Dunia Islam, yang sepakat untuk mengimplementasikan komitmen-komitmen dari agenda tersebut di negara mereka, dan ikut mempromosikan agenda ini di tengah-tengah bangsa mereka, dengan tujuan membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di semua ranah kehidupan (ranah umum dan pribadi) yang menjanjikan akan merevolusi status dan kehidupan kaum perempuan menjadi lebih baik guna meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, dan memajukan pembangunan bangsa. Maka tak heran ide ini dianggap sebagai sebuah nilai universal yang harus dirangkul oleh semua orang terlepas dari keyakinan budaya atau keyakinan agama mereka.

Perlu diketahui, ide kesetaraan gender ini akan mengecam agama ataupun segala budaya dan ideologi apapun yang berseberangan dengannya. Tak ayal, hukum-hukum sosial dan keluarga Islam telah menjadi target utama dari agenda ini. Hukum-hukum sosial Islam mereka labeli sebagai sesuatu yang anti perempuan, ekstremis, radikal, terbelakang dan menindas. Melalui rezim atau penguasa-penguasa di negeri-negeri muslim, mereka berupaya untuk mereformasi atau menghapus hukum-hukum Islam di negeri mereka, dengan dalih untuk mengamankan hak-hak perempuan serta mencapai modernisasi dan kemajuan.

Lalu, apa yang harus dilakukan umat untuk menghentikan segala penderitaan, penjajahan, dan penindasan atas kaum muslimin yang merajalela dan tersistematis ini? Jawabannya adalah umat harus segera bangkit! Dengan berjuang bersama mengembalikan kembali Khilafah Islamiyyah yang telah dijanjikan akan kembali tegak melalui lisan mulia Baginda Rasulullah ﷺ. Penting adanya langkah aktif, teguh, dan konsisten yang wajib diambil untuk kembali memperjuangkannya, agar predikat sebagai umat terbaik kembali disandang oleh umat Islam sebagaimana di masa kejayaannya dalam naungan sistem Khilafah Islamiyyah. 

Untuk khilafah dapat segera terwujud, maka dituntut peran serta semua potensi umat dengan beragam latar belakangnya. Peran yang akan mengantarkan pada penyelesaian persoalan bangsa, kehidupan setiap individu umat yang mendapat kemuliaan dan akan mengantarkan juga pada peradaban yang gemilang. Termasuk akan menghindarkan umat khususnya kaum perempuan dari jebakan kampanye kesetaraan gender yang diagungkan dunia Barat. Maka hendaklah kaum muslimah juga ikut mengarahkan potensinya dalam penegakan khilafah sebagai pencetak generasi-generasi emas.

Adapun terkait kewajibannya, banyak dalil yang qath'i dari Al-Qur'an yang menegaskannya. Salah satunya dalam TQS al-Baqarah ayat 30, Allah Taʼala berfirman: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ʼSungguh Aku akan menjadikan di muka bumi Khalifah…ʼ” 

Imam al-Qurthubi [w. 671 H], ahli tafsir yang sangat otoritatif, menjelaskan, “Ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat khalifah.” Bahkan, dia kemudian menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat khalifah) ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli tentang syariah) dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” [Lihat, Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, Juz I/264].

Masih begitu banyak dalil lainnya dari al-Qur'an antara lain QS an-Nisa’ (4) ayat 59; QS al-Maidah (5) ayat 48; dll [Lihat, Ad-Dumaji, Al–Imâmah al–‘Uzhma ‘inda Ahl as–Sunnah wa al–Jamâ’ah, hal. 49].

Selain dari Al-Qur'an, ada juga dalil dari as-Sunnah, di antaranya dalam sabda Rasulullah ﷺ: “Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada imam/khalifah), maka ia mati jahiliah.” [HR Muslim].

Berdasarkan hadis di atas, menurut Syeikh ad-Dumaiji, mengangkat seorang imam (khalifah) hukumnya wajib [Lihat, Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hal. 49].

Sepeninggal baginda ﷺ sebagai pemimpin umat Islam, maka harus ada yang menjaga agama ini dan mengurus urusan dunia. Dialah khulafa’. Kata khulafa' adalah jamak dari khalifah [pengganti Nabi, karena tidak ada lagi Nabi]. Nabi ﷺbersabda:

Bani Israil dahulu telah diurus urusan mereka oleh para Nabi. Ketika seorang Nabi [Bani Israil] wafat, maka akan digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya, tidak seorang Nabi pun setelahku. Akan ada para Khalifah, sehingga jumlah mereka banyak.” [HR Muslim]

Selanjutnya dalil kewajiban penegakkannya yaitu dari Ijmak Sahabat. Dalam sejarahnya, sepeninggal Rasullullah ﷺ, para sahabat telah sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ridhwanullah ‘alaihim, sebagai Khalifah yang memimpin dunia Islam atau dikenal sebagai Khalafaur Rasyidin. Yang bermula pada peristiwa yang berlaku di Saqifah Bani Sai’dah, ketika para sahabat dan ahlu halli wal aqdi saat itu sibuk bermusyawarah untuk memilih dan mengangkat seorang khalifah.

Walaupun ketika itu jenazah Rasulullah ﷺmasih belum dikebumikan, akan tetapi keseluruhan sahabat masih sibuk bermusyawarah soal pengangkatan khalifah. Artinya, peristiwa ini telah menunjukkan betapa wajibnya mengangkat seorang khalifah untuk menggantikan kedudukan Rasulullah ﷺ sebagai pemimpin umat. Mereka sampai menunda kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah ﷺ dan mendahulukan pengangkatan seorang khalifah sebagai penggantinya. Walau dalam Islam menguburkan mayat secepatnya adalah suatu tuntutan, apa lagi jenazah itu adalah jenazah Rasulullah ﷺ sendiri, namun, para sahabat tetap mendahulukan ikhtiar atas kewajiban mengangkat khalifah daripada menguburkan dahulu jenazah Rasulullah ﷺ. 

Tercatat peristiwa itu terjadi dalam rentang waktu tiga hari tiga malam, walaupun mereka mampu saja untuk mengingkari hal ini dan mengutamakan untuk menguburkan jenazah Nabi ﷺ secepatnya. Dari fakta peristiwa inilah menunjukkan adanya kesepakatan (ijma’) mereka untuk mendahulukan kewajiban mengangkat khalifah daripada menguburkan jenazah. Hal itu tak mungkin terjadi kecuali status hukum mengangkat seorang khalifah adalah lebih wajib didahului daripada menguburkan jenazah.

Yang terakhir adalah yaitu kesepakatan ulama Aswaja. Seluruh ulama Aswaja, khususnya imam empat mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Hambali), telah sepakat bahwa keberadaan khalifah dan menegakkannya ketika tidak ada, hukumnya adalah wajib. Syeikh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H) menuturkan,

“Para imam mazhab (yang empat) telah bersepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib…” [Lihat, Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Madzâhib al-Arba’ah, Juz V/416].

Hal senada ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, “Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal.” [Ibn Hajar, Fath al-Bâri, Juz XII/205].

Pendapat para ulama terdahulu di atas juga diamini oleh para ulama muta’akhirîn [Lihat, Imam Abu Zahrah, Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyah, hlm. 88; Dr. Dhiyauddin ar-Rais, Al-Islâm wa al-Khilâfah, hlm. 99; Dr. Abdul Qadir Audah, Al-Islâm wa Awdha’unâ as-Siyâsiyah, hlm. 124; al-‘Allamah al-Qadhi Syeikh Taqiyyuddin an-Nabhani (Pendiri Hizbut Tahrir), Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, 2/15; Dr. Mahmud al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 248].

Bahkan oleh ulama Nusantara, Syekh Sulaiman Rasyid, dalam kitab fikih yang sudah umum diketahui dan terbilang sederhana namun sangat terkenal berjudul Fiqih Islam, juga mencantumkan bab tentang kewajiban menegakkan khilafah. Bahkan bab tentang khilafah juga pernah menjadi salah satu materi di buku-buku madrasah (MA/MTs) di Tanah Air kita.

Dari sederet dalil-dalil qath'i tadi, lalu alasan apa lagi bagi kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan rasul-nya untuk menolak kewajiban agung tersebut? Siapa saja yang benar-benar berharap dan menginginkan perubahan nyata bagi umat dan peradaban dunia, mari sambut seruan mulia ini. Ambillah peran kita untuk menghancurkan kekufuran yang tengah berkuasa, memisahkan antara haq dan bathil. Membongkar makar-makar kaum kafir dan para kaki tangannya, bersama kita berjuang menuju jalan untuk membangun masa depan yang lebih cerah, makmur, aman dan penuh keberkahan dalam naungan sistem khilafah yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taʼala, yang berdasarkan metode kenabian. Wallahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Liza Burhan

Posting Komentar

0 Komentar